selamat datang sahabat-sahabat yang peduli pendidikan..

Ada Untuk Berbagi,.
Terlahir untuk berproses...
Salam Pendidikan Berkualitas...

Jumat, 25 Juni 2010

Bela Negara (kewarganegaraan)

BAB II
PEMBAHASAN
BELA NEGARA
A. Umum

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Bela Negara adalah sikap dan tingkah laku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
Dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Dalam pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
Sedangkan pengertian upaya bela Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga Negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan demikian perbedaan pokok antara bela Negara dan upaya bela Negara terletak pada perbuatannya. Bela Negara baru berupa sikap dan tingkah laku sedangkan upaya bela Negara sudah merupakan penunaian hak dan kewajiban warga Negara.
Bela Negara yang membentuk tekad dan sikap warga Negara akan meningkat menjadi tindakan dan kegiatan membela Negara pada saat diperlukan dalam wujud mempertahankan Negara terhadap semua hakekat ancaman.

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1) Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2) Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3) Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4) Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5) Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6) Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7) Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

B. PEMBELAAN NEGARA
Pembelaan Negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara. Oleh karena itu, setiap warga Negara tidak boleh menghindarkan diri dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan Negara dari segala ancaman, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi serta era globalisasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman.
Ancaman terhadap kedaulatan Negara yang semula bersifat konvensional (fisik) berkembang menjadi multi dimensional (fisik dan nonfisik), baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Ancaman yang bersifat multi dimensional tersebut dapat bersumbe baik dari permasalahan ideology, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain;
1. terorisme,
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru
4. Kejahatan dan gangguan lintas negara
5. imigran gelap,
6. narkotika,
7. pencurian kekayaan alam,
8. bajak laut dan perusakan lingkungan hidup.

Untuk itu, diperlukannya upaya pembelaan Negara berupa sistem pertahanan Negara yang melibatkan berbagai komponen pertahanan Negara. Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman keamanan (militer) menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai kekuatan terdepan sedang tentara dan polisi sebegai pendukung.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membela Negara tidak hanya dengan memanggul bedil menjadi tentara atau polisi, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai jenis kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh semua warga Negara.

C. HAKIKAT, TUJUAN, DAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA
1. Hakikat pertahanan Negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang diselenggarakan dengan kesadaran hak dan kewajiban warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
2. Dasar pertahanan Negara disusun dengan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, dan dengan memperhatikan kondisi geogarfi Indonesia sebagai Negara kepulauan.
3. Tujuan pertahanan Negara menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, kekuatan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman
4. Fungsi pertahanan Negara ialah wujud dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI, sebagai satu kesatuan pertahanan

D. PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA
Diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal Negara dan bangsa sertamenanggulangi setiap ancaman dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan Negara.
E. KOMPONEN SISTEM PERTAHANAN NEGARA
a. Komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas – tugas pertahanan, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk :
1. Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah
2. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
3. melaksanakan operasi militer, selain perang
4. ikutserta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
b. komponen cadangan terdidi atas warga Negara, SDA, Sumberdaya buatan, dan sarana prasarana yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama
c. komponen pendukung terdiri atas warga Negara, SDA, Sumberdaya buatan, serta sarpras nasional yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
F. KOMPONEN SISTEM KEAMANAN NEGARA
a. Tugas pokok Polri
Tugas pokok Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri, dalam pengembangan fungsinya Polri dibantu oleh :
1. Kepolisisn khusus, yaitu instasi/lembaga yang atas kuasa hokum diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian bidang teknis masing-masing.
2. Penyidik pegawai negeri sipil.
3. Bentuk pengamanan swakarsa, yaitu bentuk keamanan atas kemauan, kesadaran, kepentingan masyarakat yang di kukuhkan oleh Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan, usaha dibidang jasa pengamanan.
Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Polri dapat meminta bantuan TNI, sebaliknya dalam keadaan darurat, militer dan keadaan perang, Polri membarikan bantuan dan berada dibawah komando TNI. Polri secara aktif bertugas memelihara ketertiban dunia dibwah bendera PBB, dan melaksanakan hubungan fungsional dengan lembaga – lembaga dalam negeri dan luar negeri.
b. Pembinaan Polri
Untuk melaksanakan tugas, Polri harus memiliki kemampuan profesi dengan pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Untuk itu polri melakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan iptek kepolisian. Polri terikat pada kode etik kepolisian Negara RI yang disusun oleh Kpolri, sebagai pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

c. Tantangan Polri
Perkembamngan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomenal supremasi hukum, HAM, globalisasi, demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas; telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polri yag makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.
G.HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA BELA NEGARA
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
a. Setiap warga Negara berhak dan wjib ikuit serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara ( pasal 27 dan 30 UUD 1945).
b. upaya bela Negara adalah sikap dan prilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup babgsa dan Negara. Upaya bela Negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warganegara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran , tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa.
c. keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara diselenggarakan melalui:
pendididkan kewarganegaraan,
pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,
pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib
Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka
Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
pengabdian secara profesi berupa pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara.
BAB
III
PENUTUP
a. Kesimpulan
Bela Negara adalah sikap dan tingkah laku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Sedangkan upaya bela Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga Negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara.
Dengen demikian perbedaan pokok antara bela Negara dan upaya bela Negara terletak pada perbuatannya. Bela Negara baru berupa sikap dan tingkah laku sedangkan upaya bela Negara sudah merupakan penunaian hak dan kewajiban warga Negara.
Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara diselenggarakan melalui: pendididkan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib, Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka, Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling), pengabdian secara profesi berupa pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membela Negara tidak hanya dengan memanggul bedil menjadi tentara atau polisi, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai jenis kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh semua warga Negara.

b. Saran
Sebagai mahasiswa dengan satu keutuhan bangsa Indonesia, kita wajib melaksanakan pembelaan Negara denagn cara yang sederhana namun dapat memberikan dampak positif bagi Negara. Dengan mengikuti serangkaian kegiatan ekstrakulikuler seperti Paskibra, Pramuka, PMR, ataupun ikut serta membantu korban bencana, dsbg. Ini dapat memberikan kita kesadaran akan pentingnya membela Negara. Yang terpenting dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa.
Yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pertahanan Negara, yaitu dengan mengoptimalisasikan usahanya dalam menyadarkan pentingnya rasa untuk membela Negara. Untuk itu, diperlukannya upaya pembelaan Negara berupa sistem pertahanan Negara yang melibatkan berbagai komponen pertahanan Negara.

filsafat Pancasila dan Peranannya dalam Perekonomian Indonesia

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DAN PERANANNYA DALAM EKONOMI INDONESIA”





OLEH :
TUTI ALFIANI / 1445096092


MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kata Pengantar
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat Allah SWT sehingga dengan limpahan karunia-Nya tersebut saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Sejarah Perumusan Pancasila dan Peranannya dalam Ekonomi Indonesia”. Penyusunan makalah ini merupakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Ucapan terimakasih saya sampaikan untuk Ibu Efridani Lubis selaku dosen kami, kedua orang tua kami, rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya makalah ini. Saya menyadari apa yang saya hasilkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sebagai insan pembelajar saya sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca sebagai bahan pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik . Besar harapan saya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.

Jakarta, Mei 2010

Penulis









BAB I
PENDAHULUAN
I. 1 Latar Belakang Masalah
UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang dilakukan sejak tahun 1999. Alasan utama amandemen tersebut karena UUD 1945 belum menyeluruh mengatur aspek-aspek kehidupan bernegara bangsa Indonesia yang telah mengalami banyak perubahan sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Namun demikian, ada beberapa paradigma yang menurut penulis keliru yaitu paradigma kesejahteraan rakyat dalam ekonomi pancasila, dimana terdapat amandemen konstitusi yang dianggap keliru menurut UUD 1945 dan Pancasila .
Amandemen Konstitusi yang Keliru :
1. Ada tiga istilah berbeda yang dalam praktek digunakan secara bergantian dan sering dianggap sama arti yaitu Kesejahteraan Sosial (judul bab XIV UUD 1945), Kemakmuran Rakyat (ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya), dan Kesejahteraan Rakyat (nama sebuah Kementerian Koordinator). Kebanyakan kita tidak berminat secara serius membahas secara ilmiah perbedaan ke tiga istilah tersebut. Akibat dari keengganan ini jelas yaitu tidak pernah ada kepastian dan ketegasan apa misi sosial instansi-instansi pemerintah atau kementerian utama yang berada dalam lingkup Menko Kesejahteraan Rakyat seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, atau Departemen/Kementerian Sosial. Jika judul bab XIV yang mencakup pasal 33 UUD 2002 (amandemen pasal 33 UUD 1945) diubah dari hanya Kesejahteraan Sosial menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (terdiri atas 5 pasal, 3 pasal lama dan 2 pasal baru), maka anggota MPR kita rupanya telah tersesat ikut menganggap bahwa perekonomian nasional bisa dilepaskan kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Pada saat disahkannya UUD 1945 para pendiri negara tidak ragu-ragu bahwa baik buruknya perekonomian nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan sosial. Dalam kaitan dengan dasar-dasar ilmiah lahirnya ilmu ekonomi, para pendiri negara berpandangan bahwa ilmu ekonomi adalah cabang/bagian dari ilmu sosial yang pengamalannya akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
2. Kekeliruan lain yang muncul dalam amandemen pasal 33 UUD 1945 adalah penambahan ayat 4 tentang penyelenggaraan perekonomian nasional yang dibedakan dari penyusunan perekonomian nasional yang sudah disebutkan pada ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Alasan penambahan ayat 4 rupanya sekedar mencari kompromi antara mereka yang ingin mempertahankan dan yang ingin menggusur asas kekeluargaan pada ayat 1. Mereka yang ingin menggusur asas kekeluargaan memang bersemangat sekali memasukkan kata efisiensi (ekonomi) karena mengira asas kekeluargaan menolak sistem ekonomi pasar yang berprinsip efisiensi, padahal yang benar perekonomian yang berasas kekeluargaan atau berasas Pancasila tidak berarti sistem ekonomi “bukan pasar”. “Masih untung”, dalam rumusan hasil amandemen (ayat 4) kata efisiensi disambung dengan kata berkeadilan (efisiensi berkeadilan), padahal rumusan aslinya adalah efisiensi, berkeadilan, … dst. Tentu dapat dipertanyakan apakah memang ada konsep efisiensi berkeadilan atau sebaliknya efisiensi yang tidak berkeadilan.
3. Kekeliruan fatal yang dapat dianggap sebagai “pengkhianatan” terhadap ikrar para pendiri negara adalah penghapusan total penjelasan pasal-pasal UUD 1945 pada UUD 2002. Menyangkut pasal 33, penghapusan penjelasan UUD 1945 ini berarti hilangnya pengertian demokrasi ekonomi (pengutamaan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang, atau “produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”), dan juga dihilangkannya kata koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi atau asas kekeluargaan. Seorang angota DPRD Kota Magelang saat mengetahui hal ini (12 Maret) menyatakan bingung lalu bertanya, “Apa pegangan kami untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan?”
Ilmu Ekonomi di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang yang lain, juga tidak relevan (irrelevant) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ilmu ekonomi yang diajarkan di Indonesia sejak pertengahan tahun limapuluhan adalah ilmu yang mengajarkan keserakahan perorangan atas alam benda, yang mengajarkan sifat-sifat egoisme (memikirkan diri sendiri) pada setiap orang dan menafikan asas dan semangat kekeluargaan.
Ilmu Ekonomi Pancasila bertolak belakang dengan ilmu ekonomi Neoklasik ortodok yang kini diajarkan di perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah lanjutan, yang mengasumsikan rumah tangga atau masyarakat semata-mata sebagai konsumen yang hanya bertindak sebagai kumpulan “tukang belanja” dan di pihak lain produsen yaitu dunia usaha yang pekerjaannya sangat mulia yaitu memproduksi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat/masyarakat dianggap selalu merupakan misi dunia usaha. Maka investor selalu dianggap “dewa penyelamat” yang tugasnya “memakmurkan masyarakat” atau membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang membutuhkannya.
Demikian pakar-pakar ekonomi Indonesia yang menerima sebagai tugasnya mengemban amanat penderitaan rakyat harus berdiri di baris terdepan merombak total ajaran ilmu ekonomi Neoklasik ortodok yang sudah kita terima laksana ajaran agama, padahal ia jelas-jelas hanya mengajarkan keserakahan perorangan atas alam benda.

I. 2 Tujuan Penulisan

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah perumusan Pancasila terbentuk serta bagaimana peran Pancasila dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam pengaturan ekonomi Indonesia.

I. 3 Metode Penulisan

Penulisan makalah menggunakan metode literatur buku dan internet, sebagai sumber utama.












BAB II
KAJIAN TEORI

II.1 Landasan Filosofis Pancasila
Pengertian Filsafat
Secara etimologis istilah ”filsafat“ atau dalam bahasa Inggrisnya “philosophi” adalah berasal dari bahsa Yunani “philosophia” yang secara lazim diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” kata philosophia tersebut berakar pada kata “philos” (pilia, cinta) dan “sophia” (kearifan). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof, kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.
Pengetahuan bijaksana memberikan kebenaran, orang, yang mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah orang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berpikir sedalam-dalamnya) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan.
Beberapa tokoh-tokoh filsafat menjelaskan pengertian filsafat adalah sebagai berikut:
• Socrates (469-399 s.M.)
Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahgia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninajauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif

Plato (472 – 347 s. M.)
Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudan digolongkan sebagai filsafat spekulatif.
II. 2 Pengertian Pancasila
Pengertian Pancasila Secara Etimologis
Secara etimologis Pancasila berarti lima asa kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia. Yang dimaksudkan dengan norma adalah prinsip atau kaidah yang memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan sesuatu atau suatu larangan bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan.Dengan memahami norma-norma, manusia akan tahu apa yang harus atau wajib dilakukannnya dan apa yang harus dihindari.
Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui 5 dasar/ajaran yaitu:
1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.
2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah
4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
5. Jangan mjnum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.
Pengertian secara Historis
• Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila yang dicetuskan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI adalah sama dengan Marhaeinisme yang disampaikan dalam Konferensi Partindo di Mataram pada tahun 1933, yang seluruhnya diambil dari kosmopolitanisme milik A. Baars dan San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen. Di dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu antara lain berbunyi: “Saudara-saudara! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar ... Namanya bukan Panca Dharma, tetapi ... saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa ... namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut:
(a) Kebangsaan Idonesia;
(b) Internasionalisme atau perikemanusiaan;
(c) Mufakat atau domokrasi;
(d) Kesejahteraan sosial;
(e) Ketuhanan.
Kelima sila dari Pancasila Bung Karno ini, kita cocokkan dengan marhaenisme Bung Karno adalah persis sama, hanya ditambah dengan Ketuhanan. Untuk lebih jelasnya baiklah kita susun sebagai berikut:
(a) Kebangsaan Indonesia berarti sama dengan nasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan nasionalisme milik San Min Cu I milik Dr. Sun yat Sen, Cuma ditambah dengan kata-kata Indonesia.
(b) Internasionalisme atau perikemanusiaan berarti sama dengan internasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan internasionalisme (kosmopolitanisme) milik A. Baars.
(c) Mufakat atau demokrasi berarti sama dengan demokrasi dalam marhaenisme, juga sama dengan demokrasi dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen;
(d) Kesejahteraan sosial berarti sama dengan keadilan sosial dalam marhaenisme, juga berarti sama dengan sosialisme dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen.
(e) Ketuhanan yang diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang berbicara lebih dahulu dari Bung Karno, di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

• Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang diberinama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didaarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.
• Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:
1. Prikebangsaan;
2. Prikemanusiaan;
3. Priketuhanan;
4. Prikerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat
• Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:
1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
3. Mufakat/Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan;
Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:
1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
3. Ketuhanan YME.
Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satu sila yang intinya adalah Gotong Royong.
• Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;
Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Pengertian Pancasila Secara Termitologis
Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapai alat2 Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia .
Pancasila Berbentuk:
1. Hirarkis (berjenjang);
2. Piramid.
II.3 Pengertian Filsafat Pancasila
Pancasila memiliki lima sila yang spesifik berasal dari nilai-nilai dan norma yang berasal dari alam masyarakat Indonesia, sehingga memiliki objek yang khas dan merupakan kesadaran kolektif. Tersusun secara sistematis merujuk pada hirarki yang saling mengisi satu sama lain. Sebagai contoh sila Ketuhanan Yang Maha Esa memayungi sila keempat sila lainnya yang bersifat organis majemuk tunggal, yaitu terdiri dari lima sila yang tidak terpisah satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bersifat organis, tiap sila memiliki kedudukan dan fungsi-fungsi sendiri, namun antar sila satu dengan sila yang lain saling melengkapi. Pancasila sebagai sistem filsafat harus mempunyai konsep ontologism, hakikat apa yang harus dikaji, konsep epistemologis, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan Pancasila secara benar dan konsep aksiologis, nilai kegunaan Pancasila terutama sebagai falsafah dan peranan hidup bangsa Indonesia.
Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Kalimat pertama dan Mukadimah UUD Republik Indonesia 1945 yang disadurkan dengan bunyi: Bahwa sesungguhanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapusakan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, kalimat pertama ini adalah sintese yaitu antara penjajahan dan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada saat sintese sudah hilang, maka lahirlah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu kita susun menurut ajaran falsafah Pancasila yang disebutkan dengan terang dalam Mukadimah Konstitusi R.I. 1950 itu yang berbunyi: Maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu, dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan ajaran Pancasila. Di sini disebut sila yang lima untukmewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan dan perdamaian dunia dan kemerdekaan. Kalimat ini jelas kalimat antitese. Sintese kemerdekaan dengan ajaran Pancasila dan tujuan kejayaan bangsa yang bernama kebahagiaan dan kesejajteraan rakyat.
II.4 Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia
a) Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Setiapa bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.
Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Pancasila itu tetap tercantum didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa , merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negar, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasasr yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
b) Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila merupakan sebuah ideology yang membuka dialog yang kreatif dan dinamis dengan pemikiran pemikiran lain, sehingga nilai-nilai dasarnya mengalami pendalaman dan pelebaran, serta tidak disempitkan pada tujuan-tujuan politis strategis belaka. Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila.
Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan banga dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.
c) Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Pancasila merupakan :
a. Dasar negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia.
b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.
c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.
Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan berbangsa.
d) Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia
Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini :
a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
b. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).
c. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
d. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 27 1945, alinea IV .
e. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.
f. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.












BAB III
PEMBAHASAN

III. 1 Pancasila sebagai Pengatur Tatanan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara, konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan Negara dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagai sumber kaidah hukum Negara secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan Negara. Berdasarkan uraian tersebut maka jelas jika segala yang menjadi urusan warga Negara Indonesia telah diatur tata caranya berdasarkan Pancasila sebagai nilai luhur yang dianut dan merupakan perangkat yang tersusun secara sistematis untuk menjaga setiap warga negaranya dan untuk mencapai tujuan Negara.

Terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat, bidang ekonomi merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan utama karena menyangkut kelangsungan hidup yang menyangut hajat orang banyak dan kesejahteraan rakyat. Tanpa pengaturan yang jelas maka akan menyulitkan dalam mencapai tujuan bangsa yang akan berdampak pada berbagai bidang tatanan kehidupan termasuk hal kesejahteraan rakyat
Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme). Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi). Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi). Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak). serta Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Namun, dewasa ini isu-isu terkait dengan sistem perekonomian yang dianut bangsa Indonesia menjadi pro kontra di dalam masyarakat. Adanya amandemen UUD 1945 pasal 33 yang dianggap merugikan rakyat terus menjadi polemik yang sulit dipecahkan, hal ini terlihat dengan semakin tidak berpihaknya pemerintah terhadap rakyat kecil, sektor swasta lebih ditekankan dan pengusaha-pengusaha lebih mendapat perhatian. Masyarakat sangat menaruh harapan yang besar pada pemerintah jika produksi seharusnya dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.
Untuk lebih memperjelas permasalahan yang diangkat terkait dengan peran Pancasila dalam ekonomi Indonesia, berikut adalah bunyi Pasal 33 UUD 1945 yang telah diamandemen :
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)
Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dapat disimpulkan jika pasal tersebut dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia , karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta
• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dipertahankannya 3 ayat lama pasal 33 ini memang sesuai dengan kehendak rakyat. Namun dalam perjalanan waktu, penerapan pasal ini dilapangan menimbulkan polemik, kontroversi bahkan perlawanan masyarakat, terutama dengan penambahan ayat ke 4. Rakyatlah yang menanggung resiko terbesar dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kemudian, dengan penambahan ayat 4 menjadi permasalahan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat karena ayat baru ini merupakan hal teknis menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi. Pikiran di belakang ayat baru ini adalah paham persaingan pasar bebas yang menghendaki dicantumkannya ketentuan eksplisit sistem pasar bebas dalam UUD. Asas efisiensi berkeadilan dalam ayat 4 yang baru ini sulit dijelaskan maksud dan tujuannya karena menggabungkan 2 konsep yang jelas amat berbeda bahkan bertentangan. Kekeliruan lebih serius dari perubahan ke 4 UUD adalah hilangnya asas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, dampak positif ini tidak akan terasa kepada rakyat kecil jika pemerintah tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan ekonomi yang memberdayakan rakyat kecil. Indonesia pun dianggap berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar-bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang kekeluargaan itu. Semestinya Indonesia harus tetap mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai pedoman yang di dalamnya terdapat nilai luhur bangsa, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab untuk mampu mengikuti era globalisasi dunia.













BAB IV
PENUTUP
IV. 1 Kesimpulan

Sebagai falsafah Negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Pancasila merupakan karunia terbesar dari Allah SWT bagi segenap bangsa Indonesia baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Pancasila merupakan wadah yang fleksibel yang dapat mencakup faham-faham lain yang positif dan mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan diri. Sila-sila pada Pancasila terdiri dari nilai dan norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu:
a) Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga menjiwai sendi-sendi ekonomi Indonesia, dimana mengatur dengan jelas bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan agar tujuan dari bangsa Indonesia tercapai, terutama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam pelaksanaanya sistem demokrasi ekonomi yang mengusung asas kekeluargaan tidak terlaksana dengan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari penambahan ayat ke 4 pada pasal 33 UUD 1945 setelah diamandemen. Asas efisiensi berkeadilan menjadikan polemik dan kontroversi karena menjadi penyebab hilangnya asas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Indonesia pun dianggap berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar-bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang kekeluargaan itu.



Daftar Pustaka

Martini, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : UNJ Press, 2009.
http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2/artikel_9.htm
http://mayapadha.wordpress.com/2008/06/21/sejarah-lahirnya-pancasila/

revisi makalah tata ruang kantor

MAKALAH MANAJEMEN PERKANTORAN
“TATA RUANG KANTOR”

OLEH KELOMPOK 7 :
1. LAELATUR ROHMAH OKTAFIANI 1445096082
2. PUTRI PUJI PERTIWI 1445097788
3. SEKAR AYUNING MAWARNI 1445096062
4. SUPRIYADI YUDISTIRA 1445096087
5. TUTI ALFIANI 1445096092

MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat Allah SWT sehingga dengan limpahan tersebut kami dapat menyelesaikan makalah “Tata Ruang Kantor”. Penyusunan makalah ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran.
Ucapan terimakasih kami sampaikan untuk Ibu Neti Karnati selaku dosen kami, kedua orang tua kami, rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya makalah ini. Kami menyadari apa yang kami hasilkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sebagai insan pembelajar kami sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca sebagai bahan pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik . Besar harapan kami makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.

Jakarta, April 2010

Penulis










BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Dalam melaksanakan tata usaha, suatu faktor penting yang turut menentukan kelancaran ialah penyusunan tempat kerja dan alat perlengkapan kantor dengan sebaik-baiknya.Penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai disebut tataruang perkantoran.
Tata ruang kantor merupakan hal penting dalam manajemen perkantoran. Tata ruang kantor yang baik akan memberikan banyak keuntungan atau manfaat bagi organisasi yang bersangkutan di dalam menyelaesaikan pekerjaan. Tata ruang kantor yang baik juga akan memberikan penyempurnaan tugas-tugas kantor dan akibatnya mekanisme kerja dapat berjalan dengan lancar. Kondisi tempat kerja yang menyenangkan dapat meningkatkan semangat kerja, oleh karena itu dalam menciptakan kondisi tempat kerja yang menyenangkan perlu direncanakan penataan ruangan yang baik.

I.2 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah selain untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen perkantoran, juga untuk :
a. Mengetahui definisi tata ruang kantor.
b. Mengetahui bagaimana perancangan tata ruang kantor.
c. Mengetahui jenis-jenis tata ruang kantor.
d. Mengetahui bagaimana cara penyusunan perabot kentor.
e. Mengetahui persyaratan lingkunagn fisik kantor.

I.3 Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah adalah :
a. Metode literatur buku
b. Metode literatur internet


BAB II
PEMBAHASAN
II.1 PENGERTIAN TATA RUANG KANTOR
Istilah tataruang kantor berasal dari bahasa inggris, yaitu Office Layout atau sering disebut juga Layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebaginya didalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya, sebagai berikut :
1. Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang Gie menyatakan “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak” (1988:200).
2. Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan “Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia” (1956:117).
Ada 2 perumusan tentang defenisi tata ruang kantor yaitu :
1. Penataan kantor sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia.
2. Penataan kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari sebuah ruang untuk penggunaan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang sehemat-hematnya.
Tata ruang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor sehingga perencanaan ruangan kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktifitas. Selain itu pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya :
1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu.
2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. (The Liang Gie, 1983:162).
Dengan penggunaan ruang yang baik proses alur pekerjaan yang efektif dan efesien, maka tujuan tata ruang kantor adalah sebagai berikut :
I. The Liang Gie
• Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin.
• Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar
• Kesehatan dan kepuasaan bekerja para pegawai dapat terpelihara
• Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan
• Seluruh ruang dipergunakan secara efesien untuk keperluan pekerjaan
• Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut.
• Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan (The Liang Gie, 1988:207)
II. Geofrey Mills dan Standingford
Dua orang ahli dari Inggris menegaskan bahwa tujuan tata ruang kantor yang baik bagi suatu kantor adalah :
• Persyaratan peraturan perundang-undangan dipenuhi
• Setiap ruangan dipergunakan sehingga bermanfaat besar
• Kondisi kerja yang baik disediakan bagi setiap orang
• Memudahkan pengawasan untuk dapat melihat staf yang bekerja
• Rasa memiliki dan loyalitas pada kelompok kerja terpelihara
• Komunikasi dan arus kerja diperlancar
• Operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan tersendiri
• Saling mengganggu antar pegawai dihindarkan
• Menyediakan pelayanan yang baik, misalnya listrik, telepon
• Memberikan keamanan (The Liang Gie, 1988:208)
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan tata ruang kantor :
• Memperlancar jalannya pekerjaan yaitu segenap ruangan digunakan secara efesien untuk keperluan pekerjan
• Menambah semangat kerja pegawai
• Memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor
• Mempermudah pengawasan

II.2 PERANCANGAN TATA RUANG KANTOR
Pengertian tataruang sendiri adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya layak.
Sedangkan di Indonesia sendiri tataruang perkantoran masih kurang mendapat perhatian di dalam instasi-instasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.Misalnya sering terlihat bahwa suatu instasi atau pejabat yang banyak melayani publik di taruh di belakang,sehingga orang-orang harus betanya kian-kemari sebelum dapat menjumpainya. Ini menghamburkan waktu dan mengganggu pegawai-pagawai lain yang setiap kali harus memberi petunjuk itu. Tidak jarang di jumpai pula perusahaan yang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, pegawai-pegawainya berjalan mondar-mandir satu meja ke meja lain sehingga mengurangi kecepatan bekerja.Ini semua terjadi karena tataruang yang buruk.
Jadi, tataruang perkantoran yang baik akan bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada pokoknya akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang berikut:
1) Mencegah penghamburan tenaga dan para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sepertinya tidak perlu
2) Menjamin kelancaran tentu proses pekerjaan yang bersangkutan
3) Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien yaitu suatu luas tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya
4) Kesehatan dan kepuasan bekrja bagi para pegawai dapat terpelihara
5) Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan
6) Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapakan kesan yang baik tentang organisasi tersebut.
7) Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Dua ahli Inggris Geoffrey Mills dan Oliver Standingford menegaskan bahwa berbagai tujuan penyusunan tataruang yang baik ialah:
a. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi;
b. Ruang di pergunakan sampai manfaat yang terbesar;
c. Pelayanan-pelayanan tersedia sepanjang diperlukan, seperti:listrik,telpon, dll
d. Persyaratan kerja yang baik disediakan bagi setiap orang;
e. Pengawasan dapat melihat petugas sedang bekerja;
f. Rasa kesatuan dan kesetiaan terhadap kelompok kerja dipelihara;
g. Komunikasi dan arus kerja diperlancar;
h. Lalu lalang para juru tata usaha diantara meja-meja dan lemari-lemari arsip dipermudah;
i. Pelaksanaan yang kerja yang gaduh dan mengganggu perhatian dipisahkan;
j. Saling menggangu diantara para juru tatausaha dihindarkan;
k. Kebebasan diri dan keamanan diusahakan sepanjang perlu
Seorang ahli tataruang pabrik Richard Muther merumuskan 6 asas pokok tatruang pabrik terbaik. Walaupun asas-asas itu diperuntukan bagi tempat kerja yang tugasnya menghasilkan suatu barang, namun dengan penyesuaian seperlunya dapatlah beberapa diantaranya dijadikan dasar bagi tatarang pekantoran. Beberapa asas itu adalah:
1. Asas mengenai jarak pendek
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang yang baik adalah yang memungkinkan proses penyelesaian sesuatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek-pendeknya.
2. Asas mengenai rangkaian kerja
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang yang terbaik ialah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan.
3. Asas mengenai penggunaan segenap ruang
Suatu tata ruang yang terbak ialah yang mempergunakan sepenuhnya semua ruang yang ada termasuk ruang yang vertical maupun yang ke bawah.
4. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tata ruang yang baik ialah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tidak terlampau suar atau tidak memakan biaya yang besar.
Demikianlah beberapa asas yang harus dijadikan pedoman kalau hendak menyusun tempat kerja yang baik untuk kerja perkantoran.

Sebagai langkah pertama dalam merencanakan tataruang kantor, hendaknya diketahui hubungan satuan yang melaksanakan tatausaha itu dengan satuan-satuan yang lainnya. Demikian pula hendaknya diperhatikan sifat pekerjaan itu. Ini perlu untuk menentukan letak ada beberapa pedoman sebagai berikut:
a. Satuan-satuan yang tugas pekerjaannya memang khusus melayani publik hendaknya ditaruh ditempat yang mudah di datangi orang-orang luar itu tanpa mengganggu satuan-satuan yang lainnya, misalnya:pada dinas pemerintahan misalnya suatu bagian yang mengurus tentang perizinan.tempat yang mudah di datangi biasanya dibagian terdepan gedung agar mengurangi gangguan publik tehadap pegawai-pegawai lain yang sering-sering harus memberi petunjuk.
b. Satuan-satuan yang pekerjaannya berhubungan erat satu sama lain hendaknya dikelompokkan pada satu tempat. Terutama pada gedung yang bertingkat-tingkat penempatan pada lantai yang sama harus dilakukan.
c. Satuan pusat yang mengerjakan semua kerja ketatausahaan dari organisasi tersebut hendaknya diberi tempat ditengah-tengah, sehingga satuan-satuan yang lainnya dapat mudah menghubunginya.misalnya:bagian yang bertugas menerima dan mengirim segenap surat dari suatu perusahaan.
d. Satuan yang tugas pekerjaannya berifat sangat gaduh, misalnya sebuah percetakan hendaknya djauhkan dari satuan-satuan lainnya, lebih-lebih satuan yang banyak menjalankan pekerjaan otak, misalnya bagian perencanaan.

Pedoman tersebut diatas dalam penerapannya kadang-kadang nampaknya saling bertentangan. Misalnya saja suatu seksi produksi yang merupakan satuan pusat harus di tempatkan ditengah-tengah, padahal seksi itu bekerja dengan mesin-mesin yang membuat gaduh. Kantor yang mengurus tugas reproduksi itu dapat tetap ditengah-tengah gedung, hanya mesin-mesinnya yang benar-benar melakukan pekerjaan warkat-warkat ditaruh di tempat lain yang tidak mengganggu bagian-bagian lainnya.
Pedoman lain dalam menentukan tata letak ruang kantor :
1. Pekerjaan dikantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek.
2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secar lancar.
3. Segenap ruang dipergunakan secara efisien
4. pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik
5. pihak luar yang datang ke kantor tersebut mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut.
6. Susunan tempat kerja dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan.
Teknik-teknik untuk mencapai tata ruang yang baik :
1. Meja-meja disusun menurut garis lurus dan menghadap ke jurusan yang sama.
2. Pada tata ruang yang terbuka susunan meja-meja itu dapat terdiri atas beberapa baris.
3. Diantara baris-baris meja disediakan lorong-lorong untuk keperluan lalu lintas pegawai yang biasanya berjarak 120 cm
4. jarak antara satu meja dengan meja yang dimuka / dibelakng selebar 80 cm
5. pengawas kantor ditempatkan dibelakang para pegawainya.
Teknik-teknik untuk tata ruang yang baik tersebut tentu saja tidak berlaku mutlak bagi semua kantor, karena bagaimanapun setiap kantor mempunyai tataruangnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ruangan.
II.3 JENIS TATA RUANG KANTOR
Tataruang perkantoran dapat dibedakan dalam 2 macam:
1. Tataruang yang terpisah-pisah
Pada susunan ini ruangan untu bekerja terbagi-bagi dalam beberapa satuan. Pembagian ni dapat terjadi karena keadaangadungnya yang berdiri atas kamar-kamar maupun karena memang sengaja dibuat pemisahan buatan, misalnya:dalam perusahaan terdapat bagian penjualan yang terdiri atas beberapa seksi (seksi pesanan,seksi pembukuan,seksi iklan) pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi itu dilakukan pada ruang kerja yang terpisah-pisah.

2. Tataruang yang terbuka
Menurut susunan ini ruang kerja yang bersangkutan tidak dipisahkan. Jadi bagi bagian penjualan seperti contoh diatas, semua aktifitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, tidak lagi dipisah-pisahkan menurut kamar.

Suatu tataruang kantor yang terbuka adalah lebih memuaskan dari pada yang terpisah-pisah, karena:
a. Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap segenap pegawai
b. Lebih memudahkan hubungan diantara para pegawai, hal ini fapat menumbuhkan rasa persatuan yang lebih erat karena mereka bekerja sama dala satu ruangan
c. Lebih memudahkan tersebarnya cahaya dan peredaran udara
d. Kalau terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupu perubahan mengenai proses penyelesaian sesuatu pekerjaan, tataruang yang terbuka lebih mudah menampungnya
Keefektifan tata ruang kantor terbuka :
1. Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap segenap pegawai
2. lebih memudahkan hubungan antar para pegawai
3. Lebih memudahkan tersebarnya cahaya dan perubahan udara
4. Jika terjadi penambahan pegawai/perabot kantor, tata ruang yang terbuka lebih mudah menampungnya.
5. Pekerjaan dikantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek.
6. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secar lancar.
7. Segenap ruang dipergunakan secara efisien
8. pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik
9. pihak luar yang datang ke kantor tersebut mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut.
10. Susunan tempat kerja dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan.

II.4 PENYUSUNAN PERABOT
Setelah ditentukan letak sesuatu kantor dan macamnya tataruang yang akan dipakai, tinggalah menyusun perabot kantor (meja,lemari,dan lain-lainnya) pada letak yang tepat menurut susunan yang efisien.tehnik untuk mencapai suatu tatruang kantor ang terbaik itu ialah seperti berikut:
a. Meja-meja disusun menurut garis lurus dan menghadap kejurusan yang sama. Ini akan mengurangi kemungkinan para pegawai sering-sering mengobrol atau memperhatikan apa yang dikerjakan oleh rekannya
b. Pada tataruang yang terbuka, susunan meja-meja it dapat terdiri atas beberapa baris
c. Diantara baris-baris meja itu disediakan lorong untuk keperluan lalu lintas para pegawai
d. Jarak antara sesuatu meja dengan meja yang di muka atau di belakangnya selebar 80 cm.
e. Pejabat pimpinan bagian yang bersangkutan ditempatkan dibelakang para pegawainya. Karena di situ akan lebih mudah dalam mengawasi pegawainya.
f. Paa tataruang terbuka dimana bekerja banyak orang, apabila pegawai-pegawai dikelompokkan dibawah pengawasan seorang pejabat maka mereka akan ditempatkan disekat masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas kelompok itu
g. Pegawai-pegawai yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lembut, misalnya mencatat angka-angka kecil secara cermat atau melukis gambar-gambar yang halus, diberika tempat yang banyak memperoleh penerangan cahaya. Ini demi kesehatan matanya dan kesempurnaan hasil kerjanya
h. Pegawai-pegawai yang bertugas mengenai urusan-urusan yang mengandung resiko besar ditempatkan dipojok yang tidak sering dilalui orang-orang, kalau perlu dapat dibuatkan pedengan dari kaca. Misalnya pegawai yang bertugas tersebut adalah kasir, dengan demikian terjaminlah keamanan uang yang ada di bawah tanggung jawabnya
i. Lemari dan alat-alat perlengkapan lainnya ditaruh didekat pegawai-pegawai yang paling sering mempergunakan benda-benda itu
j. Alat-alat kantor yang menimbulkan suara rebut, misalnya mesin stensil sebaiknya ditaruh didekat jendela, sehingga gema suara mesinnya dapat langsung terbuang keluar ruangan
k. Pagawai-pegawai yang sering berhubugan dengan public atau dengan pegawai-pegawai lainnya ditempatkan di dekat pintu. Dengan begitu oaring-orang yang harus menghubunginya tidak harus mondar-mandir melewati meja-meja dan tidak mengganggu pegawai-pegawai lainnya
l. Meja yang mamuat ala-alat yang banyak menghasilkan getaran, misalnya mesin hitung, tidak boleh menmel pada tembok atau tiang. Ini untuk mencegah getaran dan mengganggu seluruh ruangan
m. Lemari berat atau peti besi dapat diletakkan menempel tembok atau tiang, sehingga mendapat penyangga untuk menambah kekuatannya
n. Bagi pejabat yang sering menerima tamu penting membicarakan urusan-urusan yang bersifat rahasia, dapatlah dibuatan kamar tamu sendiri
o. Apabila seorang kepala atau tenaga ahli Karena sifat pekerjaannya bener-benar membutuhkan ruangan tersendiri, dapatlah dibuatkan ruangan pribadi .

Akhirnya langkah-langkah dalam merancang suatu tataruang kantor adalah sebagai berikut:
Dalam merancang tata ruang kantor diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Hendaknya dibuat gambar denah kantor yang bersangkutan dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Mempelajari segenap pekerjaan yang termasuk dalam lingkungan kantor, hendaknya semua aktivitas perkantoran dicatat.
3. Menyusun letak meja-meja kerja untu para pegawai
4. Tata ruang dirancang dengan menjejerkan guntingan-guntingan gambar meja dan kursi diatas gambar denah. Apabila sudah diperoleh tata ruang yang terbaik. Lekatkanlah guntingan-guntingan gambar tersebut pada gambar denah tadi.
Untuk mencegah kekeliruan dan pengamburan tenaga, sebaiknya perabotan itu diberi nomor urut baik pada gambar maupun pada benda yang sebenartnya. Dengan demikian sewaktu memindah perobat kedalam ruangan, pelakasanaannya berjalan tertib dan beres
Sebaiknya secara berkala dilakukan peninjauan terhadap suatu tataruang kantor misalnya setiap satu tahun sekali. Hal ini berlaku apabila tidak ada sesuatu perubahan kantor atau organisasi yang bersangkutan. Apabila pada suatu ketika terjadi perubahan yang mempunyai pengaruh terhadap tataruang kantor tersebut, peninjauan kembali merupakan suatu keharusan.
Hal-hal yang umumnya mengharuskan perubahan suatu tataruang kantor ialah:
a. Penambahan atau pengurangan pegawai pada antor yang bersangkutan
b. Penambhan atau pergantian perabot kantor atau alat-alat kerja lainnya
c. Perubahan mengenai proses peyelesaian sesuatu pekerjaan
Penambahan, pengurangan, atau perubahan tugas pekerjaan, pada satuan yang bersangkutan baik mengenai macamnya maupun mengenai kuantitasnya

II.5 PERSYARATAN LINGKUNGAN FISIK KANTOR
Setiap kantor mempunyai persyaratan lingkungan fisik yang harus pula diperhatikan dan diatus sebaiknya-baiknya oleh setiap manajer perkantoran yang modern.
Sebagai contoh di negara Inggris dalam 1963 telah ditetapkan sebuah undang-undang tentang kantor-kantor yang antara lain menetapkan persyaratan lingkungan fisik yang diusahakan pada setiap kantor. Persyaratannya itu meliputi hal-hal yang berikut:
a. Kebersihan
Bangunan,perlengkapan,dan perabotan harus dipelihara bersih

b. Luas ruang kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai

c. Suhu udara
Temperature yang layak harus dipertahankan dalam ruang kerja
d. Ventilasi
Peredaran udara segar atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan dalam ruang kerja
e. Penerangan cahaya
Cahaya alam atau lampu yang cocok dan cukup harus diusahakan, sedangkan perlengkapan penerangan dirawat sepatutunya
f. Fasilitas kesehatan
Kamar kecil,toilet dan sebangsanya harus disediakan untuk para petugas serta dipelihara kebersihannya
g. Fasilitas cuci
Ruang cuci muka/ tangan dengan air hangat dan dingin berikut sabun dan handuk harus disiapan seperlunya
h. Air minum
Air bersih untuk keperluan minum petugas harus disediakan untuk para petugas serta dipelihara kebersihannya
i. Tempat pakaian
Dalam kantor harus disediakan tempat untuk menggantung pakaian yang tidak dipakai petugas sewaktu kerja dan fasilitas untuk mengeringkan pakaian yang basah
j. Tempat duduk
Petugas harus disediakan tempat duduk untuk keperluan bekerja dengan sandaran kaki bila perlu
k. Lantai,gang,dan tangga
Lantai harus di jaga agar orang tidak mudah tergelincir, tangga diberi pegangan untuk tangan, dan bagian-bagian yang terbuka di beri pagar
l. Mesin
Bagian mesin yang berbahaya harus diberi pelindung dan petugasnya yang memakai harus cukup terlatih
m. Beban berat
Petuas tidak boleh ditugaskan mengangkat, membawa, atau memindahkan beban berat yang dapat mendatangkan kecelakaan
n. Pertolongan pertama
Dalam ruang kerja harus disediakan kotak atau lemari obat untuk pertolongan pertama maupun seorang petugas yang terlatih memberikan pertolongan itu
o. Penjagaan kebakaran
Alat pemadam kebakaran dan sarana untuk melarian diri dari bahaya kebakaran harus disediakan secara memadai, termasuk lonceng tanda bahaya kebakaran
p. Peberitahuan kebakaran
Kecelakaan dalam kantor yang menyebabkan kematian atau absen petugas lebih dari 3 hari harus dilaporkan kepada yang berwajib

Demikianlah sekedar contoh diatas menunjukan betapa ketat dan lengkap pesyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu kantor pada zama modern ini di negara yang sudah maju.
Selanjutnya empat hal penting yang sangat mempengaruhi efisiensi dalam pekerjaan perkantoran akan diuraikan lebih lanjut, yakni cahaya,warna,udara, dan suara
A. Cahaya
Cahaya penerangan yang cukup dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai. Karena meraka akan bekerja dengan lebih cepat, lebh sedikit membuat kesalahan, dan matanya tidak cepat lelah.tapi banyak ketidakberesan pekerjaan tatausaha disebabkan oleh penerangan yang buruk, misalnya ruangan terlampau gelap atau pegawai-pegawai harus bekerja di bawah penerangan yang menyilaukan.
Cahaya matahari tidak dapat diatur dengan sempurnaenurut keinginan orang.lebih-lebih dalam gedung yang luas dan kurang jendelanya, cahaya alam itu tidak dapat menembus sepenuhnya pada jarak lebih dari 6 hinnga 7 meter dari jendela dari jendela.oleh Karena itu sering-sering dipergnakan cahaya lampu untuk mengatur penerangan dalam suatu kantor.
Cahaya penerangan buatan manusia dapat dibedakan menjadi 4 macam:
1. Cahaya langsung
Cahaya ini memancar langsun dari sumbernya kepermukaan meja. Apabila memakai lamp pijar, cahaya bersifat sangat tajam. Bayangan yang ditumbalkan sangat jelas, cahaya ini lekas menimbulkan kelelahan pada mata.jadi, cahaya langsung yang biasa digunakan di Indonesia sebetulnya kurang baik.
2. Cahaya setengah langsung
Cahaya ini memancar dari sumbernya dengan melalui tudung lampu yang biasanya terbuat dari gelas dengan warna seperti susu. Cahaya ini tersebar ke berbagai jursan, sehinnga bayangan yangditimbulkan tidak begitu tajam. Namun, sebagian cahaya tetap langsung jatuh kepermukaan meja dan memantul kembali kearah mata si pekerja. Hal ini juga masih kurang memuaskan walaupun sudah lebih baik dari pada cahaya langsung.
3. Cahaya setengah tak langsung
Penerangan macam ini terjadi dari cahaya yang sebagian besar merupakan pantulan dari langit-langit dan dinding ruangan, sebagian lagi terpencar melalui tudung kaca.
Cahaya ini sudah lebih baik daripada cahaya langsung, Karena sumbernya untuk sebagian besar adalah langit-langit ruangan. Sifat cahaya dan bayangannya yang diciptakan sudah tidak begitu tajam.
4. Cahaya tak langsung.
Cahaya tak langsung. penerangan lampu yang terbaik adalah cahaya tak langsung karena akan memelihara kesejukan mata.
Penerangan lampu yang paling baik adalah cahaya tak langsung. Karena cahaya ini dari sumbernya memancar kearah langit-langit ruangan, dari situ barulah di pantulkan kearah permukaan meja. Sifat cahaya ini benar-benar sudah lunak, karena itu tidak dah menimbulkan kelelahan pada mata.dan karena cahaya ini tersebar dengan merata ke semua penjuru, coraknya seragam dan tidak menimbulkan bayangan.
B. Warna
Bersama-sama dengan cahaya warna merupakan factor yang pentig untu memperbesar efisiensi kerja para pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding rangan dan alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara selain itu warna yang tepat juga akan mencegah kesilauan yang yang mungkin timbul Karena cahaya yang berlebihan.
Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu merah,kuning,dan biru.
• Merah adalah warna yang menggambarkan panas,kegembiraan dan kegiatan bekerja.
Sebagai alat untuk merangsang pancaindera dan jiwa agar agar bersemangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan, warna merah tepat unt dipergunakan. Tapi, kalau terlampau banyak dipakai juga tidak baik.
• Kuning yaitu menggambarkan kehangatan matahari, merangsang mata dan syaraf, dapat menimbulkan perasaan riang gembira.
Pengaruh mental yang dapat ditimbulkan ialah perasaan yang gembira dengan melenyapkan perasaan tertekan. Oleh karena itu, warna ini tepat dipakai pada kamar-kamar atau lorong gedung yang gelap.
• Biru yaitu menggambarkan kelembutan langit dan samudra, menyejukkan, keleluasaan, dan ketentraman. Pengaruh warna biru dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Oleh karena itu, warna ini mempunyai pengaruh mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Sebagai alat untuk menimbulkan suasana dingin dan tenang dalam kantor untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, warna biru baik sekali diergunakan. Hanya kalau berlebih-lebihan, dapat menimbulkan pengaruh menekan perasaan.

Menurut penelitian warna-warna yang digunakan dengan gedung perkantoran yaitu :
88% warna putih
88% campuran warna puutih dan hijau
83 % warna abu-abu
81 % warna gading
Warna yang tepat untuk suatu kantor tergantung pada macam dan sifatnya pekerjaan di kantor yang bersangkutan.
Jika pekerjaan membutuhkan ketenangan sebaiknya dipakai warna biru pada dinding kantor
Jika pekerjaan merupakan produktivitas diperlukan warna putih.

C. Udara
Mengenai factor udara ini, yang penting sekali ialah suhu udara dan banyaknya uap air pada udara itu.
Tubuh manusia secara terus menerus mengeluarkan panas agar dapat hidup terus. Untuk dapat memancarkan panas itu, perlulah udara di sekelilingnya mempunyai suhu yang lebih rendah dari pada suhu badan manusia. Badan manusia yang normal mempunyai suhu 37 derajat celcius.
Agar tercipta kenyamanan dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor pengaturan udara juga sangat diperhatikan udara untuk AC diruangan kantor biasanya dipakai 270 C, usaha-usaha yang dibuat yaitu :
o Mengatur suhu udara dalam ruang kerja dengan alat AC atau kipas angin
o Mengusahakan sebanyak mungkin peredaran udara dalam ruangan kerja
o Mengatur pemakaian kerja yang dipakai oleh para pekerja
Cara yang lain untuk mengeluarkan panas dari tubuh manusia ialah dengan menguapkan peluh. Agar peluh dari badan manusia dapat menguap sepenuhnya, perlulah pula udara itu cukup kering untuk menerima uap baru.
Udara di Indonesia terlampau panas dan lembab, sehinnga orang tidak dapat memancarkan panas dari tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Udara tropic yang panas dan lembab mempunyai pengaruh menekan terhadap perkembangan tenaga dan daya cipta seseorang. Udara yang panas membuat orang mudah mengantik, cepat lelah, an kurang bersemangat.

D. Suara
Untuk mengatasi factor suara yang sering-sering mengurangi efisiensi kerja para pegawai, hendaknya diperhatikan letak alat-alat gaduh.
Usaha-usaha lain yang dapat dijalankan dalam kamar yang memakai alat-alat gaduh ialah pada langit-langit atau dindingnya dipakai lapisan-lapisan penyerap suara. Lapisa-lapisan ini seperti karton tebal dan permukaannya berlubang-lubang. Cara lain untuk mengurangi kegaduhan ialah misalna mesin-mesin tik dibawahnya di beri alas karet busa tipis. Untuk pesawat telepon; ada baiknya juga dibuatkan bilik kecil yang dapat ditutup rapat. Dengan demikian, pembicaraan-pembicaraan tak akan terganggu oleh suara mesin tik atau mengganggu pegawai-pegawai yang sedang bekerja. Ini juga ada manfaatnya kalo seseorang pejabat harus membicarakan sesuatu yang tidak boleh di dengar oleh pegawai-pegawai sekelilingnya.



BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya, sebagai berikut :
1. Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang Gie menyatakan “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak” (1988:200).
2. Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan “Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alt perlengkapan pada luas lantai yang tersedia” (1956:117).
pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya :
1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu.
2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. (The Liang Gie, 1983:162).
Asas-asas tata ruang perkantoran antara lain :
1. Asas mengenai jarak pendek
2. Asas mengenai rangkaian kerja
3. Asas mengenai penggunaan segenap ruang
4. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan fisik kantor : cahaya, warna, udara, dan suara.
Daftar Pustaka
The Liang Gie, Ph. D. 1992. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
http://gurulia.wordpress.com/2009/04/08/definisipengertian-tata-ruang-kantor/
http://jurnal.tukerbuku.com/

budaya organisasi

STUDI KASUS
Kasus yang akan kami angkat adalah fenomena sehari-hari yang sering terjadi bahkan sudah menjadi lumrah dikalangan masyarakat. Seperti contoh sebuah organisasi kecil yang disebut kelurahan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan tidak memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.
Dalam organisasi di tingkat kelurahan, kita meliha terjadinya penyimpangan demi penyimpangan yang sepertinya telah menjadi sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan. Tidak hanya pada tingkat kelurahan. Ternyata, pada tingkat yang lebih rendahpun anggota organisasi telah membudayakan budaya penyimpangan secara turun menurun. Seolah budaya ini telah menjadi warisan nenek moyang kita.
Salah satunya yaitu pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) biasanya masyarakat harus membayar uang sejumlah Rp 15.000-Rp 20.000,- dengan dalih atau alasan sebagai uang administrasi atau uang rokok yang padahal uang itu hanya masuk kekantong petugas itu sendiri. Bahkan kami menemukan sesuatu yang lebih mengherankan ketika seorang bapak dipungut biaya Rp.100.000.- untuk pembuatan KTP, dengan dalih bahwa uang tersebut akan digunakan untuk ongkos para pegawai pembuat KTP yang mampu mempercepat pembuatan KTP. Yang lebih disayangkan lagi, tidak sedikit pula masyarakat yang dengan terbuka mendukung hal tersebut, terutama dikalangan warga menengah atas, yang berfikir bahwa wajar memberikan “tips” atau kata kasarnya “sogokan” bagi pegawai pembuatan KTP asalkan dapat diselesaikan dengan cepat, dan tidak perlu melibatkan orang yang bersangkutan langsung.
Di Cianjur misalnya. Walaupun Bupati Cianjur telah mengeluarkan surat edaran kepada Kecamatan untuk tidak memungut biaya sepersenpun dalam pembuatan KTP sejak 1mei 2007, namun apa yang terjadi di lapangan ? hampir stiap Kecamatan masih saja memungut biaya pembuatan KTP dengan pungutan biaya Rp.10.000,- sampai dengan Rp.30.000,- setiap KTP-nya.
Selain itu petugas juga terkadang mempersulit dalam penyelesaian pembuatan KTP tersebut. Yang seharusnya KTP tersebut dapat selesai dalam jangka waktu 2 minggu, padahal, jangka waktu pembuatan KTP nasional hanya 1minggu. Setelah itu kita bisa langsung memiliki KTP. Tetapi dalam kenyataannya lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Hal ini sering terjadi pada masyarakat kalangan bawah yang tidak mampu memberikan “tips” pada para pegawai pembuatan KTP.Praktik ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya yang melekat disebagian besar kelurahan di Indonesia dan banyak menimbulkan protes dari masyarakat khususnya yang kurang mampu.


BAB II
KAJIAN TEORI
PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK
Kata budaya (culture) pertama kali dikemukakan oleh seorang antropologi bernama Edward B. Tylor pada tahun 1871. Menurut pendapatnya, budaya adalah sekumpulan pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, kapabilitas, dan kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu. Dalam sosiologi budaya diterjemahkan sebagai kumpulan simbol, mitos, dan ritual yang penting dalam memahami sebuah realitas sosial.
Adanya konsep budaya yang dikembangkan oleh pakar organisasi menjadi bagian yang erat kaitannya dengan aspek-aspek pengembangan organisasi. Maka muncullah istilah Budaya Organisasi. Secara sederhana budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai dan cara bertindak yang dianut organisasi (beserta para anggotanya) dalam hubungannya dengan pihak luar. Secara umum, perusahaan atau organisasi terdiri dari sejumlah orang dengan latar belakang kepribadian, emosi dan ego yang beragam. Hasil penjumlahan dan interaksi berbagai orang tersebut membentuk budaya organisasi.
Menurut pandangan Davis (1984), budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasional yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh organisasional sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar berperilaku dalam organisasional.
Sedangkan Schein (1992) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan cukup baik. Sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut.

Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai system makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. Ada tiga belas karakteristik primer yang menangkap hakikat dari budaya organisasi, diantaranya:
Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan mengambil resiko
Perhatian terhadap detail. Sejauh mana para karyawan diharapkan memperlihatkan presisi (kecermatan), analisis, dan perhatian terhadap detail
Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu
Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu
Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasar tim, bukan berdasar individu
Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai
Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo, bukannya pertumbuhan
Dukungan dari manajemen. Tingkat sejauh mana para manajer memberi komunikasi yang jelas, bantuan, serta dukungan terhadap bawahan mereka
Kontrol. Jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai
Identitas. Tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasikan dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya ketimbang dengan kelompok kerja tertentu atau dengan bidang keahlian profesional
Sistem imbalan. Tingkat sejauh mana alokasi imbalan (misal kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas kriteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasi, dan sebagainya
Toleransi terhadap konflik. Tinkat sejauh mana para pegawai di dorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka
Pola-pola komunikasi. Tingkat sejauh mana komunikasi organisasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal
Dengan menilai organisasi berdasarkan ketiga belas karakteristik di atas, maka akan diperoleh gambaran gabungan atas budaya organisasi itu. Gambaran itu menjadi dasar bagi perasaan pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi itu, cara penyelesaian urusan di dalamnya, dan cara para anggota diharapkan berperilaku.

FUNGSI BUDAYA
Budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan pembeda yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain
budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi
budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang
budaya meningkatkan kemantapan system social. Budaya merupakan perekat social yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan.
budaya juga berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memendu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan



MENCIPTAKAN DAN MEMPERTAHANKAN BUDAYA
Asal Mula Budaya
Kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi melakukan segala sesuatu pada sekarang ini sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan tingkat keberhasilan yang telah diperoleh melalui usaha keras tersebut. Ini membimbing kita ke sumber paling akhir dari budaya organisasi yang tidak lain adalah pendirinya.
Para pendiri organisasi biasanya mempunyai dampak besar pada budaya awal organisasi tersebut. Mereka mempunyai visi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu. Ukuran kecil yang lazimnya mencirikan organisasi baru mempermudah pemaksaan pendiri akan visinya pada semua anggota organisasi.
Proses penciptaan budaya terjadi dalam tiga cara, diantaranya:
1. Para pendiri hanya mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang berfikir dan merasakan cara yang mereka tempuh
2. Mereka mengdoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan ini dengan cara berfikir dan cara berperasaan mereka
3. Perilaku pendiri itu sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan mengidentifikasikan diri dengan mereka dan oleh karenanya menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi-asumsi mereka.
Bila organisasi berhasil, visi pendiri menjadi terlihat sebagai penentu utama keberhasilan. Pada titik inilah, keseluruhan kepribadian pendiri menjadi tertanam ke dalam budaya organisasi.
Menjaga Budaya agar Tetap Hidup
Setelah suatu budaya terbentuk, praktik-praktik di dalam organisasi bertindak mempertahankannya dengan memberikan kepada karyawannya seperangkat pengalaman yang serupa. Tiga kekuatan memainkan bagian sangat penting dalam mempertahankan budaya, diantaranya praktik seleksi, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi.
Seleksi. Tujuan eksplisit dari proses seleksi adalah mengidentifikasi dan mempekerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi itu. Tetapi lazimnya lebih dari satu calon akan didentifikasi sebagai individu yang memenuhi persyaratan bagi pekerjaan tertentu. Bila titik itu telah dicapai, akan diputuskan mengenai siapa saja yang akan dipekerjakan sesuai dengan penilaian pengambil keputusan mengenai baik calon-calon itu cocok dengan organisasi tersebut.
Selain itu, proses seleksi juga memberikan informasi kepada para pelamar mengenai organisasi yang dilamarnya. Para calon akan belajar mengenai organisasi itu dan jika mereka merasakan konflik antara nilai mereka dengan nilai organisasi, mereka dapat menyeleksi diri kemudian keluar dari kumpulan pelamar. Oleh karena itu, seleksi menjadi jalan dua arah, memungkinkan pemberi kerja atau pelamar memutuskan perkawinan jika tampaknya ada ketidakcocokan. Dengan cara ini, proses seleksi mendukung budaya organisasi yang menyeleksi keluar individu-individu yang mungkin menyerang atau menghancurkan nilai-nilai intinya.
Manajemen Puncak. Tindakan manjemen puncak juga mempunyai dampak yang besar bagi budaya organisasi. Lewat apa yang mereka katakana dan bagaimana mereka berperilaku, eksekutif senior akan menegakkan norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi, misalnya apakah pengambilan resiko yang akan dialami, berapa banyak kebebasan seharusnya diberikan oleh para manajer kepada bawahannya, pakaian apakah yang pantas dipakai, dan tindakan apakah yang akan dihargai dalam kenaikan upah, promosi, dan imbalan lain.
Sosialisasi. Sebuah organisasi dapat membantu karyawan baru untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Proses penyesuaian ini disebut sosialisasi. Sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai proses yang terdiri atas tiga tahap: prakedatangan, keterlibatan, dan metamorphosis.
Tahap prakedatangan adalah periode pembelajaran pada proses sosialisasi yang dilakukan sebelum karyawan baru bergabung ke dalam organisasi. Secara eksplisit, tiap individu tiba dengan seperangkat nilai, sikap, dan harapan. Nilai, sikap, dan harapan ini mencakup kerja yang harus dilakukan maupun organisasi itu sendiri. Misalnya, dalam banyak pekerjaan, terutama kerja professional, anggota baru akan menjalankan tingkat sosialisasi awal yang luar biasa melalui pelatihan di tempat kerja dan pengajaran di sekolah. Sebagai contoh sekolah bisnis, biasanya sekolah tersebut akan mensosialisasikan kepada mahasiswanya kepada sikap dan perilaku yang diinginkan oleh perusahaan bisnis. Jikaeksekutif bisnis yakin bahwa karyawan yang sukses itu menghargai etika laba, setia, pekerja keras, berhasrat untuk berprestasi, dan bersedia menerima pengarahan dari atasan mereka, mereka dapat mempekerjakan individu-individu keluaran sekolah bisnis yang telah dibentuknya sebelumnya dalam pola ini. Jadi, sukses bergantung pada sejauh mana anggota yang bercita-cita tinggi itu telah mengantisipasi dengan benar harapan dan hasrat orang di dalam organisasi itu yang bertugas menyeleksi.
Tahap keterlibatan adalah proses sosialisasi dimana karyawan baru melihat apa sesungguhnya organisasi itu dan persimpangan yang mungkin beserta kenyataan yang ada. Di sini individu itu menghadapi kemungkinan pemisahan antara harapannya mengenai pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan organisasi itu secara umum dan kenyataannya. Sering kali harapan dan kenyataan berbeda, karyawan baru itu harus menjalani sosialisasi yang akan melepaskannya dari asumsi sia yang sebelumnya dan menggantikannya dengan asumsi lain yang dianggap lebih disukai oleh perusahaan itu. Tetapi, tak jarang pula anggota baru benarbenra kecewa dengan aktualitas pekerjaanya dan kemudian mengundurkan diri. Namun banyak pula anggota baru yang dapat menyelesaikan setiap masalah yang dijumpai dalam tahap keterlibatan. Ini dapat berarti melewati perubahan-perubahan yang disebut tahap metamorphosis
Tahap metamorphosis adalah tahap proses sosialisasi dimana karyawan baru berubah dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan, kelompok kerja, dan organisasi. Kita dapat mengatakan bahwa proses metamorphosis dan proses sosialisasi saat masuk itu selesai bila anggota baru itu telah merasa nyaman terhadap organisasi dan pekerjaannya. Anggota baru itu merasakan diterima oleh rekan sekerjanya sebagai individu yang dipercayai dan dihargai, merasa yakin bahwa ia mempunyai kompetensi sehingga mampu menyelesaikan pekerjaanya dengan sukses, dan memahami system itu tidak hanya tugasnya sendiri, tetapi juga aturan, prosedur, dan praktik-praktik yang diterima secara informal.




Karyawan mempelajari budaya
Cerita
Para karyawan Nordstrom menyukai cerita berikut. Cerita itu telah sangat menuntun kebijakan perusahaan mengenai pengembalian produk oleh pelanggan: Ketika jaringan pengecer barang-barang istimewa ini masih sangat muda, seorang pelanggan datang ingin mengembalikan seperangkat ban mobil. Pegawai penjualan agak kurang yakin diri mengenai masalah itu. Ketika pegawai dan pelanggan itu berbincang-bincang, Tuan Nordstrom lewat dan mendengar perbincangan itu. Dia langsung berhenti dan menanyakan pelanggan itu berapa dolar yang telah dibayarnya untuk ban itu. Kemudian Tuan Nordstrom menginstruksikan pegawai itu untuk menerima kembali ban itu dan mengembalikan uang tunainya lengkap. Setelah pelanggan itu menerima uangnya dan pergi, si pegawai yang bingung itu memandang bosnya, “Tetapi Tuan Nordstrom, kita tidak menjual ban!” “Saya tahu,” jawab sang bos, “tetapi kita harus melakukan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyenangkan pelanggan. Saya bersungguh-sungguh ketika mengatakan kebijakan pengembalian barang itu memang dilakukan tanpa pernyataan.” Kemudian Nordstrom menelepon seorang teman yang berbisnis suku cadang mobil untuk mengetahui berapa ia mau membeli ban itu.
Cerita tersebut salah salah satu cerita yang beredar di dalam organisasi. Cerita-cerita ini biasanya berisi dongeng peristiwa mengenai pendiri organisasi, pelanggaran aturan, sukses dari miskin ke kaya, pengangguran angkatan kerja, lokasi karyawan, reaksi terhadap kesalahan di masa lalu, dan cara mengatasi masalah organisasi. Cerita-cerita ini menautkan masa kini ke masa lampau dan memberikan penjelasan dan pengesahan atas praktik-praktik dewasa ini. Sebagian besar cerita ini berkembang secara spontan. Namun beberapa organisasi benar-benar berusaha mengelola unsur pembelajaran budaya ini.
Ritual
Ritual merupakan deretan kegiatan berulang yang mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi, sasaran apakah yang paling penting, orang-orang manakah yang penting, dan mana yang dikorbankan. Dosen perguruan tinggi menjalani ritual yang berkepanjangan dalam permohonan selama enam tahun. Pada akhir kurun waktu itu, kolega dosen itu harus membuat salah satu dari dua pilihan: terus berlanjut ke kedudukan sebagai dosen tetap atau mengeluarkan kontrak yang akan berakhir satu tahun. Apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh kedudukan tetap itu? Biasanya kedudukan tetap itu menuntut kinerja mengajar yang memuaskan, layanan ke jurusan dan universitas, dan kegiatan keilmuan. Kuncinya adalah bahwa keputusan kedudukan tetap itu, pada hakikatnya, meminta mereka yang telah berkedudukan tetap untuk menilai apakah calon tersebut telah memperlihatkan kecocokan dengan berdasarkan kinerja enam tahun.
Lambang kebendaan
Beberapa perusahaan memberikan kepada eksekutif puncak mereka limosin bersopir dan bila mereka ingin melakukan perjalanan udara, penggunaan jet korporasi tanpa pembatasan. Yang lain mungkin tidak mendapatkan limosin atau jet pribadi, tetapi mereka mungkin asih mendapatkan mobil dan perjalanan udaranya dibayar oleh perusahaan. Hanya saja mobil itu adalah Chevrolet (tanpa sopir) dan tempat duduk dalam pesawat jet itu berada di kelas ekonomi pada perusahaan penerbangan komersial. Tata letak markas perusahaan, tipe mobil yang diberikan kepada eksekutif puncak, dan ada tidaknya pesawat terbang korporasi merupakan beberapa contoh lambing kebendaan. Contoh lain adalah ukuran dan tata letak kantor, keanggunan perabot, penghasilan tambahan eksekutif dan pakaian. Lambang kebendaan ini menyampaikan kepada para karyawan siapa yang penting, sejauh mana egalitarianism yang diinginkan oleh eksekutif puncak, jenis perilaku (misalnya pengambilan resiko, konservatif, otoriter, partisipatif, individualistis, social) yang tepat.
Bahasa
Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi menggunakan bahasa sebagai cara mengidentifikasikan anggota budaya atau sub-budaya. Dengan mempelajari bahasa ini, anggota membuktikan penerimaan mereka akan budaya itu dan dengan berbuat seperti itu, membantu melestarikannya. Dari waktu ke waktu, organisasi-organisasi sering mengembangkan istilah yang unik untuk mendeskripsikan peralatan, kantor, personil utama, pemasok, pelanggan, atau produk yang berkaitan dengan bisnisnya. Karyawan baru sering dibanjiri dengan akronim dan jargon yang merupakan bagian dari bahasa mereka. Setelah diserap, peristilahan ini bertindak sebagai sebutan bersama yang menyatukan anggota-anggota budaya atau sub-budaya tertentu.
ANGKET

Sangat setuju Setuju Netral Tidak setuju Sangat tidak setuju
1. Saya suka menantang pertanyaan yang dibuat dosen 5 4 3 2 1
2. Dosen saya menghukum berat tugas-tugas yang tidak diserahkan 1 2 3 4 5
3. Dosen saya percaya bahwa “hasil akhir mempengaruhi” 1 2 3 4 5
4. Dosen saya sangat peka terhadap kebutuhan dan masalah saya 5 4 3 2 1
5. Sebagian besar nilai saya tergantung pada bagaimana saya bekerja dengan yang lain dalam kelas 5 4 3 2 1
6. Saya sering merasa gugup dan tegangn bila masuk kelas 1 2 3 4 5
7. Dosen saya lebih menyukai stabilitas daripada perubahan 1 2 3 4 5
8. Dosen saya mendorong saya untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dan berbeda 5 4 3 2 1
9. Dosen saya kurang toleran terhadap pemikiran yang tidak rapi 1 2 3 4 5
10. Dosen saya lebih memperhatikan bagaimana saya sampai pada konklusi dari pada konklusi itu sendiri 5 4 3 2 1
11. Dosen saya memperlakukan semua mahasiswa sama 1 2 3 4 5
12. Dosen saya tidak suka anggota kelas yang saling membantu dalam tugas 1 2 3 4 5
13. Orang yang agresif dan bersaing mendapatkan keuntungan mencolok dalam kelas 1 2 3 4 5
14. Dosen saya mendorong saya untuk melihat dunia secara berbeda 5 4 3 2 1

resensi buku Prof. Tilaar

Resensi Buku

Judul : Manajemen Pendidikan Nasional
Karangan : Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M. Sc. Ed
Penerbit : PT REMAJA ROSDAKARYA
Cetakan : ke-3
Tempat dan Tahun Terbit : Bandung, 2003
Tebal Buku : 215 halaman

MANAJEMEN PENDIDIKAN NASIONAL “Kajian Pendidikan Masa Depan”

Karya dan pemikiran Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini, merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pendidikan nasional. Buku Manajemen Pendidikan Nasional “ Kajian Pendidikan Masa Depan” yang terdiri dari empat bagian dan termuat dalam sepuluh bab membuka cakrawala pendidikan nasional dengan kerangka pemikiran yang kritis dalam upaya pembangunan nasional. Disajikan secara sistematis dengan dinamika permasalahan yang dikaji secara teoritis. Menurut Prof. H.A.R Tilaar, M. Sc. Ed, pendidikan adalah kunci dari semua aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik berkaitan dengan pendidikan. Perubahan sosial hanya bisa terjadi melalui pendidikan, serta meningkatkan kapasitas manusia tidak dapat melalui kekuasaan, tetapi pendidikan. Pada awal bab, penulis akan membawa pembaca pada peranan manajemen pendidikan nasional yang sangat penting karena bukan saja pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar manusia Indonesia, bahkan merupakan salah satu dinamisator yang merupakan suatu aspek dari proses pendidikan tersebut. Manajemen pendidikan haruslah merupakan subsistem dari manajemen pembangunan nasional, dimana tugas dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kesadaran atas tanggung jawab setiap warga Negara terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakat dan negaranya tapi juga terhadap umat manusia. Kecenderungan yang mewarnai kehidupan umat manusia pada dewasa ini adalah ke arah dunia yang lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan baik dalam usahanya untuk pengaturan kehidupan politik maupun sosial ekonomi. Tilaar mengembangkan pemahamannya tentang pendidikan bahwa manajemen sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) dan sistem pendidikan dan pelatihan nasional manajemen sistem pendidikan nasional (SISDIKLANTAS) adalah suatu kebutuhan masa depan.
Pada bab selanjutnya, penulis memberikan gambaran mengenai manajemen pendidikan dasar dan pembangunan daerah serta menyajikan isu pokok manajemen pendidikan dasar seperti halnya sentralisasi dan desentralisasi. Disertakan pula data-data yang akurat dari berbagai sumber yang dilengkapi dengan tabel-tabel yang mempermudah pembaca memahami maksud dan tujuan dari penulis. Mengulas UU tentang SISDIKNAS serta peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dibahas secara garis besar masalah penyelenggaraan pendidikan dasar dilihat dari berbagai aspek, seperti politis, teknis edukatif dan budaya. Menurut Tilaar yang tertulis pada bab tiga tentang fungsi dan peranan SISDIKNAS yang memiliki beberapa aspek seperti menjadi tiang sanggah dari kesinambungan masyarakat dan dinamika dari kehidupan nasional itu sendiri adalah proses pencarian jati diri lembaga pendidikan, dimana terjadi proses perubahan tata nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Kasus yang diangkat pada bab ini adalah Lembaga Pendidikan PGRI yang dituntut agar mampu merumuskan jati dirinya dan menjabarkan untuk dapat menngisi dan mengembangkan SISDIKNAS. Selanjutnya, Tilaar membahas mengenai peranan Pendidikan Tinggi, dimana dunia akademik memiliki peranan yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi atau keterbukaan dan tidak hanya menjadi penonton atau mungkin pengritik kejadian-kejadian sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari buku ini kita dapat mengetahui jika banyak hal yang perlu ditonjolkan dalam pembangunan dan pengelolaan yang Perguruan Tinggi di masa depan agar Lembaga perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai mana suatu pranata sosial yang mendukung pencapaian cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang terbuka yang adil dan makmur. Mengapa pengelolaan Perguruan Tinggi penting?? Pada bab ini akan terjawab pertanyaan tersebut. Pendidikan di daerah terpencil, juga diasjikan secara sistematis dengan peraturan perundangan yang mengikatnya, serta data-data yang menunjang bagi pemahaman pembaca. Pada bab ini , kita dapat menjumpai alasan atau pertimbangan mengapa pendidikan di daerah terpencil perlu perhatian khusus. Tilaar menyuguhkan pemikiran dan terobosan dalam pengelolaan tersebut, tabel-tabel yang disajikan sebagai pembanding seperti alokasi dana pendidikan, kemiskinan, investasi pendidikan, indeks pengembangan manusia. Menurutnya tujuan dari pendidikan di daerah terpencil dalam jangka pendek dan menengah adalah mengangkat martabat manusia pada kehidupan lebih layak, serta ikut aktif dalam pembangunan nasional.
Setelah membahas pendidikan di daerah terpencil, Tilaar memngajak pembaca untuk dapat mengetahui keberadaan dan manfaat sistem pendidikan nasional bagi masyarakat industry modern. Menurut pengamatan penulis, dunia pendidikan mengalami empat krisis pokok, yaitu kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme dan manajemen . Kemudian penulis menjabarkan transformasi poros-poros masyarakat dalam upaya menuju masyarakat industry dengan dikaitkannya peran dan funsi sistem pendidikan nasional. Pada dua bab sebelum terakhir berisi tentang bagaiman analisis sang penulis mengenai supply dan demand dalam manajemen pendidikan Indonesia. Berdasarkan data-data yang disajikan, terjadi kesenjangan antara supply dan demand. Angka partisipasi dan bertambahnya lulusan perguruan tinggi belum dengan sendirinya meningkatkan produktivitas kerja karena adanya pengangguran sarjana yang semakin meningkat. Dipaparkan salah satu alasan jika mahasiswa lebih menyenangi program studi professional dibanding dengan program teknologi atau pertanian. Di akhir bab, penulis mengemukakan tentang ciri-ciri khas pendidikan nasional Serta implikasinya terhadap manajemen pendidikan. Secara terperinci Tilaar menjelaskan dimensi-dimensi manajemen pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional, yaitu dimensi ideology, political, teknikal dan pembangunan yang menjiwai seluruh kegiatan pendidikan kita. Penerapan fungsi umum pendidikan nasional tersebut dalam masyarakat majemuk Indonesia yang majemuk itulah yang disebut fungsi khas pendidikan nasional, fungsi tersebut terdiri dari dimensi teknis dan dimensi pembangunan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989. Diperlukan pendekatan pada sentralisasi dan desentralisasi, otonomi daerah pendidikan terpadu dan pembangunan daerah, serta transformasi masyarakat yang terakselerasi untuk menjamin perwujudan sifat-sifat khas dari sistem pendidikan nasional.

Pada setiap kesempatan, untuk kesekian kalinya tulisan Prof. Tilaar juga memberikan tempat untuk hal-hal positif pada konteks Indonesia yang dapat mendukung terciptanya pendidikan nasional yang lebih baik. Karakteristik penulis sebagai pakar pendidikan yang selalu kritis akan hal hal pendidikan, menjadikan isi buku dapat dijadikan pegangan dalam bagaimana kita menata pendidikan baik secara lingkup sempit maupun luas. Karena itulah, keahliannya dalam bidang pendidikan telah mendapat pengakuan dunia internasional. Penulis lebih dari 200 artikel itu, mendapatkan Ceritificate of Ceremony, World Record for Achievement in Pedagogy pada tahun 2007. Biografinya tercantum dalam Who’s Who in American Education 2006-2007.
Sebagai pelengkap jika buku ini menarik dan layak dibaca, sebuah kutipan dari Prof. Dr. M. Makagiansar, M. A , seorang pakar internasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah, “Prof. Tilaar telah berhasil menyajikan suatu karya yang saya yakin merupakan sumbangan penting sekali dalam menggetarkan jiwa intelektual dan antusiasme profesi pendidik yang berbakti kepada nusa dan bangsa”. Sebagai penutup, “membaca dan memiliki buku ini adalah menggugah persepsi dan pemikiran pendidikan kita, merenungkannya adalah suatu kebahagiaan”.
OLEH:
Tuti alfiani/1445096092
Mahasiswa Manajemen Pendidikan 2009
FIP, Universitas Negeri Jakarta