UJIAN AKHIR SEMESTER 092
MANAJEMEN KURIKULUM
OLEH :
Tuti Alfiani / 1445096092
MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jawaban nomor 1
1. Berikut ini adalah empat landasan kurikulum serta alasan pentingnya landasan-landasan kurikulum tersebut . Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan empat hal landasan utama dalam pengembangan antara lain :
1.Landasan Filosofis
Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kuikulum. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran – aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yulaelawati (2003), di bawah ini diuraikan tentang isi dari-dari masing-masing aliran filsafat, kaitannya dengan pengembangan kurikulum.
a.Perenialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut faham ini menekankan pada kebenaran absolut , kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu.
b.Essensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan, keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perenialisme, essesialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu.
c.Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan : bagaimana saya hidup di dunia ? Apa pengalaman itu ?
d.Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif.
e.Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berfikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu ? Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar dari pada proses.
Aliran Filsafat Perenialisme, Essensialisme, Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan Model Kurikulum Subjek-Akademis. Sedangkan, filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Pribadi. Sementara, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan Model Kurikulum Interaksional.
Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan.
2.Landasan Psikologis
Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu (1) psikologi perkembangan dan (2) psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakekat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakekat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum.
Masih berkenaan dengan landasan psikologis, Ella Yulaelawati memaparkan teori-teori psikologi yang mendasari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dengan mengutip pemikiran Spencer, Ella Yulaelawati mengemukakan pengertian kompetensi bahwa kompetensi merupakan “karakteristik mendasar dari seseorang yang merupakan hubungan kausal dengan referensi kriteria yang efektif dan atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaan pada suatu situasi“.
Selanjutnya, dikemukakan pula tentang 5 tipe kompetensi, yaitu :
a.motif; sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berfikir secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu aksi.
b.bawaan; yaitu karakteristik fisik yang merespons secara konsisten berbagai situasi atau informasi.
c.konsep diri; yaitu tingkah laku, nilai atau image seseorang;
d.pengetahuan; yaitu informasi khusus yang dimiliki seseorang; dan
e.keterampilan; yaitu kemampuan melakukan tugas secara fisik maupun mental.
Kelima kompetensi tersebut mempunyai implikasi praktis terhadap perencanaan sumber daya manusia atau pendidikan.
Dalam konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi, E. Mulyasa (2002) menyoroti tentang aspek perbedaan dan karakteristik peserta didik, Dikemukakannya, bahwa sedikitnya terdapat lima perbedaan dan karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, yaitu : (1) perbedaan tingkat kecerdasan; (2) perbedaan kreativitas; (3) perbedaan cacat fisik; (4) kebutuhan peserta didik; dan (5) pertumbuhan dan perkembangan kognitif.
3.Landasan Sosial-Budaya
Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan, yang menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilanserta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.
Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia – manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyakarakat.
Israel Scheffer (Nana Syaodih Sukmadinata, 1997) mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang.
Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespons dan berlandaskan pada perkembangan sosial – budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global.
4. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada jaman dahulu kala, mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kaki di Bulan, tetapi berkat kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di Bulan dan Neil Amstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di Bulan. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasa warsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal.
Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperluakn masyarakat yang berpengetahuan melalui beklajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggiSelain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan kognisi dan kompetensi untuk berfikir. Perkembangan dalam IPTEK, terutama dalm bidang transportasi dan komunikasi telah mampu mengubah tatanan hidup manusia. Oleh karena itu kurikulum hendaknya dan mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik mampu mengimbangi dan mengembangkan IPTEK demi kelangsungan hidup manusia.
Dari kajian teori di atas , maka dalam setiap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi kurikulum haendaknya berlandaskan pada landasan pengembangan kurikulum karena kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memeiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasrkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam, karena jika tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri.
Jawaban nomor 2
2. Macam-macam model kurikulum
Kurikulum Subjek Akademik
- Bersumber dari pendidikan kalsik (filsafat perenialisme, esensialisme)
Contoh sekolah :
a. SMK Telkom Sandhi Putera Purwokerto, menggunakan model kurikulum teknologis. Seperti sekolah kejuruan lain, siswa lebih banyak menjalani pelajaran praktik daripada pelajaran teori. Perbandingan ideal antara teori dan praktek adalah 30 : 70.
• Siswa banyak berkutat dengan personal computer (PC) atau laptop beserta aplikasinya bahkan juga internet.
• Proses spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik meliputi teknologi cetak, teknologi audio-visual, teknologi berbasis computer , dan teknologi berbasis terpadu.
• Kendala, kurangnya tenaga pendidik ahli bagi sekolah tersebut, karena masih sedikit tenaga pengajar yang murni pakar Telekomunikasi dan Informatika (TI). Namun hal tersebut bukan masalah besar sejauh ilmu yang diajarkan dapat terserap oleh peserta didik.
• Lulusan sebagian besar melanjutkan perkuliahan ITT Telkom Bandung atau
banyak yang bekerja di pabrik dan perkantoran, karena secara praktik dan implementasi TI mereka layak disejajarkan dengan sarjana TI.
• Bagi lulusan yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi TI, mereka akan lebih unggul disbanding lulusan SMU biasa sebab mereka sudah menguasai dasar-dasar aplikasi TI lebih dulu, bahkan hingga ke praktiknya.
b. SMA N 1 Purbalingga, menggunakan model kurikulum Subjek Akademis (KSA)
• Peserta didik yang berhasil adalah mereka yang mengusai seluruh atau sebagian besar pendidikan yang diberikan oleh guru.
• Kurikulumnya menekankan pada isi/materi pelajaran yang berasal dari disiplin ilmu.
• Guru masih dominan sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar.
• Pada setiap pembelajarannya menekankan pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan – pengetahuan yang menjadi dasar bagi penguasaan disiplin ilmu lainnya.
Jawaban nomor 3
3. Menurut saya dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan persyaratan khusus, hal ini didasarkan pada definisi kurikulum yang tercantum pada Pasal 1 butir 19 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum nasional yang bersifat minimal pada dasarnya dapat dimodifikasi untuk melayani kebutuhan siswa yang memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa. Sebagai Pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kurikulum tidak boleh dikelola dengan asal-asalan. Maka dari pengertian diatas dalam pengelolaan kurikulum dibutuhkan persyaratan khusus agar tujuan kurikulum tercapai secara maksimal, diantaranya :
a. Setiap guru yang mengajar di sekolah perlu terlebih dahulu melakukan analisis materi pelajaran untuk menetukan sifat materi esensial dan yang masih kurang. Suatu materi dapat dikatajkan memiliki konsep esensial bial memenuhi unsur. Suatu materi dikatakan memiliki konsep esensial bila memenuhi unsur kreteria berikut ini : (1) Konsep dasar, (2) Konsep yang menjadi dasar untuk konsep berikut, (3) Konsep yang berguna untuk aplikasi, (4) Konsep yang sering muncul pada Ujian Akhir (Munandar, 2001).
b. Materi pelajaran yang diidentifikasi sebagai konsep-konsep yang esensial diprioritaskan untuk diberikan secara tatap muka, sedangkan materi-materi yang non-esensial, kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan mandiri (Slameto, 1991).
c. Menentukan ahli atau orang-orang yang kompeten dalam pengelolaan kurikulum, agar lebih memahami bagaimana arah kurikulum akan ditentukan.
d. Mempertimbangkan segala sumber daya ( sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan, potensi dana).
Jawaban nomor 4
4 a. Upaya yang saya lakukan untuk menciptakan desain kurikulum yang kreatif dalam rangka mengaktualisasikan keberbakatan peserta didik dalam mencapai program pendidikan sekolah berbasis internasional pada suatu lembaga sekolah antara lain saya akan mendesain kurikulum pada sekolah tersebut dengan menggunakan desain kurikulum terpadu (integrated curriculum), dimana kurikulum terpadu adalah suatu pendekatan untuk mengorganisasikan kurikulum dengan cara :
Memfungsikan lebih aktif minimal bilingual (bahasa Inggris, bahasa Idonesia), baik oleh guru maupun peserta didik sebagai bahasa utama dalam keseharian pembelajaran.
Menghapus garis batas mata pelajaran yang terpisah-pisah, karena pembelajaran terpadu merupakan metode pengorganisasian pembelajaran yang menggunakan beberapa bidang pelajaran yang sesuai. Istilah kurikulum terpadu dengan pembelajaran terpadu dalam penggunaannya dapat saling dipertukarkan,
menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak didasarkan pada pendekatan inquiry, yaitu melibatkan siswa mulai dari merencanakan, mengeksplorasi, dan brain storming dari siswa.
• Mendorong siswa unttuk berani bekerja secara kelompok dan belajar dari hasil pengalamannya sendiri. Misalnya observasi di lingkungan sekitar, penyelidikan, eksperimen, pemecahan masalah, simulasi, wawancara dengan narasumber, pengembangan teknologi, penggunaan peta dan foto, serta pemanfaatan kliping.
dalam pelaksanaannya anak dapat diajak berpartisipasi aktif dalam mengeksplorasi topik atau kejadian, siswa belajar proses dan isi (materi) lebih dari satu bidang studi pada waktu yang sama.
Memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya yang holistik dengan melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun emosionalnya. Untuk itu aktivitas yang diberikan meliputi aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan yang holistik, bermakna, dan otentik sehingga siswa dapat menerapkan perolehan belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari.
Memberikan motivasi dalam belajar pada peserta didik dan mereka dapat mengaplikasikan berbagai keterampilan dan pengetahuannya dalam proses belajarnya.
Menekankan integrasi berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi objek, topik, atau tema yang merupakan kejadian-kejadian, fakta, dan peristiwa yang otentik.
mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar
Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan dengan mempertimbangkan:
a) potensi peserta didik;
b) relevansi dengan karakteristik daerah,
c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
d) kebermanfaatan bagi peserta didik;
e) struktur keilmuan;
f) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
h) alokasi waktu.
Memperhatikan pelayanan terhadap perbedaan ib=ndividual siswa sepwrti bakat, kemampuan, minat, altar belakang kelurga, sosial-ekonomi budaya, serta masalah khusus yang dihadapi siswa bersangkuatan.
4b. Mengorganisasikan dan mengaplikasikan kurikulum
Desain Sistem Pembelajaran; yaitu prosedur yang terorganisasi, meliputi : langkah-langkah : (a) penganalisaan (proses perumusan apa yang akan dipelajari); (b) perancangan (proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya); (c) pengembangan (proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan pelajaran); (d) pelaksanaan/aplikasi (pemanfaatan bahan dan strategi) dan (e) penilaian (proses penentuan ketepatan pembelajaran).
Dilanjutkan pada elemen kreatif, inovasi dan kemahiran hidup diterapkan dalam proses pengajaran, pembelajaran dan pengajaran dalam semua subjek.
Membentuk team teaching yang benar-benar berkompeten dalam segala aspek pengajaran dan pembelajaran.
guru dituntut untuk mampu memperhatikan perbedaan individual siswa, guru harus kreatif mendesain strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif dan nyaman belajar, serta guru pun dituntut untuk mampu melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa secara menyeluruh.
Mengutamakan materi yang dapat menggali ide dan konsep peserta didik, terutama kreativitasnya.
4c. cara membantu guru-guru untuk dapat mengorganisasikan kurikulum tersebut dan melaksanakannya secara kreatif :
1.Merumuskan konsep-konsep dasar
2.Merumuskan landasan-landasan kurikulum
3.Merumuskan kebijaksanaan dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum
Membentuk tim kerja yang solid , dengan tugas-tugas tim kerja sebagai berikut :
1.Menyusun kurikulum yang sesungguhnya yang lebih operasional
2. Menjabarkan konsep-konsep dan kebijaksanaan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah/konsultan
3. Merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan-tujuan yang lebih umum
4. Memilih dan menyusun sekuens bahan pelajaran
5. Memilih strategi pengajaran dan evaluasi
6. Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi guru-guru
4d. Evaluasi kurikulum yang harus dilakukan :
Hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mengevaluasi guru/tim kerja kurikulum, karena orang-orang tersebutlah yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi apa yang telah dihasilkan dari proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Dapat dikatakan dalam hal ini dengan evaluasi kinerja yang merupakan salah satu bagian dari manajemen kinerja, yang merupakan proses dimana kinerja perseorangan dinilai dan dievaluasi. Metode untuk menilai kinerja antara lain tidak mengasumsikan masalah kinerja terjadi secara terpisah satu sama lain, tiada satu pun taksiran yang dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang apa yang terjadi dan mengapa. Penilaian kinerja hanyalah sebuah titik awal bagi diskusi serta diagnosis lebih lanjut.
Langkah-langkah untuk mengetahui apakah kurikulum sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum dapat dilakukan dengan mengevaluasi :
a. Salah satu indikator keberhasilan adalah siswa dan guru semakin mampu menggunakan bahasa Inggris dalam setiap kesempatan pembelajaran, karena ini merupakan syarat sekolah bertaraf intrenasional.
b. Kreativitas peserta didik dan pendidik semakin terasah, dengan adanya desain kurikulum terpadu (integrated curriculum)
c. Apakah guru-guru telah memberikan materi sesuai dengan perencanaan kurikulum atau belum. Hal ini dapat terlihat pada penguasaan materi dan praktek oleh peserta didik. Jika tingkat penguasaan materi peserta didik telah mencapai target standar yang telah ditetapkan sekolah maka pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut telah berhasil.
d. Menilai kompetensi guru yang juga berpengaruh pada peningkatan mutu dan kualitas peserta didik. Guru yang kompeten dalam mengajar pasti akan selalu memberikan motivasi kepada peserta didiknya untuk tidak saja mnguasai konsep, namun dapat mengembangkan konsep tersebut pada praktis sehari hari, dan semakin mengembangkan kekreativitasan peserta didik.
e. Kurikulum terlaksana jika guru mendukung pengembangan profesional. Guru memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam kelas dan dapat memberikan peluang bagi pengembangan teknik-teknik baru dalam pengajaran, serta mendapatkan konseling dari kepala sekolah, pengawas pendidikan atau guru lainnya untuk membuat berbagai perubahan di dalam kelas.
f. Mempertimbangkan aspek keragaman keterampilan pengajaran yang dimiliki guru. dan menggunakan berbagai sumber informasi tentang kinerja guru, sehingga dapat memberikan penilaian secara lebih akurat
g. Terjalinnya komunikasi yang lancar antara peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan maupun warga sekolah lainnya, juga termasuk indicator berhasil atau tidaknya opelaksanaan kurikulum.
h. Banyak atau tidaknya peserta didik yang berprestasi, baik dalam lingkup sekolah maupun lingkup yang lebih luas yaitu menjuarai berbagai perlombaan Pelaksanaan kurikulum dianggap berhasil jika peserta didik maupun pendidik diakui oleh masyarakat memiliki kompetensi dan prestasi yang gemilang dengan penghargaan-penghargaan yang diraih dari kompetisi.
i. Kurikulum menghasilkan out comes dan out put yang berkualitas atau tidak .
Jawaban nomor 5
5. Hubungan antara potensi siswa dengan multiple intelligence (kecerdasan majemuk) dari Howard Gardner tentang keberbakatan serta aplikasinya di sekolah :
• Teori tentang multiple intelligence ini berdasarkan pakar Psikologi Harvard Howard Gardner. Gardner mengemukakan bahwa pandangan klasik percaya bahwa inteligensi merupakan kapasitas kesatuan dari penalaran logis, dimana kemampuan abstraksi sangat bernilai.
• Inteligensi, menurut Gardner, merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam situasi budaya atau komunitas tertentu, yang terdiri dari tujuh macam inteligensi. Kecerdasan menurut nya, merupakan kemampuan untuk menangkap situasi baru serta kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu seseorang. Kecerdasan bergantung pada konteks, tugas serta tuntutan yang diajukan oleh kehidupan kita, dan bukan tergantung pada nila IQ, gelar perguruan tinggi atau reputasi bergengsi.
• Gardner menekankan dalam jenis inteligensinya bahwa inteligensi hanya merupakan konstrak ilmiah yang secara potensial berguna. Jenis-jenis inteligensi Gardner tentang kecerdasan majemuk masih tetap berjumlah 8. Yaitu
Kecerdasan linguistik – kemampuan verbal dan sensitif terhadap suara, maksud, dan irama kata-kata.
Kecerdasan logis matematis – kemampuan berpikir konseptual dan abstrak, dan kemampuan memperhatikan pola-pola numerik dan logis.
Kecerdasan musikal – kemampuan menghasilkan dan mengapresiasi ritme, keharmonisan tinggi rendah suara, dan warna suara.
Kecerdasan visual spasial – kemampuan berpikir dalam bentuk imajinasi dan pola-pola gambar untuk membuat deskripsi terhadap sesuatu dengan akurat dan abstrak.
Kecerdasan kinestetik – kemampuan mengendalikan gerakan tubuh dan menangani obyek.
Kecerdasan interperosal atau antar pribadi – kempuan untuk mendeteksi dan merespon perasaan & pikiran, motivasi, dan hasrat orang lain.
Kecerdasan intrapersonal atau intra pribadi – kemampuan untuk menyadari diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan perasaan (feeling), nilai-nilai, keyakinan, dan proses berpikir diri sendiri.
Kecerdasan naturalis – kemampuan mengenal dan membuat kategori tanaman, hewan, dan obyek-obyek alami lainnya.
Penerapan sistem multiple intellegence di sekolah-sekolah Indonesia dapat dijadikan sebagai solusi problema pendidikan di Negara kita. Melalui penerapan metode ini, bakat dan kemampuan seseoramhg akan dikembangkan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki masing-masing. Sekolah ideal adalah sekolah yang menerima siswa tan[pa membedakan tingkat kecerdasan berdasarkan hasil ujian test IQ. Namun pada kenyataannya, sebagian lembaga pendidikan di Indonesia masih perpedoman pada intelektual intelegensi. Hal ini ditandai dengan masih menjadikan tinggi rendahnya IQ sebagai standar dalam penentuan cerdas atau tidaknya peserta didik. Akibatnya peserta didik sulit mengembangkan segenap potensi dan bakat-bakat yang dimiliki dan menjadikan peserta didik terjebak dalam konsep menghafal tanpa mengembangkan kecerdasan-kecerdasan lain yang justru dapat menunjang kemajuan peserta didik. Inilah hal yang masih dilupakan oleh pendidik dan perencana pendidikan.
Sebagai contoh hubungan potensi siswa dengan multiple intelligence tentang keberbakatan, pada SMA N 1 Purbalingga aplikasinya adalah sebagai berikut :
a. Pihak sekolah masih berpedoman pada kecerdasan intelektualnya saja.
b. Prestasi lebih menonjol pada bidang akademik, walaupun banyak juga prestasi yang diraih di bidang non-akademik.
c. Penilaian masih terfokus masih pada nilai akhir yang diraih peserta didik, terutama dalam bidang akademik, sehingga siswa dianggap tidak dianggap cerdas jika memperoleh nilai rendah.
d. Bakat-bakat yang dimiliki peserta didik dikembangkan hanya sebatas sebagai tambahan, bukan prioritas,
e. Keberbakatan pada peserta didik, seperti kemampuan melukis, bernyanyi, membaca puisi, bermain musik dan lain sebagainya belum didukung secara maksimal. Karena pemenuhan kebutuhan peserta didik masih diprioritaskan pada kebutuhan akademik dan pengetahuan semata.
f. Peserta didik yang berprestasi dalam bidang seni, olahraga atau bidang lainnya belum begitu disadari bahwa hal tersebut merupakan potensi besar yang dimiliki sekolah untuk dapat memacu peserta didik lainnya agar lebih memiliki kecerdasan yang majemuk.
g. Dalam proses pembelajaran, hal-hal yang dilakukan guru terkait potensi peserta didik dengan kecerdasan majemuk :
- Guru telah mermberikan informasi (eksplorasi) tujuan serta hasil belajar yang disampaikan, memberikan aktivitas yang menarik bagi peserta didik.
- Peserta didik diberi kebebasan untuk berfikir dan mampu melakukannya. (demonstrasi)
- guru membantu siswa memahami hasil observasi dan pertanyaan yang muncul, meminta siswa menjelaskan apa yang mereka lihat dan memberikan penjelasan mengapa hal tersebut terjadi. (uraian)
- guru merujuk siswa pada data dan fakta yang ada
- guru mendorong siswa untuk menerapkan atau memperluas konsep serta keterampilan dalam situasi baru, mencari adanya perubahan cara berfikir atau sikap siswa .
Dengan memahami metode multiple intelligence, diharapkan dapat mengubahPenerapan sistem multiple intelligence di sekolah-sekolah Indonesia dapat dijadikan sebagai solusi problema pendidikan di negara ini. Melalui penerapan metode ini, bakat dan kemampuan seseorang akan dikembangkan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki masing-masing. Sekolah ideal adalah sekolah yang menerima siswa tanpa membedakan tingkat kecerdasan berdasarkan hasil ujian dan test IQ. Dengan memahami metode multiple intelligence, para pendidik diharapkan dapat mengubah paradigma yang dianut selama ini. Sekolah semestinya bisa menerima setiap siswa tanpa membedakan mereka yang cerdas atau tidak.
Jawaban nomor 6
6. Membuat contoh pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotorik dengan alokasi waktu 30 menit untuk mata pelajaran elektronika kelas VIII SMP :
a. Pembelajaran Kognitif
• Mengidentifikasi komponen rangkaian pesawat penerima radio superheterodyne.dan mencocokkan dengan skema rangkaian.
• Menghitung dengan benar nilai resistor dengan gelang warna yang akan digunakan.
• Mendeskripsikan nama bagian-bagian pesawat penerima radio superheterodyne dan fungsi tiap bagiannya melalui kajian pustaka.
• Mendeskripsikan cara kerja pesawat penerima radio superheterodyne secara sederhana/singkat.
• Menggambar diagram blok pesawat penerima radio superheterodyne.
• Menggambar skema rangkaian pesawat peneri-ma radio superheterodyne.
• Mengartikan simbol-simbol komponen yang ter-dapat pada skema rangkaian pesawat penerima radio superheterodyne beserta nomor seri/nilai-nilainya.
• Mengukur komponen-komponen pesawat pene-rima radio superheterodyne menggunakan multi-meter.
b. Pembelajaran psikomotorik
• Memasang dan meyolder komponen pesawat penerima radio superheterodyne.pada PCB be-serta kabel-kabelnya
• Mengetes rangkaian pesawat penerima radio superheterodyne yang telah selesai dibuat sebe-lum dihubungkan ke sumber tegangan.
• Mencoba menghubungkan pesawat penerima ra-dio superheterodyne.yang telah jadi ke sumber te-gangan listrik DC
c. Pembelajaran afektif
• Para siswa mampu mengetes rangkaian yang lebih sulit dan menantang , serta sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.
• Para siswa memperlihatkan perilaku yang ulet dan rajinserta mematuhi peraturan saat praktikum
• Para siswa mampu menunjukkan sikap untuk menggunakan latihan secara produktif baik sebelum maupun selama pembelajaran berlangsung.
LAMPIRAN JURNAL
Lampiran
Jurnal pendidikan, Manajemen Kurikulum. Slamet Lestari. Cetakan Universitas Negeri Yogyakarta.
Depdiknas.2008. Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri /Sekolah Standar Nasional. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Mengah Atas. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Jurnal Pendidikan. Cakrawala Pendidikan, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/landasan-kurikulum/
http://indonesian.irib.ir/index.php/component/content/article/21343.html
http://edukasi.kompasiana.com/2010/02/25/melayani-siswa-dengan-keberagaman-kecerdasan/
http://puja.student.fkip.uns.ac.id/2009/09/08/pengembangn-kurikulum/
http://www.duniaedukasi.net/2010/06/pengelolaan-kurikulum-sekolah-kategori.html
http://fandi4tarakan.wordpress.com/2010/01/03/teori-multiple-intelligence/
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6206124131.pdf
selamat datang sahabat-sahabat yang peduli pendidikan..
Ada Untuk Berbagi,.
Terlahir untuk berproses...
Salam Pendidikan Berkualitas...
Jumat, 25 Juni 2010
silabus
MAKALAH MANAJEMEN PERKANTORAN
“TATA RUANG KANTOR”
MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat Allah SWT sehingga dengan limpahan tersebut kami dapat menyelesaikan makalah “Tata Ruang Kantor”. Penyusunan makalah ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran.
Ucapan terimakasih kami sampaikan untuk Ibu Neti Karnati selaku dosen kami, kedua orang tua kami, rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya makalah ini. Kami menyadari apa yang kami hasilkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sebagai insan pembelajar kami sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca sebagai bahan pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik . Besar harapan kami makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.
Jakarta, April 2010
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Dalam melaksanakan tatausaha, suatu faktor penting yang turut menentukan kelancaran ialah penyusunan tempat kerja dan alat perlengkapan kantor dengan sebaik-baiknya.Penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai disebut tataruang perkantoran.
Tata ruang kantor merupakan hal penting dalam manajemen perkantoran. Tata ruang kantor yang baik akan memberikan banyak keuntungan atau manfaat bagi organisasi yang bersangkutan di dalam menyelaesaikan pekerjaan. Tata ruang kantor yang baik juga akan memberikan penyempurnaan tugas-tugas kantor dan akibatnya mekanisme kerja dapat berjalan dengan lancar. Kondisi tempat kerja yang menyenangkan dapat meningkatkan semangat kerja, oleh karena itu dalam menciptakan kondisi tempat kerja yang menyenangkan perlu direncanakan penataan ruangan yang baik.
I.2 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah selain untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen perkantoran, juga untuk :
a. Mengetahui definisi tata ruang kantor.
b. Mengetahui bagaimana perancangan tata ruang kantor.
c. Mengetahui jenis-jenis tata ruang kantor.
d. Mengetahui bagaimana cara penyusunan perabot kentor.
e. Mengetahui persyaratan lingkunagn fisik kantor.
I.3 Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah adalah :
a. Metode literatur buku
b. Metode literatur internet
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 PENGERTIAN TATA RUANG KANTOR
Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa inggris, yaitu Office Layout atau sering disebut juga Layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebaginya didalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya, sebagai berikut :
1. Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang Gie menyatakan “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak” (1988:200).
2. Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan “Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia” (1956:117).
Ada 2 perumusan tentang defenisi tata ruang kantor yaitu :
1. Penataan kantor sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia.
2. Penataan kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari sebuah ruang untuk penggunaan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang sehemat-hematnya.
Tata ruang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor sehingga perencanaan ruangan kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktifitas. Selain itu pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya :
1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu.
2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. (The Liang Gie, 1983:162).
Dengan penggunaan ruang yang baik proses alur pekerjaan yang efektif dan efesien, maka tujuan tata ruang kantor adalah sebagai berikut :
I. The Liang Gie
• Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin.
• Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar
• Kesehatan dan kepuasaan bekerja para pegawai dapat terpelihara
• Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan
• Seluruh ruang dipergunakan secara efesien untuk keperluan pekerjaan
• Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut.
• Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan (The Liang Gie, 1988:207)
II. Geofrey Mills dan Standingford
Dua orang ahli dari Inggris menegaskan bahwa tujuan tata ruang kantor yang baik bagi suatu kantor adalah :
• Persyaratan peraturan perundang-undangan dipenuhi
• Setiap ruangan dipergunakan sehingga bermanfaat besar
• Kondisi kerja yang baik disediakan bagi setiap orang
• Memudahkan pengawasan untuk dapat melihat staf yang bekerja
• Rasa memiliki dan loyalitas pada kelompok kerja terpelihara
• Komunikasi dan arus kerja diperlancar
• Operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan tersendiri
• Saling mengganggu antar pegawai dihindarkan
• Menyediakan pelayanan yang baik, misalnya listrik, telepon
• Memberikan keamanan (The Liang Gie, 1988:208)
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan tata ruang kantor :
• Memperlancar jalannya pekerjaan yaitu segenap ruangan digunakan secara efesien untuk keperluan pekerjan
• Menambah semangat kerja pegawai
• Memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor
• Mempermudah pengawasan
II.2 PERANCANGAN TATA RUANG KANTOR
Pengertian tataruang sendiri adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya layak.
Sedangkan di Indonesia sendiri tataruang perkantoran masih kurang mendapat perhatian di dalam instasi-instasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.Misalnya sering terlihat bahwa suatu instasi atau pejabat yang banyak melayani publik di taruh di belakang,sehingga orang-orang harus betanya kian-kemari sebelum dapat menjumpainya. Ini menghamburkan waktu dan mengganggu pegawai-pagawai lain yang setiap kali harus memberi petunjuk itu. Tidak jarang di jumpai pula perusahaan yang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, pegawai-pegawainya berjalan mondar-mandir satu meja ke meja lain sehingga mengurangi kecepatan bekerja.Ini semua terjadi karena tataruang yang buruk.
Jadi, tataruang perkantoran yang baik akan bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada pokoknya akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang berikut:
1) Mencegah penghamburan tenaga dan para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sepertinya tidak perlu
2) Menjamin kelancaran tentu proses pekerjaan yang bersangkutan
3) Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien yaitu suatu luas tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya
4) Kesehatan dan kepuasan bekrja bagi para pegawai dapat terpelihara
5) Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan
6) Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapakan kesan yang baik tentang organisasi tersebut
7) Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Dua ahli Inggris Geoffrey Mills dan Oliver Standingford menegaskan bahwa berbagai tujuan penyusunan tataruang yang baik ialah:
a. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi;
b. Ruang di pergunakan sampai manfaat yang terbesar;
c. Pelayanan-pelayanan tersedia sepanjang diperlukan, seperti:listrik,telpon, dll
d. Persyaratan kerja yang baik disediakan bagi setiap orang;
e. Pengawasan dapat melihat petugas sedang bekerja;
f. Rasa kesatuan dan kesetiaan terhadap kelompok kerja dipelihara;
g. Komunikasi dan arus kerja diperlancar;
h. Lalu lalang para juru tata usaha diantara meja-meja dan lemari-lemari arsip dipermudah;
i. Pelaksanaan yang kerja yang gaduh dan mengganggu perhatian dipisahkan;
j. Saling menggangu diantara para juru tatausaha dihindarkan;
k. Kebebasan diri dan keamanan diusahakan sepanjang perlu
Seorang ahli tataruang pabrik Richard Muther merumuskan 6 asas pokok tatruang pabrik terbaik. Walaupun asas-asas itu diperuntukan bagi tempat kerja yang tugasnya menghasilkan suatu barang, namun dengan penyesuaian seperlunya dapatlah beberapa diantaranya dijadikan dasar bagi tatarang pekantoran. Beberapa asas itu adalah:
1. Asas mengenai jarak pendek
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang yang baik adalah yang memungkinkan proses penyelesaian sesuatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek-pendeknya.
2. Asas mengenai rangkaian kerja
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang yang terbaik ialah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan.
3. Asas mengenai penggunaan segenap ruang
Suatu tata ruang yang terbak ialah yang mempergunakan sepenuhnya semua ruang yang ada termasuk ruang yang vertical maupun yang ke bawah.
4. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tata ruang yang baik ialah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tidak terlampau suar atau tidak memakan biaya yang besar.
Demikianlah beberapa asas yang harus dijadikan pedoman kalau hendak menyusun tempat kerja yang baik untuk kerja perkantoran.
Sebagai langkah pertama dalam merencanakan tataruang kantor, hendaknya diketahui hubungan satuan yang melaksanakan tatausaha itu dengan satuan-satuan yang lainnya. Demikian pula hendaknya diperhatikan sifat pekerjaan itu. Ini perlu untuk menentukan letak ada beberapa pedoman sebagai berikut:
a. Satuan-satuan yang tugas pekerjaannya memang khusus melayani publik hendaknya ditaruh ditempat yang mudah di datangi orang-orang luar itu tanpa mengganggu satuan-satuan yang lainnya, misalnya:pada dinas pemerintahan misalnya suatu bagian yang mengurus tentang perizinan.tempat yang mudah di datangi biasanya dibagian terdepan gedung agar mengurangi gangguan publik tehadap pegawai-pegawai lain yang sering-sering harus memberi petunjuk.
b. Satuan-satuan yang pekerjaannya berhubungan erat satu sama lain hendaknya dikelompokkan pada satu tempat. Terutama pada gedung yang bertingkat-tingkat penempatan pada lantai yang sama harus dilakukan.
c. Satuan pusat yang mengerjakan semua kerja ketatausahaan dari organisasi tersebut hendaknya diberi tempat ditengah-tengah, sehingga satuan-satuan yang lainnya dapat mudah menghubunginya.misalnya:bagian yang bertugas menerima dan mengirim segenap surat dari suatu perusahaan.
d. Satuan yang tugas pekerjaannya berifat sangat gaduh, misalnya sebuah percetakan hendaknya djauhkan dari satuan-satuan lainnya, lebih-lebih satuan yang banyak menjalankan pekerjaan otak, misalnya bagian perencanaan.
Pedoman tersebut diatas dalam penerapannya kadang-kadang nampaknya saling bertentangan. Misalnya saja suatu seksi produksi yang merupakan satuan pusat harus di tempatkan ditengah-tengah, padahal seksi itu bekerja dengan mesin-mesin yang membuat gaduh. Kantor yang mengurus tugas reproduksi itu dapat tetap ditengah-tengah gedung, hanya mesin-mesinnya yang benar-benar melakukan pekerjaan warkat-warkat ditaruh di tempat lain yang tidak mengganggu bagian-bagian lainnya.
Pedoman lain dalam menentukan tata letak ruang kantor :
1. Pekerjaan dikantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek.
2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secar lancar.
3. Segenap ruang dipergunakan secara efisien
4. pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik
5. pihak luar yang datang ke kantor tersebut mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut.
6. Susunan tempat kerja dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan.
Teknik-teknik untuk mencapai tata ruang yang baik :
1. Meja-meja disusun menurut garis lurus dan menghadap ke jurusan yang sama.
2. Pada tata ruang yang terbuka susunan meja-meja itu dapat terdiri atas beberapa baris.
3. Diantara baris-baris meja disediakan lorong-lorong untuk keperluan lalu lintas pegawai yang biasanya berjarak 120 cm
4. jarak antara satu meja dengan meja yang dimuka / dibelakng selebar 80 cm
5. pengawas kantor ditempatkan dibelakang para pegawainya.
Teknik-teknik untuk tata ruang yang baik tersebut tentu saja tidak berlaku mutlak bagi semua kantor, karena bagaimanapun setiap kantor mempunyai tataruangnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ruangan.
II.3 JENIS TATA RUANG KANTOR
Tataruang perkantoran dapat dibedakan dalam 2 macam:
1. Tataruang yang terpisah-pisah
Pada susunan ini ruangan untu bekerja terbagi-bagi dalam beberapa satuan. Pembagian ni dapat terjadi karena keadaangadungnya yang berdiri atas kamar-kamar maupun karena memang sengaja dibuat pemisahan buatan, misalnya:dalam perusahaan terdapat bagian penjualan yang terdiri atas beberapa seksi (seksi pesanan,seksi pembukuan,seksi iklan) pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi itu dilakukan pada ruang kerja yang terpisah-pisah.
2. Tataruang yang terbuka
Menurut susunan ini ruang kerja yang bersangkutan tidak dipisahkan. Jadi bagi bagian penjualan seperti contoh diatas, semua aktifitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, tidak lagi dipisah-pisahkan menurut kamar.
Suatu tataruang kantor yang terbuka adalah lebih memuaskan dari pada yang terpisah-pisah, karena:
a. Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap segenap pegawai
b. Lebih memudahkan hubungan diantara para pegawai, hal ini fapat menumbuhkan rasa persatuan yang lebih erat karena mereka bekerja sama dala satu ruangan
c. Lebih memudahkan tersebarnya cahaya dan peredaran udara
d. Kalau terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupu perubahan mengenai proses penyelesaian sesuatu pekerjaan, tataruang yang terbuka lebih mudah menampungnya
Keefektifan tata ruang kantor terbuka :
1. Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap segenap pegawai
2. lebih memudahkan hubungan antar para pegawai
3. Lebih memudahkan tersebarnya cahaya dan perubahan udara
4. Jika terjadi penambahan pegawai/perabot kantor, tata ruang yang terbuka lebih mudah menampungnya.
5. Pekerjaan dikantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek.
6. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secar lancar.
7. Segenap ruang dipergunakan secara efisien
8. pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik
9. pihak luar yang datang ke kantor tersebut mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut.
10. Susunan tempat kerja dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan.
II.4 PENYUSUNAN PERABOT
Setelah ditentukan letak sesuatu kantor dan macamnya tataruang yang akan dipakai, tinggalah menyusun perabot kantor (meja,lemari,dan lain-lainnya) pada letak yang tepat menurut susunan yang efisien.tehnik untuk mencapai suatu tatruang kantor ang terbaik itu ialah seperti berikut:
a. Meja-meja disusun menurut garis lurus dan menghadap kejurusan yang sama. Ini akan mengurangi kemungkinan para pegawai sering-sering mengobrol atau memperhatikan apa yang dikerjakan oleh rekannya
b. Pada tataruang yang terbuka, susunan meja-meja it dapat terdiri atas beberapa baris
c. Diantara baris-baris meja itu disediakan lorong untuk keperluan lalu lintas para pegawai
d. Jarak antara sesuatu meja dengan meja yang di muka atau di belakangnya selebar 80 cm.
e. Pejabat pimpinan bagian yang bersangkutan ditempatkan dibelakang para pegawainya. Karena di situ akan lebih mudah dalam mengawasi pegawainya.
f. Paa tataruang terbuka dimana bekerja banyak orang, apabila pegawai-pegawai dikelompokkan dibawah pengawasan seorang pejabat maka mereka akan ditempatkan disekat masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas kelompok itu
g. Pegawai-pegawai yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lembut, misalnya mencatat angka-angka kecil secara cermat atau melukis gambar-gambar yang halus, diberika tempat yang banyak memperoleh penerangan cahaya. Ini demi kesehatan matanya dan kesempurnaan hasil kerjanya
h. Pegawai-pegawai yang bertugas mengenai urusan-urusan yang mengandung resiko besar ditempatkan dipojok yang tidak sering dilalui orang-orang, kalau perlu dapat dibuatkan pedengan dari kaca. Misalnya pegawai yang bertugas tersebut adalah kasir, dengan demikian terjaminlah keamanan uang yang ada di bawah tanggung jawabnya
i. Lemari dan alat-alat perlengkapan lainnya ditaruh didekat pegawai-pegawai yang paling sering mempergunakan benda-benda itu
j. Alat-alat kantor yang menimbulkan suara rebut, misalnya mesin stensil sebaiknya ditaruh didekat jendela, sehingga gema suara mesinnya dapat langsung terbuang keluar ruangan
k. Pagawai-pegawai yang sering berhubugan dengan public atau dengan pegawai-pegawai lainnya ditempatkan di dekat pintu. Dengan begitu oaring-orang yang harus menghubunginya tidak harus mondar-mandir melewati meja-meja dan tidak mengganggu pegawai-pegawai lainnya
l. Meja yang mamuat ala-alat yang banyak menghasilkan getaran, misalnya mesin hitung, tidak boleh menmel pada tembok atau tiang. Ini untuk mencegah getaran dan mengganggu seluruh ruangan
m. Lemari berat atau peti besi dapat diletakkan menempel tembok atau tiang, sehingga mendapat penyangga untuk menambah kekuatannya
n. Bagi pejabat yang sering menerima tamu penting membicarakan urusan-urusan yang bersifat rahasia, dapatlah dibuatan kamar tamu sendiri
o. Apabila seorang kepala atau tenaga ahli Karena sifat pekerjaannya bener-benar membutuhkan ruangan tersendiri, dapatlah dibuatkan ruangan pribadi .
Akhirnya langkah-langkah dalam merancang suatu tataruang kantor adalah sebagai berikut:
Dalam merancang tata ruang kantor diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Hendaknya dibuat gambar denah kantor yang bersangkutan dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Mempelajari segenap pekerjaan yang termasuk dalam lingkungan kantor, hendaknya semua aktivitas perkantoran dicatat.
3. Menyusun letak meja-meja kerja untu para pegawai
4. Tata ruang dirancang dengan menjejerkan guntingan-guntingan gambar meja dan kursi diatas gambar denah. Apabila sudah diperoleh tata ruang yang terbaik. Lekatkanlah guntingan-guntingan gambar tersebut pada gambar denah tadi.
Untuk mencegah kekeliruan dan pengamburan tenaga, sebaiknya perabotan itu diberi nomor urut baik pada gambar maupun pada benda yang sebenartnya. Dengan demikian sewaktu memindah perobat kedalam ruangan, pelakasanaannya berjalan tertib dan beres
Sebaiknya secara berkala dilakukan peninjauan terhadap suatu tataruang kantor misalnya setiap satu tahun sekali. Hal ini berlaku apabila tidak ada sesuatu perubahan kantor atau organisasi yang bersangkutan. Apabila pada suatu ketika terjadi perubahan yang mempunyai pengaruh terhadap tataruang kantor tersebut, peninjauan kembali merupakan suatu keharusan. Hal-hal yang umumnya mengharuskan perubahan suatu tataruang kantor ialah:
a. Penambahan atau pengurangan pegawai pada antor yang bersangkutan
b. Penambhan atau pergantian perabot kantor atau alat-alat kerja lainnya
c. Perubahan mengenai proses peyelesaian sesuatu pekerjaan
Penambahan, pengurangan, atau perubahan tugas pekerjaan, pada satuan yang bersangkutan baik mengenai macamnya maupun mengenai kuantitasnya
II.5 PERSYARATAN LINGKUNGAN FISIK KANTOR
Setiap kantor mempunyai persyaratan lingkungan fisik yang harus pula diperhatikan dan diatus sebaiknya-baiknya oleh setiap manajer perkantoran yang modern.
Sebagai contoh di negara Inggris dalam 1963 telah ditetapkan sebuah undang-undang tentang kantor-kantor yang antara lain menetapkan persyaratan lingkungan fisik yang diusahakan pada setiap kantor. Persyaratannya itu meliputi hal-hal yang berikut:
a. Kebersihan
Bangunan,perlengkapan,dan perabotan harus dipelihara bersih
b. Luas ruang kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai
c. Suhu udara
Temperature yang layak harus dipertahankan dalam ruang kerja
d. Ventilasi
Peredaran udara segar atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan dalam ruang kerja
e. Penerangan cahaya
Cahaya alam atau lampu yang cocok dan cukup harus diusahakan, sedangkan perlengkapan penerangan dirawat sepatutunya
f. Fasilitas kesehatan
Kamar kecil,toilet dan sebangsanya harus disediakan untuk para petugas serta dipelihara kebersihannya
g. Fasilitas cuci
Ruang cuci muka/ tangan dengan air hangat dan dingin berikut sabun dan handuk harus disiapan seperlunya
h. Air minum
Air bersih untuk keperluan minum petugas harus disediakan untuk para petugas serta dipelihara kebersihannya
i. Tempat pakaian
Dalam kantor harus disediakan tempat untuk menggantung pakaian yang tidak dipakai petugas sewaktu kerja dan fasilitas untuk mengeringkan pakaian yang basah
j. Tempat duduk
Petugas harus disediakan tempat duduk untuk keperluan bekerja dengan sandaran kaki bila perlu
k. Lantai,gang,dan tangga
Lantai harus di jaga agar orang tidak mudah tergelincir, tangga diberi pegangan untuk tangan, dan bagian-bagian yang terbuka di beri pagar
l. Mesin
Bagian mesin yang berbahaya harus diberi pelindung dan petugasnya yang memakai harus cukup terlatih
m. Beban berat
Petuas tidak boleh ditugaskan mengangkat, membawa, atau memindahkan beban berat yang dapat mendatangkan kecelakaan
n. Pertolongan pertama
Dalam ruang kerja harus disediakan kotak atau lemari obat untuk pertolongan pertama maupun seorang petugas yang terlatih memberikan pertolongan itu
o. Penjagaan kebakaran
Alat pemadam kebakaran dan sarana untuk melarian diri dari bahaya kebakaran harus disediakan secara memadai, termasuk lonceng tanda bahaya kebakaran
p. Peberitahuan kebakaran
Kecelakaan dalam kantor yang menyebabkan kematian atau absen petugas lebih dari 3 hari harus dilaporkan kepada yang berwajib
Demikianlah sekedar contoh diatas menunjukan betapa ketat dan lengkap pesyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu kantor pada zama modern ini di negara yang sudah maju.
Selanjutnya empat hal penting yang sangat mempengaruhi efisiensi dalam pekerjaan perkantoran akan diuraikan lebih lanjut, yakni cahaya,warna,udara, dan suara
A. Cahaya
Cahaya penerangan yang cukup dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai. Karena meraka akan bekerja dengan lebih cepat, lebh sedikit membuat kesalahan, dan matanya tidak cepat lelah.tapi banyak ketidakberesan pekerjaan tatausaha disebabkan oleh penerangan yang buruk, misalnya ruangan terlampau gelap atau pegawai-pegawai harus bekerja di bawah penerangan yang menyilaukan.
Cahaya matahari tidak dapat diatur dengan sempurnaenurut keinginan orang.lebih-lebih dalam gedung yang luas dan kurang jendelanya, cahaya alam itu tidak dapat menembus sepenuhnya pada jarak lebih dari 6 hinnga 7 meter dari jendela dari jendela.oleh Karena itu sering-sering dipergnakan cahaya lampu untuk mengatur penerangan dalam suatu kantor.
Cahaya penerangan buatan manusia dapat dibedakan menjadi 4 macam:
1. Cahaya langsung
Cahaya ini memancar langsun dari sumbernya kepermukaan meja. Apabila memakai lamp pijar, cahaya bersifat sangat tajam. Bayangan yang ditumbalkan sangat jelas, cahaya ini lekas menimbulkan kelelahan pada mata.jadi, cahaya langsung yang biasa digunakan di Indonesia sebetulnya kurang baik.
2. Cahaya setengah langsung
Cahaya ini memancar dari sumbernya dengan melalui tudung lampu yang biasanya terbuat dari gelas dengan warna seperti susu. Cahaya ini tersebar ke berbagai jursan, sehinnga bayangan yangditimbulkan tidak begitu tajam. Namun, sebagian cahaya tetap langsung jatuh kepermukaan meja dan memantul kembali kearah mata si pekerja. Hal ini juga masih kurang memuaskan walaupun sudah lebih baik dari pada cahaya langsung.
3. Cahaya setengah tak langsung
Penerangan macam ini terjadi dari cahaya yang sebagian besar merupakan pantulan dari langit-langit dan dinding ruangan, sebagian lagi terpencar melalui tudung kaca.
Cahaya ini sudah lebih baik daripada cahaya langsung, Karena sumbernya untuk sebagian besar adalah langit-langit ruangan. Sifat cahaya dan bayangannya yang diciptakan sudah tidak begitu tajam.
4. Cahaya tak langsung.
Cahaya tak langsung. penerangan lampu yang terbaik adalah cahaya tak langsung karena akan memelihara kesejukan mata.
Penerangan lampu yang paling baik adalah cahaya tak langsung. Karena cahaya ini dari sumbernya memancar kearah langit-langit ruangan, dari situ barulah di pantulkan kearah permukaan meja. Sifat cahaya ini benar-benar sudah lunak, karena itu tidak dah menimbulkan kelelahan pada mata.dan karena cahaya ini tersebar dengan merata ke semua penjuru, coraknya seragam dan tidak menimbulkan bayangan.
B. Warna
Bersama-sama dengan cahaya warna merupakan factor yang pentig untu memperbesar efisiensi kerja para pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding rangan dan alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara selain itu warna yang tepat juga akan mencegah kesilauan yang yang mungkin timbul Karena cahaya yang berlebihan.
Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu merah,kuning,dan biru.
• Merah adalah warna yang menggambarkan panas,kegembiraan dan kegiatan bekerja.
Sebagai alat untuk merangsang pancaindera dan jiwa agar agar bersemangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan, warna merah tepat unt dipergunakan. Tapi, kalau terlampau banyak dipakai juga tidak baik.
• Kuning yaitu menggambarkan kehangatan matahari, merangsang mata dan syaraf, dapat menimbulkan perasaan riang gembira.
Pengaruh mental yang dapat ditimbulkan ialah perasaan yang gembira dengan melenyapkan perasaan tertekan. Oleh karena itu, warna ini tepat dipakai pada kamar-kamar atau lorong gedung yang gelap.
• Biru yaitu menggambarkan kelembutan langit dan samudra, menyejukkan, keleluasaan, dan ketentraman. Pengaruh warna biru dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Oleh karena itu, warna ini mempunyai pengaruh mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Sebagai alat untuk menimbulkan suasana dingin dan tenang dalam kantor untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, warna biru baik sekali diergunakan. Hanya kalau berlebih-lebihan, dapat menimbulkan pengaruh menekan perasaan.
Menurut penelitian warna-warna yang digunakan dengan gedung perkantoran yaitu :
88% warna putih
88% campuran warna puutih dan hijau
83 % warna abu-abu
81 % warna gading
Warna yang tepat untuk suatu kantor tergantung pada macam dan sifatnya pekerjaan di kantor yang bersangkutan.
Jika pekerjaan membutuhkan ketenangan sebaiknya dipakai warna biru pada dinding kantor
Jika pekerjaan merupakan produktivitas diperlukan warna putih.
C. Udara
Mengenai factor udara ini, yang penting sekali ialah suhu udara dan banyaknya uap air pada udara itu.
Tubuh manusia secara terus menerus mengeluarkan panas agar dapat hidup terus. Untuk dapat memancarkan panas itu, perlulah udara di sekelilingnya mempunyai suhu yang lebih rendah dari pada suhu badan manusia. Badan manusia yang normal mempunyai suhu 37 derajat celcius.
Agar tercipta kenyamanan dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor pengaturan udara juga sangat diperhatikan udara untuk AC diruangan kantor biasanya dipakai 270 C, usaha-usaha yang dibuat yaitu :
o Mengatur suhu udara dalam ruang kerja dengan alat AC atau kipas angin
o Mengusahakan sebanyak mungkin peredaran udara dalam ruangan kerja
o Mengatur pemakaian kerja yang dipakai oleh para pekerja
Cara yang lain untuk mengeluarkan panas dari tubuh manusia ialah dengan menguapkan peluh. Agar peluh dari badan manusia dapat menguap sepenuhnya, perlulah pula udara itu cukup kering untuk menerima uap baru.
Udara di Indonesia terlampau panas dan lembab, sehinnga orang tidak dapat memancarkan panas dari tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Udara tropic yang panas dan lembab mempunyai pengaruh menekan terhadap perkembangan tenaga dan daya cipta seseorang. Udara yang panas membuat orang mudah mengantik, cepat lelah, an kurang bersemangat.
D. Suara
Untuk mengatasi factor suara yang sering-sering mengurangi efisiensi kerja para pegawai, hendaknya diperhatikan letak alat-alat gaduh.
Usaha-usaha lain yang dapat dijalankan dalam kamar yang memakai alat-alat gaduh ialah pada langit-langit atau dindingnya dipakai lapisan-lapisan penyerap suara. Lapisa-lapisan ini seperti karton tebal dan permukaannya berlubang-lubang. Cara lain untuk mengurangi kegaduhan ialah misalna mesin-mesin tik dibawahnya di beri alas karet busa tipis. Untuk pesawat telepon; ada baiknya juga dibuatkan bilik kecil yang dapat ditutup rapat. Dengan demikian, pembicaraan-pembicaraan tak akan terganggu oleh suara mesin tik atau mengganggu pegawai-pegawai yang sedang bekerja. Ini juga ada manfaatnya kalo seseorang pejabat harus membicarakan sesuatu yang tidak boleh di dengar oleh pegawai-pegawai sekelilingnya.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya, sebagai berikut :
1. Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang Gie menyatakan “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak” (1988:200).
2. Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan “Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alt perlengkapan pada luas lantai yang tersedia” (1956:117).
pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya :
1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu.
2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. (The Liang Gie, 1983:162).
Asas-asas tata ruang perkantoran antara lain :
1. Asas mengenai jarak pendek
2. Asas mengenai rangkaian kerja
3. Asas mengenai penggunaan segenap ruang
4. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan fisik kantor : cahaya, warna, udara, dan suara.
Daftar Pustaka
http://gurulia.wordpress.com/2009/04/08/definisipengertian-tata-ruang-kantor/
http://jurnal.tukerbuku.com/
(the liang gie)
“TATA RUANG KANTOR”
MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat Allah SWT sehingga dengan limpahan tersebut kami dapat menyelesaikan makalah “Tata Ruang Kantor”. Penyusunan makalah ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran.
Ucapan terimakasih kami sampaikan untuk Ibu Neti Karnati selaku dosen kami, kedua orang tua kami, rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya makalah ini. Kami menyadari apa yang kami hasilkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sebagai insan pembelajar kami sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca sebagai bahan pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik . Besar harapan kami makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.
Jakarta, April 2010
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Dalam melaksanakan tatausaha, suatu faktor penting yang turut menentukan kelancaran ialah penyusunan tempat kerja dan alat perlengkapan kantor dengan sebaik-baiknya.Penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai disebut tataruang perkantoran.
Tata ruang kantor merupakan hal penting dalam manajemen perkantoran. Tata ruang kantor yang baik akan memberikan banyak keuntungan atau manfaat bagi organisasi yang bersangkutan di dalam menyelaesaikan pekerjaan. Tata ruang kantor yang baik juga akan memberikan penyempurnaan tugas-tugas kantor dan akibatnya mekanisme kerja dapat berjalan dengan lancar. Kondisi tempat kerja yang menyenangkan dapat meningkatkan semangat kerja, oleh karena itu dalam menciptakan kondisi tempat kerja yang menyenangkan perlu direncanakan penataan ruangan yang baik.
I.2 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah selain untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen perkantoran, juga untuk :
a. Mengetahui definisi tata ruang kantor.
b. Mengetahui bagaimana perancangan tata ruang kantor.
c. Mengetahui jenis-jenis tata ruang kantor.
d. Mengetahui bagaimana cara penyusunan perabot kentor.
e. Mengetahui persyaratan lingkunagn fisik kantor.
I.3 Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah adalah :
a. Metode literatur buku
b. Metode literatur internet
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 PENGERTIAN TATA RUANG KANTOR
Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa inggris, yaitu Office Layout atau sering disebut juga Layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebaginya didalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya, sebagai berikut :
1. Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang Gie menyatakan “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak” (1988:200).
2. Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan “Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia” (1956:117).
Ada 2 perumusan tentang defenisi tata ruang kantor yaitu :
1. Penataan kantor sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia.
2. Penataan kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari sebuah ruang untuk penggunaan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang sehemat-hematnya.
Tata ruang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor sehingga perencanaan ruangan kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktifitas. Selain itu pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya :
1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu.
2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. (The Liang Gie, 1983:162).
Dengan penggunaan ruang yang baik proses alur pekerjaan yang efektif dan efesien, maka tujuan tata ruang kantor adalah sebagai berikut :
I. The Liang Gie
• Pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin.
• Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar
• Kesehatan dan kepuasaan bekerja para pegawai dapat terpelihara
• Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan
• Seluruh ruang dipergunakan secara efesien untuk keperluan pekerjaan
• Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut.
• Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan (The Liang Gie, 1988:207)
II. Geofrey Mills dan Standingford
Dua orang ahli dari Inggris menegaskan bahwa tujuan tata ruang kantor yang baik bagi suatu kantor adalah :
• Persyaratan peraturan perundang-undangan dipenuhi
• Setiap ruangan dipergunakan sehingga bermanfaat besar
• Kondisi kerja yang baik disediakan bagi setiap orang
• Memudahkan pengawasan untuk dapat melihat staf yang bekerja
• Rasa memiliki dan loyalitas pada kelompok kerja terpelihara
• Komunikasi dan arus kerja diperlancar
• Operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan tersendiri
• Saling mengganggu antar pegawai dihindarkan
• Menyediakan pelayanan yang baik, misalnya listrik, telepon
• Memberikan keamanan (The Liang Gie, 1988:208)
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan tata ruang kantor :
• Memperlancar jalannya pekerjaan yaitu segenap ruangan digunakan secara efesien untuk keperluan pekerjan
• Menambah semangat kerja pegawai
• Memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor
• Mempermudah pengawasan
II.2 PERANCANGAN TATA RUANG KANTOR
Pengertian tataruang sendiri adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya layak.
Sedangkan di Indonesia sendiri tataruang perkantoran masih kurang mendapat perhatian di dalam instasi-instasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.Misalnya sering terlihat bahwa suatu instasi atau pejabat yang banyak melayani publik di taruh di belakang,sehingga orang-orang harus betanya kian-kemari sebelum dapat menjumpainya. Ini menghamburkan waktu dan mengganggu pegawai-pagawai lain yang setiap kali harus memberi petunjuk itu. Tidak jarang di jumpai pula perusahaan yang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, pegawai-pegawainya berjalan mondar-mandir satu meja ke meja lain sehingga mengurangi kecepatan bekerja.Ini semua terjadi karena tataruang yang buruk.
Jadi, tataruang perkantoran yang baik akan bermanfaat bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada pokoknya akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang berikut:
1) Mencegah penghamburan tenaga dan para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sepertinya tidak perlu
2) Menjamin kelancaran tentu proses pekerjaan yang bersangkutan
3) Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien yaitu suatu luas tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya
4) Kesehatan dan kepuasan bekrja bagi para pegawai dapat terpelihara
5) Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan
6) Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapakan kesan yang baik tentang organisasi tersebut
7) Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Dua ahli Inggris Geoffrey Mills dan Oliver Standingford menegaskan bahwa berbagai tujuan penyusunan tataruang yang baik ialah:
a. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi;
b. Ruang di pergunakan sampai manfaat yang terbesar;
c. Pelayanan-pelayanan tersedia sepanjang diperlukan, seperti:listrik,telpon, dll
d. Persyaratan kerja yang baik disediakan bagi setiap orang;
e. Pengawasan dapat melihat petugas sedang bekerja;
f. Rasa kesatuan dan kesetiaan terhadap kelompok kerja dipelihara;
g. Komunikasi dan arus kerja diperlancar;
h. Lalu lalang para juru tata usaha diantara meja-meja dan lemari-lemari arsip dipermudah;
i. Pelaksanaan yang kerja yang gaduh dan mengganggu perhatian dipisahkan;
j. Saling menggangu diantara para juru tatausaha dihindarkan;
k. Kebebasan diri dan keamanan diusahakan sepanjang perlu
Seorang ahli tataruang pabrik Richard Muther merumuskan 6 asas pokok tatruang pabrik terbaik. Walaupun asas-asas itu diperuntukan bagi tempat kerja yang tugasnya menghasilkan suatu barang, namun dengan penyesuaian seperlunya dapatlah beberapa diantaranya dijadikan dasar bagi tatarang pekantoran. Beberapa asas itu adalah:
1. Asas mengenai jarak pendek
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang yang baik adalah yang memungkinkan proses penyelesaian sesuatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek-pendeknya.
2. Asas mengenai rangkaian kerja
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tataruang yang terbaik ialah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan.
3. Asas mengenai penggunaan segenap ruang
Suatu tata ruang yang terbak ialah yang mempergunakan sepenuhnya semua ruang yang ada termasuk ruang yang vertical maupun yang ke bawah.
4. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja
Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tata ruang yang baik ialah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tidak terlampau suar atau tidak memakan biaya yang besar.
Demikianlah beberapa asas yang harus dijadikan pedoman kalau hendak menyusun tempat kerja yang baik untuk kerja perkantoran.
Sebagai langkah pertama dalam merencanakan tataruang kantor, hendaknya diketahui hubungan satuan yang melaksanakan tatausaha itu dengan satuan-satuan yang lainnya. Demikian pula hendaknya diperhatikan sifat pekerjaan itu. Ini perlu untuk menentukan letak ada beberapa pedoman sebagai berikut:
a. Satuan-satuan yang tugas pekerjaannya memang khusus melayani publik hendaknya ditaruh ditempat yang mudah di datangi orang-orang luar itu tanpa mengganggu satuan-satuan yang lainnya, misalnya:pada dinas pemerintahan misalnya suatu bagian yang mengurus tentang perizinan.tempat yang mudah di datangi biasanya dibagian terdepan gedung agar mengurangi gangguan publik tehadap pegawai-pegawai lain yang sering-sering harus memberi petunjuk.
b. Satuan-satuan yang pekerjaannya berhubungan erat satu sama lain hendaknya dikelompokkan pada satu tempat. Terutama pada gedung yang bertingkat-tingkat penempatan pada lantai yang sama harus dilakukan.
c. Satuan pusat yang mengerjakan semua kerja ketatausahaan dari organisasi tersebut hendaknya diberi tempat ditengah-tengah, sehingga satuan-satuan yang lainnya dapat mudah menghubunginya.misalnya:bagian yang bertugas menerima dan mengirim segenap surat dari suatu perusahaan.
d. Satuan yang tugas pekerjaannya berifat sangat gaduh, misalnya sebuah percetakan hendaknya djauhkan dari satuan-satuan lainnya, lebih-lebih satuan yang banyak menjalankan pekerjaan otak, misalnya bagian perencanaan.
Pedoman tersebut diatas dalam penerapannya kadang-kadang nampaknya saling bertentangan. Misalnya saja suatu seksi produksi yang merupakan satuan pusat harus di tempatkan ditengah-tengah, padahal seksi itu bekerja dengan mesin-mesin yang membuat gaduh. Kantor yang mengurus tugas reproduksi itu dapat tetap ditengah-tengah gedung, hanya mesin-mesinnya yang benar-benar melakukan pekerjaan warkat-warkat ditaruh di tempat lain yang tidak mengganggu bagian-bagian lainnya.
Pedoman lain dalam menentukan tata letak ruang kantor :
1. Pekerjaan dikantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek.
2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secar lancar.
3. Segenap ruang dipergunakan secara efisien
4. pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik
5. pihak luar yang datang ke kantor tersebut mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut.
6. Susunan tempat kerja dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan.
Teknik-teknik untuk mencapai tata ruang yang baik :
1. Meja-meja disusun menurut garis lurus dan menghadap ke jurusan yang sama.
2. Pada tata ruang yang terbuka susunan meja-meja itu dapat terdiri atas beberapa baris.
3. Diantara baris-baris meja disediakan lorong-lorong untuk keperluan lalu lintas pegawai yang biasanya berjarak 120 cm
4. jarak antara satu meja dengan meja yang dimuka / dibelakng selebar 80 cm
5. pengawas kantor ditempatkan dibelakang para pegawainya.
Teknik-teknik untuk tata ruang yang baik tersebut tentu saja tidak berlaku mutlak bagi semua kantor, karena bagaimanapun setiap kantor mempunyai tataruangnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ruangan.
II.3 JENIS TATA RUANG KANTOR
Tataruang perkantoran dapat dibedakan dalam 2 macam:
1. Tataruang yang terpisah-pisah
Pada susunan ini ruangan untu bekerja terbagi-bagi dalam beberapa satuan. Pembagian ni dapat terjadi karena keadaangadungnya yang berdiri atas kamar-kamar maupun karena memang sengaja dibuat pemisahan buatan, misalnya:dalam perusahaan terdapat bagian penjualan yang terdiri atas beberapa seksi (seksi pesanan,seksi pembukuan,seksi iklan) pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi itu dilakukan pada ruang kerja yang terpisah-pisah.
2. Tataruang yang terbuka
Menurut susunan ini ruang kerja yang bersangkutan tidak dipisahkan. Jadi bagi bagian penjualan seperti contoh diatas, semua aktifitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, tidak lagi dipisah-pisahkan menurut kamar.
Suatu tataruang kantor yang terbuka adalah lebih memuaskan dari pada yang terpisah-pisah, karena:
a. Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap segenap pegawai
b. Lebih memudahkan hubungan diantara para pegawai, hal ini fapat menumbuhkan rasa persatuan yang lebih erat karena mereka bekerja sama dala satu ruangan
c. Lebih memudahkan tersebarnya cahaya dan peredaran udara
d. Kalau terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupu perubahan mengenai proses penyelesaian sesuatu pekerjaan, tataruang yang terbuka lebih mudah menampungnya
Keefektifan tata ruang kantor terbuka :
1. Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap segenap pegawai
2. lebih memudahkan hubungan antar para pegawai
3. Lebih memudahkan tersebarnya cahaya dan perubahan udara
4. Jika terjadi penambahan pegawai/perabot kantor, tata ruang yang terbuka lebih mudah menampungnya.
5. Pekerjaan dikantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek.
6. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secar lancar.
7. Segenap ruang dipergunakan secara efisien
8. pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik
9. pihak luar yang datang ke kantor tersebut mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut.
10. Susunan tempat kerja dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan.
II.4 PENYUSUNAN PERABOT
Setelah ditentukan letak sesuatu kantor dan macamnya tataruang yang akan dipakai, tinggalah menyusun perabot kantor (meja,lemari,dan lain-lainnya) pada letak yang tepat menurut susunan yang efisien.tehnik untuk mencapai suatu tatruang kantor ang terbaik itu ialah seperti berikut:
a. Meja-meja disusun menurut garis lurus dan menghadap kejurusan yang sama. Ini akan mengurangi kemungkinan para pegawai sering-sering mengobrol atau memperhatikan apa yang dikerjakan oleh rekannya
b. Pada tataruang yang terbuka, susunan meja-meja it dapat terdiri atas beberapa baris
c. Diantara baris-baris meja itu disediakan lorong untuk keperluan lalu lintas para pegawai
d. Jarak antara sesuatu meja dengan meja yang di muka atau di belakangnya selebar 80 cm.
e. Pejabat pimpinan bagian yang bersangkutan ditempatkan dibelakang para pegawainya. Karena di situ akan lebih mudah dalam mengawasi pegawainya.
f. Paa tataruang terbuka dimana bekerja banyak orang, apabila pegawai-pegawai dikelompokkan dibawah pengawasan seorang pejabat maka mereka akan ditempatkan disekat masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas kelompok itu
g. Pegawai-pegawai yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lembut, misalnya mencatat angka-angka kecil secara cermat atau melukis gambar-gambar yang halus, diberika tempat yang banyak memperoleh penerangan cahaya. Ini demi kesehatan matanya dan kesempurnaan hasil kerjanya
h. Pegawai-pegawai yang bertugas mengenai urusan-urusan yang mengandung resiko besar ditempatkan dipojok yang tidak sering dilalui orang-orang, kalau perlu dapat dibuatkan pedengan dari kaca. Misalnya pegawai yang bertugas tersebut adalah kasir, dengan demikian terjaminlah keamanan uang yang ada di bawah tanggung jawabnya
i. Lemari dan alat-alat perlengkapan lainnya ditaruh didekat pegawai-pegawai yang paling sering mempergunakan benda-benda itu
j. Alat-alat kantor yang menimbulkan suara rebut, misalnya mesin stensil sebaiknya ditaruh didekat jendela, sehingga gema suara mesinnya dapat langsung terbuang keluar ruangan
k. Pagawai-pegawai yang sering berhubugan dengan public atau dengan pegawai-pegawai lainnya ditempatkan di dekat pintu. Dengan begitu oaring-orang yang harus menghubunginya tidak harus mondar-mandir melewati meja-meja dan tidak mengganggu pegawai-pegawai lainnya
l. Meja yang mamuat ala-alat yang banyak menghasilkan getaran, misalnya mesin hitung, tidak boleh menmel pada tembok atau tiang. Ini untuk mencegah getaran dan mengganggu seluruh ruangan
m. Lemari berat atau peti besi dapat diletakkan menempel tembok atau tiang, sehingga mendapat penyangga untuk menambah kekuatannya
n. Bagi pejabat yang sering menerima tamu penting membicarakan urusan-urusan yang bersifat rahasia, dapatlah dibuatan kamar tamu sendiri
o. Apabila seorang kepala atau tenaga ahli Karena sifat pekerjaannya bener-benar membutuhkan ruangan tersendiri, dapatlah dibuatkan ruangan pribadi .
Akhirnya langkah-langkah dalam merancang suatu tataruang kantor adalah sebagai berikut:
Dalam merancang tata ruang kantor diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Hendaknya dibuat gambar denah kantor yang bersangkutan dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Mempelajari segenap pekerjaan yang termasuk dalam lingkungan kantor, hendaknya semua aktivitas perkantoran dicatat.
3. Menyusun letak meja-meja kerja untu para pegawai
4. Tata ruang dirancang dengan menjejerkan guntingan-guntingan gambar meja dan kursi diatas gambar denah. Apabila sudah diperoleh tata ruang yang terbaik. Lekatkanlah guntingan-guntingan gambar tersebut pada gambar denah tadi.
Untuk mencegah kekeliruan dan pengamburan tenaga, sebaiknya perabotan itu diberi nomor urut baik pada gambar maupun pada benda yang sebenartnya. Dengan demikian sewaktu memindah perobat kedalam ruangan, pelakasanaannya berjalan tertib dan beres
Sebaiknya secara berkala dilakukan peninjauan terhadap suatu tataruang kantor misalnya setiap satu tahun sekali. Hal ini berlaku apabila tidak ada sesuatu perubahan kantor atau organisasi yang bersangkutan. Apabila pada suatu ketika terjadi perubahan yang mempunyai pengaruh terhadap tataruang kantor tersebut, peninjauan kembali merupakan suatu keharusan. Hal-hal yang umumnya mengharuskan perubahan suatu tataruang kantor ialah:
a. Penambahan atau pengurangan pegawai pada antor yang bersangkutan
b. Penambhan atau pergantian perabot kantor atau alat-alat kerja lainnya
c. Perubahan mengenai proses peyelesaian sesuatu pekerjaan
Penambahan, pengurangan, atau perubahan tugas pekerjaan, pada satuan yang bersangkutan baik mengenai macamnya maupun mengenai kuantitasnya
II.5 PERSYARATAN LINGKUNGAN FISIK KANTOR
Setiap kantor mempunyai persyaratan lingkungan fisik yang harus pula diperhatikan dan diatus sebaiknya-baiknya oleh setiap manajer perkantoran yang modern.
Sebagai contoh di negara Inggris dalam 1963 telah ditetapkan sebuah undang-undang tentang kantor-kantor yang antara lain menetapkan persyaratan lingkungan fisik yang diusahakan pada setiap kantor. Persyaratannya itu meliputi hal-hal yang berikut:
a. Kebersihan
Bangunan,perlengkapan,dan perabotan harus dipelihara bersih
b. Luas ruang kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai
c. Suhu udara
Temperature yang layak harus dipertahankan dalam ruang kerja
d. Ventilasi
Peredaran udara segar atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan dalam ruang kerja
e. Penerangan cahaya
Cahaya alam atau lampu yang cocok dan cukup harus diusahakan, sedangkan perlengkapan penerangan dirawat sepatutunya
f. Fasilitas kesehatan
Kamar kecil,toilet dan sebangsanya harus disediakan untuk para petugas serta dipelihara kebersihannya
g. Fasilitas cuci
Ruang cuci muka/ tangan dengan air hangat dan dingin berikut sabun dan handuk harus disiapan seperlunya
h. Air minum
Air bersih untuk keperluan minum petugas harus disediakan untuk para petugas serta dipelihara kebersihannya
i. Tempat pakaian
Dalam kantor harus disediakan tempat untuk menggantung pakaian yang tidak dipakai petugas sewaktu kerja dan fasilitas untuk mengeringkan pakaian yang basah
j. Tempat duduk
Petugas harus disediakan tempat duduk untuk keperluan bekerja dengan sandaran kaki bila perlu
k. Lantai,gang,dan tangga
Lantai harus di jaga agar orang tidak mudah tergelincir, tangga diberi pegangan untuk tangan, dan bagian-bagian yang terbuka di beri pagar
l. Mesin
Bagian mesin yang berbahaya harus diberi pelindung dan petugasnya yang memakai harus cukup terlatih
m. Beban berat
Petuas tidak boleh ditugaskan mengangkat, membawa, atau memindahkan beban berat yang dapat mendatangkan kecelakaan
n. Pertolongan pertama
Dalam ruang kerja harus disediakan kotak atau lemari obat untuk pertolongan pertama maupun seorang petugas yang terlatih memberikan pertolongan itu
o. Penjagaan kebakaran
Alat pemadam kebakaran dan sarana untuk melarian diri dari bahaya kebakaran harus disediakan secara memadai, termasuk lonceng tanda bahaya kebakaran
p. Peberitahuan kebakaran
Kecelakaan dalam kantor yang menyebabkan kematian atau absen petugas lebih dari 3 hari harus dilaporkan kepada yang berwajib
Demikianlah sekedar contoh diatas menunjukan betapa ketat dan lengkap pesyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu kantor pada zama modern ini di negara yang sudah maju.
Selanjutnya empat hal penting yang sangat mempengaruhi efisiensi dalam pekerjaan perkantoran akan diuraikan lebih lanjut, yakni cahaya,warna,udara, dan suara
A. Cahaya
Cahaya penerangan yang cukup dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai. Karena meraka akan bekerja dengan lebih cepat, lebh sedikit membuat kesalahan, dan matanya tidak cepat lelah.tapi banyak ketidakberesan pekerjaan tatausaha disebabkan oleh penerangan yang buruk, misalnya ruangan terlampau gelap atau pegawai-pegawai harus bekerja di bawah penerangan yang menyilaukan.
Cahaya matahari tidak dapat diatur dengan sempurnaenurut keinginan orang.lebih-lebih dalam gedung yang luas dan kurang jendelanya, cahaya alam itu tidak dapat menembus sepenuhnya pada jarak lebih dari 6 hinnga 7 meter dari jendela dari jendela.oleh Karena itu sering-sering dipergnakan cahaya lampu untuk mengatur penerangan dalam suatu kantor.
Cahaya penerangan buatan manusia dapat dibedakan menjadi 4 macam:
1. Cahaya langsung
Cahaya ini memancar langsun dari sumbernya kepermukaan meja. Apabila memakai lamp pijar, cahaya bersifat sangat tajam. Bayangan yang ditumbalkan sangat jelas, cahaya ini lekas menimbulkan kelelahan pada mata.jadi, cahaya langsung yang biasa digunakan di Indonesia sebetulnya kurang baik.
2. Cahaya setengah langsung
Cahaya ini memancar dari sumbernya dengan melalui tudung lampu yang biasanya terbuat dari gelas dengan warna seperti susu. Cahaya ini tersebar ke berbagai jursan, sehinnga bayangan yangditimbulkan tidak begitu tajam. Namun, sebagian cahaya tetap langsung jatuh kepermukaan meja dan memantul kembali kearah mata si pekerja. Hal ini juga masih kurang memuaskan walaupun sudah lebih baik dari pada cahaya langsung.
3. Cahaya setengah tak langsung
Penerangan macam ini terjadi dari cahaya yang sebagian besar merupakan pantulan dari langit-langit dan dinding ruangan, sebagian lagi terpencar melalui tudung kaca.
Cahaya ini sudah lebih baik daripada cahaya langsung, Karena sumbernya untuk sebagian besar adalah langit-langit ruangan. Sifat cahaya dan bayangannya yang diciptakan sudah tidak begitu tajam.
4. Cahaya tak langsung.
Cahaya tak langsung. penerangan lampu yang terbaik adalah cahaya tak langsung karena akan memelihara kesejukan mata.
Penerangan lampu yang paling baik adalah cahaya tak langsung. Karena cahaya ini dari sumbernya memancar kearah langit-langit ruangan, dari situ barulah di pantulkan kearah permukaan meja. Sifat cahaya ini benar-benar sudah lunak, karena itu tidak dah menimbulkan kelelahan pada mata.dan karena cahaya ini tersebar dengan merata ke semua penjuru, coraknya seragam dan tidak menimbulkan bayangan.
B. Warna
Bersama-sama dengan cahaya warna merupakan factor yang pentig untu memperbesar efisiensi kerja para pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding rangan dan alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara selain itu warna yang tepat juga akan mencegah kesilauan yang yang mungkin timbul Karena cahaya yang berlebihan.
Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu merah,kuning,dan biru.
• Merah adalah warna yang menggambarkan panas,kegembiraan dan kegiatan bekerja.
Sebagai alat untuk merangsang pancaindera dan jiwa agar agar bersemangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan, warna merah tepat unt dipergunakan. Tapi, kalau terlampau banyak dipakai juga tidak baik.
• Kuning yaitu menggambarkan kehangatan matahari, merangsang mata dan syaraf, dapat menimbulkan perasaan riang gembira.
Pengaruh mental yang dapat ditimbulkan ialah perasaan yang gembira dengan melenyapkan perasaan tertekan. Oleh karena itu, warna ini tepat dipakai pada kamar-kamar atau lorong gedung yang gelap.
• Biru yaitu menggambarkan kelembutan langit dan samudra, menyejukkan, keleluasaan, dan ketentraman. Pengaruh warna biru dapat mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Oleh karena itu, warna ini mempunyai pengaruh mengurangi ketegangan otot-otot tubuh dan tekanan darah. Sebagai alat untuk menimbulkan suasana dingin dan tenang dalam kantor untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, warna biru baik sekali diergunakan. Hanya kalau berlebih-lebihan, dapat menimbulkan pengaruh menekan perasaan.
Menurut penelitian warna-warna yang digunakan dengan gedung perkantoran yaitu :
88% warna putih
88% campuran warna puutih dan hijau
83 % warna abu-abu
81 % warna gading
Warna yang tepat untuk suatu kantor tergantung pada macam dan sifatnya pekerjaan di kantor yang bersangkutan.
Jika pekerjaan membutuhkan ketenangan sebaiknya dipakai warna biru pada dinding kantor
Jika pekerjaan merupakan produktivitas diperlukan warna putih.
C. Udara
Mengenai factor udara ini, yang penting sekali ialah suhu udara dan banyaknya uap air pada udara itu.
Tubuh manusia secara terus menerus mengeluarkan panas agar dapat hidup terus. Untuk dapat memancarkan panas itu, perlulah udara di sekelilingnya mempunyai suhu yang lebih rendah dari pada suhu badan manusia. Badan manusia yang normal mempunyai suhu 37 derajat celcius.
Agar tercipta kenyamanan dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor pengaturan udara juga sangat diperhatikan udara untuk AC diruangan kantor biasanya dipakai 270 C, usaha-usaha yang dibuat yaitu :
o Mengatur suhu udara dalam ruang kerja dengan alat AC atau kipas angin
o Mengusahakan sebanyak mungkin peredaran udara dalam ruangan kerja
o Mengatur pemakaian kerja yang dipakai oleh para pekerja
Cara yang lain untuk mengeluarkan panas dari tubuh manusia ialah dengan menguapkan peluh. Agar peluh dari badan manusia dapat menguap sepenuhnya, perlulah pula udara itu cukup kering untuk menerima uap baru.
Udara di Indonesia terlampau panas dan lembab, sehinnga orang tidak dapat memancarkan panas dari tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Udara tropic yang panas dan lembab mempunyai pengaruh menekan terhadap perkembangan tenaga dan daya cipta seseorang. Udara yang panas membuat orang mudah mengantik, cepat lelah, an kurang bersemangat.
D. Suara
Untuk mengatasi factor suara yang sering-sering mengurangi efisiensi kerja para pegawai, hendaknya diperhatikan letak alat-alat gaduh.
Usaha-usaha lain yang dapat dijalankan dalam kamar yang memakai alat-alat gaduh ialah pada langit-langit atau dindingnya dipakai lapisan-lapisan penyerap suara. Lapisa-lapisan ini seperti karton tebal dan permukaannya berlubang-lubang. Cara lain untuk mengurangi kegaduhan ialah misalna mesin-mesin tik dibawahnya di beri alas karet busa tipis. Untuk pesawat telepon; ada baiknya juga dibuatkan bilik kecil yang dapat ditutup rapat. Dengan demikian, pembicaraan-pembicaraan tak akan terganggu oleh suara mesin tik atau mengganggu pegawai-pegawai yang sedang bekerja. Ini juga ada manfaatnya kalo seseorang pejabat harus membicarakan sesuatu yang tidak boleh di dengar oleh pegawai-pegawai sekelilingnya.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya, sebagai berikut :
1. Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang Gie menyatakan “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak” (1988:200).
2. Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan “Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alt perlengkapan pada luas lantai yang tersedia” (1956:117).
pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya :
1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu.
2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. (The Liang Gie, 1983:162).
Asas-asas tata ruang perkantoran antara lain :
1. Asas mengenai jarak pendek
2. Asas mengenai rangkaian kerja
3. Asas mengenai penggunaan segenap ruang
4. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan fisik kantor : cahaya, warna, udara, dan suara.
Daftar Pustaka
http://gurulia.wordpress.com/2009/04/08/definisipengertian-tata-ruang-kantor/
http://jurnal.tukerbuku.com/
(the liang gie)
pengembangan kurikulum
Laporan Hasil Diskusi Kelompok 1
“Pengembangan Kurikulum”
MANAJEMEN PENDIDIKAN 2009
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PEMBAHASAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
1. Perumusan Rasional / Dasar Pemikiran
Yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional .Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya.
Landasan pengembangan kurikulum dapat menjadi titik tolak sekaligus titik sampai . titik tolak berarti pengembangan kurikulum dapat didorong oleh pembaharuan tertentu seperti penemuan teori belajar yang baru dan perubahan tuntutan masyarakat terhadap fungsi sekolah.
Berikut ini merupakan landasan pengembangan kurikulum :
1. Historis
2. Sosiologis
3. Filosofis
4. Psikologis, dan
5. Scientific
Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok : (1) prinsip – prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus : prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sedangkan Asep Herry Hernawan dkk (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :
1. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebutmemiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).
2. Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang peserta didik.
3. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungandalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
4. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Landasan Hukum
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
• ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan
• ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan
undang-undang.
13 Model Kurikulum bagi Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar-2007 2
2. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Peserta didik
• pasal 48
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)
tahun untuk semua peserta didik.
3. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• pasal 5 ayat (2) :
Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan
atau social berhak memperoleh pendidikan khusus.
• pasal 32 ayat (1) :
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22, 23, 24 tahun 2006 tentang Standar
Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Pelaksanaan
2. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan
Tujuan
Komponen Tujuan
Ada dua macam tujuan yang terkandung di dalam kurikulum sekolah :
1. Tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan
Selaku lembaga pendidikan setiap sekolah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan – tujuan tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita harapkan dimiliki murid setelah mereka menyelesaikan seluruh program pendidikan dari sekolah tersebut atau dengan kata lain disebut dengan tujuan institusional.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi
Tujuan ini digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang kita harapkan dimiliki oleh murid setelah mempelajari suatu bidang studi pada suatu sekolah tertentu.
3. Penentuan Struktur dan Isi Program
1. Organisasi
Struktur atau susunan program suatu kurikulum mengenala apa yang diseut struktur horizontal dan struktur vertical
a. Struktur horizontal
Struktur horizontal suatu kurkulum berkenaan dengan apakah kurikulum itu diorganisasikan dalam bentuk :
1. Mata-mata pelajaran secara terpisah (subject centered) misalnya : biologi, fisika, sejarah dll.
2. Kelompok-kelompok mata pelajaran / bidang studi (broadfied) misalnya IPA, IPS, Kesenian, Matematika. Dll.
3. Kesatuan program tanpa mengenal mata pelajaran maupun bidang setuju (integrated program)
2. Struktur Vertikal
Stuktur vertical suatu kurikulum berkenaan dengan apakah kurikulum tersebut dilaksanakan melalui :
1. Sistem kelas, misalnya kelas I, II, III dan seterusnya di mana kenaikan kelas diadakan disetuap tahun secara serempak.
2. Program tanpa kelas, dimana perpindahan dari suatu tingkat program ke tingkat program berikutnya dapat dilakukan setiapa waktu tanpa harus menunggu teman-teman yang lain.
3. Kombinasi keduanya.
Istilah kurikulum dapat mengacu kepada pengertian yang amat luas atau sebaliknya sangat sempit. Dalam pengertian luas kurikulum mengacu pada program pengajaran pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Sebaliknya, dalam pengertian sempit kurikulum dapat mengacu ke program pengajaran suatu mata pelajaran. Baik dalam pengertian luas maupun sempit, kurikulum harus memiliki kesesuaian yang bersifat eksternal (tuntutan masyarakat) dan internal (antarkomponen kurikulum). Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, isi atau materi, proses penyampaian, dan evaluasi.
implementasi kurikulum kiranya perlu melihat definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) yang berbununyi: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut pada pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
4. Pemilihan dan Pengorganisasian Materi
Identifikasi Jenis-jenis Materi Pembelajaran
Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas /ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip dan prosedur.
Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, sepe[ti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian.
Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semirutin, dan rutin. Misalnya tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan komputer, mengoperasikan mesin dan sebagainya.
Materi yang akan dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Sebab, setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Misalnya metode pembelajaran materi fakta atau hafalan bisa menggunakan “jembatan keledai”, “jembatan ingatan” (mnemonics), sedangkan metode pembelajaran materi prosedur dengan cara “demonstrasi”.
Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita belajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau keterampilan motorik.
Berikut adalah pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran.
a.Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa? Kalau jawabannya “ya” maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah “fakta”. Contoh: Nama dan lambang zat kimia, nama-nama organ tubuh manusia.
b. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi? Kalau jawabannya “ya” berarti materi yang harus diajarkan adalah “konsep”. Contoh : Seorang guru Biologi menunjukkan beberapa tumbuh-tumbuhan kemudian peserta didik diminta untuk menglasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk tumbuhan berakar serabut dan mana yang berakar tunggang.
c. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu? Bila “ya” maka materi yang harus diajarkan adalah “prosedur”. Contoh :
*Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan membelajarkan bagaimana proses penyusunan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dalam mewujudkan persamaan Hak Asasi Manusia.
*Seorang guru Fisika menjelaskan tentang bagaimana membuat magnet buatan. Seorang guru Kimia mengajarkan bagaimana membuat sabun mandi.
d.Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan hubungan antara berbagai macam konsep? Bila jawabannya “ya”, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori “prinsip”. Contoh :
*Seorang guru Matematika menjelaskan cara menghitung luas segitiga menggunakan aturan Trigonometri. Rumus luas segitiga adalah setengah dari perkalian dua sisi berdekatan kali sinus sudut yang diapit .
*Seorang guru Ekonomi menjelaskan hubungan antara penawaran dan permintaan suatu barang dalam lalu lintas ekonomi. Jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik.
d. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, suka tidak suka, indah tidak indah? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek sikap atau nilai. Contoh: Budi memilih tidak menaati rambu-rambu lalulintas daripada terlambat ke sekolah walau telah dibelajarkan pentingnya menaati peraturan lalu lintas.
e. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik. Contoh: Dalam pelajaran lompat tinggi, peserta didik diharapkan mampu melompati mistar setinggi 125 centimeter. Materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah teknik lompat tinggi.
5. Pengorganisasian Kegiatan Pembelajaran
Istilah kurikulum mempunyai berbagai macam arti jika kita telusuri maka akan kita kenal berbagai macam kurikulum ditinjau dari berbagai aspek. :
• Ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kita mengenal beberapa istilah kurikulum sebagai berikut:
1. Kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum.
2. Kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Sedang pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar.
3. Kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan guru datang tepat waktu ketika mengajar di kelas, sebagai contoh, akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik.
• Berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakan:
1. Kurikulum terpisah-pisah (separated curriculum), kurikulum yang mata pelajarannya dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya, mata pelajaran sejarah diberikan terpisah dengan mata pelajaran geografi, dan seterusnya.
2. Kurikulum terpadu (integrated curriculum), kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Misalnya Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan fusi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah Sekolah Dasar. Mata pelajaran matematika, sains, bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran lain diberikan dalam satu tema tertentu.
3. Kurikulum terkorelasi (corelated curriculum), kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain.
• Berdasarkan pengembangnya dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi:
1. Kurikulum nasional (national curriculum), yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional.
2.Kurikulum negara bagian (state curriculum), yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat.
Kurikulum sekolah (school curriculum), yakni kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah lahir dari keinginan untuk melakukan diferensiasi dalam kurikulum.
6. Pemilihan Sumber, Alat, dan Sarana
Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah bahwa media adalah harus dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya bila tujuan atau kompetensi siswa bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan. Selain pertimbangan tersebut Sanjaya (2008) mengungkapkan sejumlah pertimbangan lain yang dapat kita gunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yakni dengan menggunakan kata ACTION (
Access, Cost, Technology, Interactivity, Organization, Novelty )
1.Access,
artinya bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan?.
Akses juga menyangkut aspek kebijakan, apakah media tersebut diijinkan untuk digunakan?
2.Cost,
hal ini menyangkut pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya.
3.Technology,
dalam pemilihan media perlu juga dipertimbangkan ketersediaan teknologiya dan kemudahan dalam penggunaannnya.
4.Interactivity,
media yang baik adalah media yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktifitas.
5.Organization,
menyangkut pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga dan bagaimana pengorganisasiannya.
6.Novelty,
menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik.Kriteria diatas mungkin juga berlaku
untuk mempertimbangkan pemilihan sumber belajar. Sudrajat (2008) lebih lanjut mengemukakan lima kriteria dalam pemilihan sumber belajar, yaitu:
1.Ekonomis, sumber belajar yang digunakan tidak harus terpatok pada harga yang mahal.
2.Praktis, sumber belajar yang dipilih tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan langka.
3.Mudah, sumber belajar harus dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita.
4. Fleksibel, artinya sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional
5. Sesuai dengan tujuan, sumber belajar harus dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa.
7. Penentuan Cara Mengukur Hasil Belajar
Macam-macam Evaluasi
1. Formatif
Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan / topik, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Winkel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung, agar siswa dan guru memperoleh informasi (feedback) mengenai kemajuan yang telah dicapai. Sementara Tesmer menyatakan formative evaluation is a judgement of the strengths and weakness of instruction in its developing stages, for purpose of revising the instruction to improve its effectiveness and appeal. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengontrol sampai seberapa jauh siswa telah menguasai materi yang diajarkan pada pokok bahasan tersebut. Wiersma menyatakan formative testing is done to monitor student progress over period of time. Ukuran keberhasilan atau kemajuan siswa dalam evaluasi ini adalah penguasaan kemampuan yang telah dirumuskan dalam rumusan tujuan (TIK) yang telah ditetapkan sebelumnya. TIK yang akan dicapai pada setiap pembahasan suatu pokok bahasan, dirumuskan dengan mengacu pada tingkat kematangan siswa. Artinya TIK dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan awal anak dan tingkat kesulitan yang wajar yang diperkiran masih sangat mungkin dijangkau/ dikuasai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Dengan kata lain evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang telah berhasil dan siapa yang dianggap belum berhasil untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang tepat. Tindak lanjut dari evaluasi ini adalah bagi para siswa yang belum berhasil maka akan diberikan remedial, yaitu bantuan khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami suatu pokok bahasan tertentu. Sementara bagi siswa yang telah berhasil akan melanjutkan pada topik berikutnya, bahkan bagi mereka yang memiliki kemampuan yang lebih akan diberikan pengayaan, yaitu materi tambahan yang sifatnya perluasan dan pendalaman dari topik yang telah dibahas.
2. Sumatif
Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang didalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Winkel mendefinisikan evaluasi sumatif sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu, yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi.
3. Diagnostik
Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal, selama proses, maupun akhir pembelajaran. Pada tahap awal dilakukan terhadap calon siswa sebagai input. Dalam hal ini evaluasi diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa. Pada tahap proses evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran mana yang masih belum dikuasai dengan baik, sehingga guru dapat memberi bantuan secara dini agar siswa tidak tertinggal terlalu jauh. Sementara pada tahap akhir evaluasi diagnostik ini untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa atas seluruh materi yang telah dipelajarinya. Berikut adalah Prinsip Evaluasi :
Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi, agar mendapat informasi yang akurat, diantaranya:
1. Dirancang secara jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. patokan : Kurikulum/silabi.
2. Penilaian hasil belajar menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar.
3. Agar hasil penilaian obyektif, gunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif.
4. Hasilnya hendaknya diikuti tindak lanjut.
Prinsip lain yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto adalah:
1. Penilaian hendaknya didasarkan pada hasil pengukuran yang komprehensif.
2. Harus dibedakan antara penskoran (scoring) dengan penilaian (grading)
3. Hendaknya disadari betul tujuan penggunaan pendekatan penilaian (PAP dan PAN)
4. Penilaian hendaknya merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar.
5. Penilaian harus bersifat komparabel.
6. Sistem penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan guru.
Pendekatan Evaluasi
Ada dua jenis pendekatan penilaian yang dapat digunakan untuk menafsirkan sekor menjadi nilai. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan, proses, standar dan juga akan menghasilkan nilai yang berbeda. Karena itulah pemilihan dengan tepat pendekatan yang akan digunakan menjadi penting. Kedua pendekatan itu adalah Pendekatan Acuan Norma (PAN) dan Pendekatan Acuan Patokan (PAP).
Sejalan dengan uraian di atas, Glaser (1963) yang dikutip oleh W. James Popham menyatakan bahwa terdapat dua strategi pengukuran yang mengarah pada dua perbedaan tujuan substansial, yaitu pengukuran acuan norma (NRM) yang berusaha menetapkan status relatif, dan pengukuran acuan kriteria (CRM) yang berusaha menetapkan status absolut. Sejalan dengan pendapat Glaser, Wiersma menyatakan norm-referenced interpretation is a relative interpretation based on an individual’s position with respect to some group. Glaser menggunakan konsep pengukuran acuan norma (Norm Reference Measurement / NRM) untuk menggambarkan tes prestasi siswa dengan menekankan pada tingkat ketajaman suatu pemahaman relatif siswa. Sedangkan untuk mengukur tes yang mengidentifikasi ketuntasan / ketidaktuntasan absolut siswa atas perilaku spesifik, menggunakan konsep pengukuran acuan kriteria (Criterion Reference Measurement).
“Pengembangan Kurikulum”
MANAJEMEN PENDIDIKAN 2009
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PEMBAHASAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
1. Perumusan Rasional / Dasar Pemikiran
Yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional .Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologinya.
Landasan pengembangan kurikulum dapat menjadi titik tolak sekaligus titik sampai . titik tolak berarti pengembangan kurikulum dapat didorong oleh pembaharuan tertentu seperti penemuan teori belajar yang baru dan perubahan tuntutan masyarakat terhadap fungsi sekolah.
Berikut ini merupakan landasan pengembangan kurikulum :
1. Historis
2. Sosiologis
3. Filosofis
4. Psikologis, dan
5. Scientific
Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok : (1) prinsip – prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus : prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sedangkan Asep Herry Hernawan dkk (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :
1. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebutmemiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).
2. Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang peserta didik.
3. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungandalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
4. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Landasan Hukum
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
• ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan
• ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan
undang-undang.
13 Model Kurikulum bagi Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar-2007 2
2. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Peserta didik
• pasal 48
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)
tahun untuk semua peserta didik.
3. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• pasal 5 ayat (2) :
Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan
atau social berhak memperoleh pendidikan khusus.
• pasal 32 ayat (1) :
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22, 23, 24 tahun 2006 tentang Standar
Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Pelaksanaan
2. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan
Tujuan
Komponen Tujuan
Ada dua macam tujuan yang terkandung di dalam kurikulum sekolah :
1. Tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan
Selaku lembaga pendidikan setiap sekolah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan – tujuan tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita harapkan dimiliki murid setelah mereka menyelesaikan seluruh program pendidikan dari sekolah tersebut atau dengan kata lain disebut dengan tujuan institusional.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi
Tujuan ini digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang kita harapkan dimiliki oleh murid setelah mempelajari suatu bidang studi pada suatu sekolah tertentu.
3. Penentuan Struktur dan Isi Program
1. Organisasi
Struktur atau susunan program suatu kurikulum mengenala apa yang diseut struktur horizontal dan struktur vertical
a. Struktur horizontal
Struktur horizontal suatu kurkulum berkenaan dengan apakah kurikulum itu diorganisasikan dalam bentuk :
1. Mata-mata pelajaran secara terpisah (subject centered) misalnya : biologi, fisika, sejarah dll.
2. Kelompok-kelompok mata pelajaran / bidang studi (broadfied) misalnya IPA, IPS, Kesenian, Matematika. Dll.
3. Kesatuan program tanpa mengenal mata pelajaran maupun bidang setuju (integrated program)
2. Struktur Vertikal
Stuktur vertical suatu kurikulum berkenaan dengan apakah kurikulum tersebut dilaksanakan melalui :
1. Sistem kelas, misalnya kelas I, II, III dan seterusnya di mana kenaikan kelas diadakan disetuap tahun secara serempak.
2. Program tanpa kelas, dimana perpindahan dari suatu tingkat program ke tingkat program berikutnya dapat dilakukan setiapa waktu tanpa harus menunggu teman-teman yang lain.
3. Kombinasi keduanya.
Istilah kurikulum dapat mengacu kepada pengertian yang amat luas atau sebaliknya sangat sempit. Dalam pengertian luas kurikulum mengacu pada program pengajaran pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Sebaliknya, dalam pengertian sempit kurikulum dapat mengacu ke program pengajaran suatu mata pelajaran. Baik dalam pengertian luas maupun sempit, kurikulum harus memiliki kesesuaian yang bersifat eksternal (tuntutan masyarakat) dan internal (antarkomponen kurikulum). Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, isi atau materi, proses penyampaian, dan evaluasi.
implementasi kurikulum kiranya perlu melihat definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) yang berbununyi: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut pada pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
4. Pemilihan dan Pengorganisasian Materi
Identifikasi Jenis-jenis Materi Pembelajaran
Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas /ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip dan prosedur.
Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, sepe[ti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian.
Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semirutin, dan rutin. Misalnya tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan komputer, mengoperasikan mesin dan sebagainya.
Materi yang akan dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Sebab, setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Misalnya metode pembelajaran materi fakta atau hafalan bisa menggunakan “jembatan keledai”, “jembatan ingatan” (mnemonics), sedangkan metode pembelajaran materi prosedur dengan cara “demonstrasi”.
Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita belajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau keterampilan motorik.
Berikut adalah pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran.
a.Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa? Kalau jawabannya “ya” maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah “fakta”. Contoh: Nama dan lambang zat kimia, nama-nama organ tubuh manusia.
b. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi? Kalau jawabannya “ya” berarti materi yang harus diajarkan adalah “konsep”. Contoh : Seorang guru Biologi menunjukkan beberapa tumbuh-tumbuhan kemudian peserta didik diminta untuk menglasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk tumbuhan berakar serabut dan mana yang berakar tunggang.
c. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu? Bila “ya” maka materi yang harus diajarkan adalah “prosedur”. Contoh :
*Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan membelajarkan bagaimana proses penyusunan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dalam mewujudkan persamaan Hak Asasi Manusia.
*Seorang guru Fisika menjelaskan tentang bagaimana membuat magnet buatan. Seorang guru Kimia mengajarkan bagaimana membuat sabun mandi.
d.Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan hubungan antara berbagai macam konsep? Bila jawabannya “ya”, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori “prinsip”. Contoh :
*Seorang guru Matematika menjelaskan cara menghitung luas segitiga menggunakan aturan Trigonometri. Rumus luas segitiga adalah setengah dari perkalian dua sisi berdekatan kali sinus sudut yang diapit .
*Seorang guru Ekonomi menjelaskan hubungan antara penawaran dan permintaan suatu barang dalam lalu lintas ekonomi. Jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik.
d. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, suka tidak suka, indah tidak indah? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek sikap atau nilai. Contoh: Budi memilih tidak menaati rambu-rambu lalulintas daripada terlambat ke sekolah walau telah dibelajarkan pentingnya menaati peraturan lalu lintas.
e. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik. Contoh: Dalam pelajaran lompat tinggi, peserta didik diharapkan mampu melompati mistar setinggi 125 centimeter. Materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah teknik lompat tinggi.
5. Pengorganisasian Kegiatan Pembelajaran
Istilah kurikulum mempunyai berbagai macam arti jika kita telusuri maka akan kita kenal berbagai macam kurikulum ditinjau dari berbagai aspek. :
• Ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kita mengenal beberapa istilah kurikulum sebagai berikut:
1. Kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum.
2. Kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Sedang pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar.
3. Kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan guru datang tepat waktu ketika mengajar di kelas, sebagai contoh, akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik.
• Berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakan:
1. Kurikulum terpisah-pisah (separated curriculum), kurikulum yang mata pelajarannya dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya, mata pelajaran sejarah diberikan terpisah dengan mata pelajaran geografi, dan seterusnya.
2. Kurikulum terpadu (integrated curriculum), kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Misalnya Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan fusi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah Sekolah Dasar. Mata pelajaran matematika, sains, bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran lain diberikan dalam satu tema tertentu.
3. Kurikulum terkorelasi (corelated curriculum), kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain.
• Berdasarkan pengembangnya dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi:
1. Kurikulum nasional (national curriculum), yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional.
2.Kurikulum negara bagian (state curriculum), yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat.
Kurikulum sekolah (school curriculum), yakni kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah lahir dari keinginan untuk melakukan diferensiasi dalam kurikulum.
6. Pemilihan Sumber, Alat, dan Sarana
Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah bahwa media adalah harus dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya bila tujuan atau kompetensi siswa bersifat menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan. Selain pertimbangan tersebut Sanjaya (2008) mengungkapkan sejumlah pertimbangan lain yang dapat kita gunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yakni dengan menggunakan kata ACTION (
Access, Cost, Technology, Interactivity, Organization, Novelty )
1.Access,
artinya bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan?.
Akses juga menyangkut aspek kebijakan, apakah media tersebut diijinkan untuk digunakan?
2.Cost,
hal ini menyangkut pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya.
3.Technology,
dalam pemilihan media perlu juga dipertimbangkan ketersediaan teknologiya dan kemudahan dalam penggunaannnya.
4.Interactivity,
media yang baik adalah media yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktifitas.
5.Organization,
menyangkut pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga dan bagaimana pengorganisasiannya.
6.Novelty,
menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik.Kriteria diatas mungkin juga berlaku
untuk mempertimbangkan pemilihan sumber belajar. Sudrajat (2008) lebih lanjut mengemukakan lima kriteria dalam pemilihan sumber belajar, yaitu:
1.Ekonomis, sumber belajar yang digunakan tidak harus terpatok pada harga yang mahal.
2.Praktis, sumber belajar yang dipilih tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan langka.
3.Mudah, sumber belajar harus dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita.
4. Fleksibel, artinya sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional
5. Sesuai dengan tujuan, sumber belajar harus dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa.
7. Penentuan Cara Mengukur Hasil Belajar
Macam-macam Evaluasi
1. Formatif
Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan / topik, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Winkel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung, agar siswa dan guru memperoleh informasi (feedback) mengenai kemajuan yang telah dicapai. Sementara Tesmer menyatakan formative evaluation is a judgement of the strengths and weakness of instruction in its developing stages, for purpose of revising the instruction to improve its effectiveness and appeal. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengontrol sampai seberapa jauh siswa telah menguasai materi yang diajarkan pada pokok bahasan tersebut. Wiersma menyatakan formative testing is done to monitor student progress over period of time. Ukuran keberhasilan atau kemajuan siswa dalam evaluasi ini adalah penguasaan kemampuan yang telah dirumuskan dalam rumusan tujuan (TIK) yang telah ditetapkan sebelumnya. TIK yang akan dicapai pada setiap pembahasan suatu pokok bahasan, dirumuskan dengan mengacu pada tingkat kematangan siswa. Artinya TIK dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan awal anak dan tingkat kesulitan yang wajar yang diperkiran masih sangat mungkin dijangkau/ dikuasai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Dengan kata lain evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang telah berhasil dan siapa yang dianggap belum berhasil untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang tepat. Tindak lanjut dari evaluasi ini adalah bagi para siswa yang belum berhasil maka akan diberikan remedial, yaitu bantuan khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami suatu pokok bahasan tertentu. Sementara bagi siswa yang telah berhasil akan melanjutkan pada topik berikutnya, bahkan bagi mereka yang memiliki kemampuan yang lebih akan diberikan pengayaan, yaitu materi tambahan yang sifatnya perluasan dan pendalaman dari topik yang telah dibahas.
2. Sumatif
Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang didalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Winkel mendefinisikan evaluasi sumatif sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu, yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi.
3. Diagnostik
Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal, selama proses, maupun akhir pembelajaran. Pada tahap awal dilakukan terhadap calon siswa sebagai input. Dalam hal ini evaluasi diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa. Pada tahap proses evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran mana yang masih belum dikuasai dengan baik, sehingga guru dapat memberi bantuan secara dini agar siswa tidak tertinggal terlalu jauh. Sementara pada tahap akhir evaluasi diagnostik ini untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa atas seluruh materi yang telah dipelajarinya. Berikut adalah Prinsip Evaluasi :
Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi, agar mendapat informasi yang akurat, diantaranya:
1. Dirancang secara jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. patokan : Kurikulum/silabi.
2. Penilaian hasil belajar menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar.
3. Agar hasil penilaian obyektif, gunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif.
4. Hasilnya hendaknya diikuti tindak lanjut.
Prinsip lain yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto adalah:
1. Penilaian hendaknya didasarkan pada hasil pengukuran yang komprehensif.
2. Harus dibedakan antara penskoran (scoring) dengan penilaian (grading)
3. Hendaknya disadari betul tujuan penggunaan pendekatan penilaian (PAP dan PAN)
4. Penilaian hendaknya merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar.
5. Penilaian harus bersifat komparabel.
6. Sistem penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan guru.
Pendekatan Evaluasi
Ada dua jenis pendekatan penilaian yang dapat digunakan untuk menafsirkan sekor menjadi nilai. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan, proses, standar dan juga akan menghasilkan nilai yang berbeda. Karena itulah pemilihan dengan tepat pendekatan yang akan digunakan menjadi penting. Kedua pendekatan itu adalah Pendekatan Acuan Norma (PAN) dan Pendekatan Acuan Patokan (PAP).
Sejalan dengan uraian di atas, Glaser (1963) yang dikutip oleh W. James Popham menyatakan bahwa terdapat dua strategi pengukuran yang mengarah pada dua perbedaan tujuan substansial, yaitu pengukuran acuan norma (NRM) yang berusaha menetapkan status relatif, dan pengukuran acuan kriteria (CRM) yang berusaha menetapkan status absolut. Sejalan dengan pendapat Glaser, Wiersma menyatakan norm-referenced interpretation is a relative interpretation based on an individual’s position with respect to some group. Glaser menggunakan konsep pengukuran acuan norma (Norm Reference Measurement / NRM) untuk menggambarkan tes prestasi siswa dengan menekankan pada tingkat ketajaman suatu pemahaman relatif siswa. Sedangkan untuk mengukur tes yang mengidentifikasi ketuntasan / ketidaktuntasan absolut siswa atas perilaku spesifik, menggunakan konsep pengukuran acuan kriteria (Criterion Reference Measurement).
observasi kurikulum
Kata Pengantar
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan laporan observasi mengenai kurikulum yang diterapkan pada tingkat sekolah mengengah atas, sebagai pemenuhan tugas matakuliah Manajemen Kurikulum
Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada orangtua kami, dosen kami, Kepala SMA N 22 Jakarta yang telah mengizinkan kami untuk melakukan observasi beserta staff kurikulum yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait kurikulum, rekan-rekan Mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya laporan observasi yang kami susun. Sebagai insan pembelajar, kami menyadari apa yang kami hasilkan jauh dari kesempurnaan, maka dengan rendah hati kami mengharapkan agar pembaca dapat memberikan saran dan kritik sebagai bahan pembelajaran yang dapat kami gunakan di kemudian hari sehinnga dapat menjadi lebih baik. Besar harapan kami laporan observasi ini bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.
Jakarta, Mei 2010
Penulis
BAB 1
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 butir 19 UU No. 20 tahun 2003). Kurikulum selalu berkembang dengan harapan mampu menjadikan output dari pendidikan menjadi lebih baik dengan mampu memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pesrta didik. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, berimbas pula pada otonomi sekolah yang berkewajiban untuk mengembangkan materi atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh pemerintah maka tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan yaitu sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan memantau di daerah masing – masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.
I.2 Tujuan
Laporan yang kami susun sebagai tindak lanjut dari observasi yang telah kami lakukan di SMA N 22 bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum yang diberlakukan pada sekolah tersebut.
I.3 Manfaat
Dapat digunakan sebagai pedoman dan perbandingan antara teori kurikulum yang ada dengan implementasi kurikulum yang diterapkan di SMA dan juga sebagai bahan evaluasi atau pembelajaran.
I.4 Metode
Terselesaikannya penyusunan laporan observasi ini dengan menggunakan metode wawancara, dan dilengkapi dengan literatur buku sebagai penunjang.
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Profil Singkat Sekolah
a. Visi
Menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi dan bertaqwa
b. Misi
1. Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dengan sarana pembelajaran yg memadai
2. Menumbuhkan semangat keunggulan serta meningkatkan motivasi diri untuk lebih berprestasi.
3. Mendorong mengenal potensi supaya berkembang optimal.
4. Meningkatkan kedisiplinan
5. Melaksanakan pengembangan diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler
c. Tujuan
1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan yang prima
2. Meningkatkan rata-rata nilai Rapor maupun nilai Ujian Nasional
3. Meningkatkan jumlah lulusan menjadi 100%
4. Meningkatkan jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta Favorit
5. Meningkatkan kwalitas guru
6. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin dalam upaya menumbuhkan kepribadian yang mantap dan berhati nurani yang damai
7. Menjalin kerja sama dan kemitraan yang harmonis antara sekolah, Komite sekolah dan seluruh Stakeholder sekolah
II.2 Penerapan Kurikulum SMA N 22 Jakarta
Dalam upaya menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan dimasa mendatang, terutama dalam menghadapi perkembangan global yang melanda berbagai aspek kehidupan dimasyarakat. Para pengelola pendidikan harus mampu mengantisipasi segala kemungkinan dimasa mendatang agar mampu bersaing dalam mengelola pendidikan secara professional. Kegiatan belajar mengajar pada sekolah tidak akan tercapai maksimal tanpa adanya tim yang merencanakan dan mengatur jalannya proses belajar mengajar. Sekolah yang baik hendaknya memiliki tim penyusun kurikulum yang mampu memberdayakan segala kemampuan akademik maupun sumber daya lain dengan tujuan kesesuaian potensi peserta didik dan materi pembelajaran yang ada.
Setelah melakukan observasi yang dilakukan pada hari Rabu, 5 Mei 2010 di SMA N 22 Jakarta, berikut ini adalah hasil observasi yang kami dapat dari narasumber Ibu Nur Nilam selaku staff kurikulum di sekolah tersebut.
A. Penerapan Kurikulum
Penerapan KTSP di SMA N 22 Jakarta memiliki muatan seperti :
a. Standar Kelulusan (SKL)
b. Struktur dan muatan kurikulum
c. Muatan local
d. Kegiatan pengembagan diri
e. Pengaturan beban belajar
f. Ketuntasan belajar
g. Kenaikan kelas, kelulusan
h. Penjurusan
i. Life skills
j. Pendidikan berbasis local dan global
Bagi siswa yang telah terlihat potensi baik dalam akademik maupun non akademik diarahkan, diberi gambaran, dibimbing sesuai potensi yang dimiliki sehingga mampu mengekplorasi kemampuan secara maksimal yang dapat membawa citra baik bagi sekolah pada umumnya.
Pada kurikulum KTSP ini guru tidak lagi memberi tugas dengan ceramah saja, melainkan siswa dituntut untuk mampu memanfaatkan segala media yang ada sebagai penunjan kegiatan belajar.
Metode yang digunakan walaupun masih dominan menggunakan sistem ceramah guru, namun tanya jawab interaktif antara guru dan siswa sangat ditekankan, misalnya saja sebelum memasuki materi pelajaran hari ini, guru menanyakan mengenai materi pelajaran sebelumnya, sehingga dapat menyegarkan kembali ingatan para siswa, dan ada keberlanjutan materi yang diingat oleh siswa. Hal ini dilakukan agar siswa terpancing dan merespon pelajaran yang diberikan oleh guru.
Kurikulum yang diterapkan SMA N 22 Jakarta adalah KTSP, dimana kurilulum tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki sekolah. Demi tercapainya visi dan misi sekolah terutama dalam bidang kurikulum maka kegiatan yang dilakukan oleh tim kurikulum adalah :
Program kerja bagian kurikulum :
Membantu kepala sekolah dalam kegiatan :
1. menyusun kalender pendidikan
2. menyusun program semester, tahunan, alokasi waktu
3. Menyusun program tugas guru
4. menyusun jadwal pelajaran
5. Menyusun evaluasi belajar
6. Merencanakan dan mengkoordinasi para petugas untuk melaksanakan kurikulum program satuan pelajaran dan alokasi waktu.
7. merencanakan dan mengkoordinasikan cara pelaksanaan evaluasi belajar.
8. menyusun pedoman (sesuai petunjuk dinas dikmenti)
untuk :
a. menetapkan jurusan dan kelulusan siswanya.
b. Penentuan kenaikan kelas
c. Penentuan kelulusan tamat belajar para siswa
9. Merencanakan pertemuan guru untuk :
a. Membahas (diskusi) tentang pelaksanaan pelajaran dan pendidikan di sekolahnya.
b. Meningkatkan disiplin dan tata tertib kerja
c. Membina siswa yang mengalami kesulitan kegiatan belajar / mengajar
10. Merencanakan dan melaksanakan :
a. Peninjauan atau observasi studi
b. Karyawisata
c. Mengelola perpus
d. Membina dan mengkoordinasikan para petugas/aparat sekolah khususnya agar bertugas dengan baik.
Dalam melaksanakan tugas wakil kepala sekolah urusan kurikulum dapat dibantu oleh beberapa orang guru sebagai staaf urusan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan sekolah.
Program kerja Sekolah
Berikut ini adalah program kerja yang disusun oleh pihak sekolah dalam rangka peningkatan kualitas output siswa, yang terdiri dari program kerja jangka penjang, mengengah dan pendek.
untuk jangka panjang :
• Meningkatkan kualitas pendidikan SMA Negeri 22 menjadi SMA Unggulan
• Menciptakan SMA Negeri 22 menjadi salah satu SMA yang memiliki kemandirian dalam pengembangan dan pengelolaan dengan berpola Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
• Menciptakan peserta didik yang berpribadi mantap dan mempunyai Imtaq tinggi
• Sekolah yang memiliki sarana prasarana berteknologi tinggi
Untuk jangka menengah :
• Mewujudkan SMAN 22 menjadi sekolah pendamping unggulan/unggulan
• Meningkatkan kualitas siswa sehingga menjadi siswa unggul dalam akademik dan non akademik
• Meningkatkan profesionalisme guru dan pegawai
Untuk program jangka pendeknya :
• Peningkatan prestasi siswa
• Kelulusan
• Nilai rata-rata UN
• Jumlah keterserapan di PTN
• Ekskul dan pengembangan diri
• Peningkatan profesi guru & pegawai
• Meningkatkan Sarana Prasarana sehingga memadai
• Meningkatkan kehumasan
B. Orientasi kurikulum yang diterakan dengan usaha-usaha :
1. melihat keunggulan peserta didik, misalnya mengikutsertakan siswanya tersebut dalam olimpiade science dan memberikan bimbingan secara terus-menerus agar potensi peserta didik mampu dimunculkan.
2. Memberikan bimbingan belajar, biasanya diberikan kepada siswa kelas XII menjelang ujian nasional.
3. Pengembanagn minat dan bakat siswa sangat ditekankan , seperti kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat akademik seperti karya ilmiah remaja, maupun non akademik seperti olahraga dll.
C. Implementasi kurikulum
Implementasi kurikulum yang diterapkan di sekolah belum sepenuhnya mengacu pada student oriented, karena guru masih sangat berperan dalam kelas dengan metode ceramah. Guru masih banyak menjelaskan di depan kelas. Namun pendekatan dilakukan secara intensif biasanya dilakukan pada siswa yang memiliki nilai yang kurang maksimal, dicari apa penyebabnya kemudian bersama pihak sekolah merumuskan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.
D. Sistem penilaian siswa
Sistem penilaian didasarkan pada standar yang telah ditetapkan sekolah, yang dibedakan berdasarkan potensi siswa dari segi kognitif, psikomotorik, afektif. Misalnya saja dalam penilaian suatu praktikum mata pelajaran biologi, siswa dinilai berdasarkan bagaimana siswa mempersiapkna alat percobaan, pengamatan, eksperimen, hasil akhir, dan sebagainya. Kemudian untuk nilai kognitif guru menilai dari tes evaluasi yang dilakukan, seperti kuis, ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Jenis soal berupa Tanya jawab lisan, essay, portofolio, dan pilihan ganda. Keaktifan siswa dan perilaku siswa pada saat kegiatan belajar mengajar juga menjadi penilaian bagi guru.
Berikut ini adalah standar ketuntasan yang diterapkan di SMA N 22 Jakarta :
Ketuntasan Belajar
Berisi tentang Kriteria dan mekanisme penetapan Ketuntasan Minimal Per Mata Pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dg mempertimbangkan hal-hal sbb:
Ketuntasan belajar ideal untuk setiap indikator adalah 0 – 100 %, dgn batas kriteria ideal minimum 75 %.
Sekolah harus menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) per MP dg mempertimbangkan: kemampuan rata2 siswa, kompleksitas, SD pendukung.
Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah batas kriteria ideal, tetapi secara bertahap hrs dapat mencapai kriteria ketuntasan ideal.
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
NO - KKM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Pendidikan Agama :
- Islam
- Protestan
- Katholik
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Fisika
Biologi
Kimia
Sejarah
Geografi
Ekonomi
Sosiologi
Seni budaya
Penjas, Olahraga dan Kesehatan
Teknologi Informasi & Komunikasi
Keterampilan (Bahasa Jerman)
Kewirausahaan 63, 67
60,75
61,25
65,13
63,59
60,11
61,95
64,45
64,57
62,74
60,00
65,34
60,50
64,75
65,77
65,50
65,03
64,48
61,25
Jika hasil belajar siswa telah melampaui KKM tersebut per mata pelajaran maka siswa dinyatakan lulus kompetensi, namun jika belum melampaui maka pihak sekolah mengadakan remedial bagi siswa-siswa yang berada di bawah batas kelulusan minimal.
E. Peningkatan Kualitas Siswa
a. Akademik (meningkatkan hasil belajar siswa)
– Mengadakan Ulangan Harian minimal 4x dalam satu semester
– Mengadakan Ulangan Blok pada bulan Oktober dan Maret
– Menambah jumlah jam belajar pada siswa kelas XII
– Mengadakan Pendalaman Materi (khusus siswa kelas XII)
b. Non Akademik
– Mengefektifkan kegiatan ekskul
– Mengikuti lomba-lomba ekskul, tingkat kodya, provinsi dan nasional
F. Kendala yang dihadapi dalam manajemen kurikulum sekolah
1. Penyusunan program pembelajaran belum semua tepat waktu
2. PBM dan Evaluasi
3. Masih ada guru yang kurang maksimal (kurang efektif)
4. Supervisi yang belum sepenuhnya tercapai.
5. Ketersediaan buku pelajaran/bacaan, siswa maupun guru kurang
6. Media pembelajaran,alat peraga/praktek dan perlengkapan kelas tidak memadai.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan laporan observasi mengenai kurikulum yang diterapkan pada tingkat sekolah mengengah atas, sebagai pemenuhan tugas matakuliah Manajemen Kurikulum
Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada orangtua kami, dosen kami, Kepala SMA N 22 Jakarta yang telah mengizinkan kami untuk melakukan observasi beserta staff kurikulum yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait kurikulum, rekan-rekan Mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya laporan observasi yang kami susun. Sebagai insan pembelajar, kami menyadari apa yang kami hasilkan jauh dari kesempurnaan, maka dengan rendah hati kami mengharapkan agar pembaca dapat memberikan saran dan kritik sebagai bahan pembelajaran yang dapat kami gunakan di kemudian hari sehinnga dapat menjadi lebih baik. Besar harapan kami laporan observasi ini bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.
Jakarta, Mei 2010
Penulis
BAB 1
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 butir 19 UU No. 20 tahun 2003). Kurikulum selalu berkembang dengan harapan mampu menjadikan output dari pendidikan menjadi lebih baik dengan mampu memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pesrta didik. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, berimbas pula pada otonomi sekolah yang berkewajiban untuk mengembangkan materi atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh pemerintah maka tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan yaitu sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan memantau di daerah masing – masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.
I.2 Tujuan
Laporan yang kami susun sebagai tindak lanjut dari observasi yang telah kami lakukan di SMA N 22 bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum yang diberlakukan pada sekolah tersebut.
I.3 Manfaat
Dapat digunakan sebagai pedoman dan perbandingan antara teori kurikulum yang ada dengan implementasi kurikulum yang diterapkan di SMA dan juga sebagai bahan evaluasi atau pembelajaran.
I.4 Metode
Terselesaikannya penyusunan laporan observasi ini dengan menggunakan metode wawancara, dan dilengkapi dengan literatur buku sebagai penunjang.
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Profil Singkat Sekolah
a. Visi
Menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi dan bertaqwa
b. Misi
1. Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dengan sarana pembelajaran yg memadai
2. Menumbuhkan semangat keunggulan serta meningkatkan motivasi diri untuk lebih berprestasi.
3. Mendorong mengenal potensi supaya berkembang optimal.
4. Meningkatkan kedisiplinan
5. Melaksanakan pengembangan diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler
c. Tujuan
1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan yang prima
2. Meningkatkan rata-rata nilai Rapor maupun nilai Ujian Nasional
3. Meningkatkan jumlah lulusan menjadi 100%
4. Meningkatkan jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta Favorit
5. Meningkatkan kwalitas guru
6. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin dalam upaya menumbuhkan kepribadian yang mantap dan berhati nurani yang damai
7. Menjalin kerja sama dan kemitraan yang harmonis antara sekolah, Komite sekolah dan seluruh Stakeholder sekolah
II.2 Penerapan Kurikulum SMA N 22 Jakarta
Dalam upaya menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan dimasa mendatang, terutama dalam menghadapi perkembangan global yang melanda berbagai aspek kehidupan dimasyarakat. Para pengelola pendidikan harus mampu mengantisipasi segala kemungkinan dimasa mendatang agar mampu bersaing dalam mengelola pendidikan secara professional. Kegiatan belajar mengajar pada sekolah tidak akan tercapai maksimal tanpa adanya tim yang merencanakan dan mengatur jalannya proses belajar mengajar. Sekolah yang baik hendaknya memiliki tim penyusun kurikulum yang mampu memberdayakan segala kemampuan akademik maupun sumber daya lain dengan tujuan kesesuaian potensi peserta didik dan materi pembelajaran yang ada.
Setelah melakukan observasi yang dilakukan pada hari Rabu, 5 Mei 2010 di SMA N 22 Jakarta, berikut ini adalah hasil observasi yang kami dapat dari narasumber Ibu Nur Nilam selaku staff kurikulum di sekolah tersebut.
A. Penerapan Kurikulum
Penerapan KTSP di SMA N 22 Jakarta memiliki muatan seperti :
a. Standar Kelulusan (SKL)
b. Struktur dan muatan kurikulum
c. Muatan local
d. Kegiatan pengembagan diri
e. Pengaturan beban belajar
f. Ketuntasan belajar
g. Kenaikan kelas, kelulusan
h. Penjurusan
i. Life skills
j. Pendidikan berbasis local dan global
Bagi siswa yang telah terlihat potensi baik dalam akademik maupun non akademik diarahkan, diberi gambaran, dibimbing sesuai potensi yang dimiliki sehingga mampu mengekplorasi kemampuan secara maksimal yang dapat membawa citra baik bagi sekolah pada umumnya.
Pada kurikulum KTSP ini guru tidak lagi memberi tugas dengan ceramah saja, melainkan siswa dituntut untuk mampu memanfaatkan segala media yang ada sebagai penunjan kegiatan belajar.
Metode yang digunakan walaupun masih dominan menggunakan sistem ceramah guru, namun tanya jawab interaktif antara guru dan siswa sangat ditekankan, misalnya saja sebelum memasuki materi pelajaran hari ini, guru menanyakan mengenai materi pelajaran sebelumnya, sehingga dapat menyegarkan kembali ingatan para siswa, dan ada keberlanjutan materi yang diingat oleh siswa. Hal ini dilakukan agar siswa terpancing dan merespon pelajaran yang diberikan oleh guru.
Kurikulum yang diterapkan SMA N 22 Jakarta adalah KTSP, dimana kurilulum tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki sekolah. Demi tercapainya visi dan misi sekolah terutama dalam bidang kurikulum maka kegiatan yang dilakukan oleh tim kurikulum adalah :
Program kerja bagian kurikulum :
Membantu kepala sekolah dalam kegiatan :
1. menyusun kalender pendidikan
2. menyusun program semester, tahunan, alokasi waktu
3. Menyusun program tugas guru
4. menyusun jadwal pelajaran
5. Menyusun evaluasi belajar
6. Merencanakan dan mengkoordinasi para petugas untuk melaksanakan kurikulum program satuan pelajaran dan alokasi waktu.
7. merencanakan dan mengkoordinasikan cara pelaksanaan evaluasi belajar.
8. menyusun pedoman (sesuai petunjuk dinas dikmenti)
untuk :
a. menetapkan jurusan dan kelulusan siswanya.
b. Penentuan kenaikan kelas
c. Penentuan kelulusan tamat belajar para siswa
9. Merencanakan pertemuan guru untuk :
a. Membahas (diskusi) tentang pelaksanaan pelajaran dan pendidikan di sekolahnya.
b. Meningkatkan disiplin dan tata tertib kerja
c. Membina siswa yang mengalami kesulitan kegiatan belajar / mengajar
10. Merencanakan dan melaksanakan :
a. Peninjauan atau observasi studi
b. Karyawisata
c. Mengelola perpus
d. Membina dan mengkoordinasikan para petugas/aparat sekolah khususnya agar bertugas dengan baik.
Dalam melaksanakan tugas wakil kepala sekolah urusan kurikulum dapat dibantu oleh beberapa orang guru sebagai staaf urusan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan sekolah.
Program kerja Sekolah
Berikut ini adalah program kerja yang disusun oleh pihak sekolah dalam rangka peningkatan kualitas output siswa, yang terdiri dari program kerja jangka penjang, mengengah dan pendek.
untuk jangka panjang :
• Meningkatkan kualitas pendidikan SMA Negeri 22 menjadi SMA Unggulan
• Menciptakan SMA Negeri 22 menjadi salah satu SMA yang memiliki kemandirian dalam pengembangan dan pengelolaan dengan berpola Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
• Menciptakan peserta didik yang berpribadi mantap dan mempunyai Imtaq tinggi
• Sekolah yang memiliki sarana prasarana berteknologi tinggi
Untuk jangka menengah :
• Mewujudkan SMAN 22 menjadi sekolah pendamping unggulan/unggulan
• Meningkatkan kualitas siswa sehingga menjadi siswa unggul dalam akademik dan non akademik
• Meningkatkan profesionalisme guru dan pegawai
Untuk program jangka pendeknya :
• Peningkatan prestasi siswa
• Kelulusan
• Nilai rata-rata UN
• Jumlah keterserapan di PTN
• Ekskul dan pengembangan diri
• Peningkatan profesi guru & pegawai
• Meningkatkan Sarana Prasarana sehingga memadai
• Meningkatkan kehumasan
B. Orientasi kurikulum yang diterakan dengan usaha-usaha :
1. melihat keunggulan peserta didik, misalnya mengikutsertakan siswanya tersebut dalam olimpiade science dan memberikan bimbingan secara terus-menerus agar potensi peserta didik mampu dimunculkan.
2. Memberikan bimbingan belajar, biasanya diberikan kepada siswa kelas XII menjelang ujian nasional.
3. Pengembanagn minat dan bakat siswa sangat ditekankan , seperti kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat akademik seperti karya ilmiah remaja, maupun non akademik seperti olahraga dll.
C. Implementasi kurikulum
Implementasi kurikulum yang diterapkan di sekolah belum sepenuhnya mengacu pada student oriented, karena guru masih sangat berperan dalam kelas dengan metode ceramah. Guru masih banyak menjelaskan di depan kelas. Namun pendekatan dilakukan secara intensif biasanya dilakukan pada siswa yang memiliki nilai yang kurang maksimal, dicari apa penyebabnya kemudian bersama pihak sekolah merumuskan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.
D. Sistem penilaian siswa
Sistem penilaian didasarkan pada standar yang telah ditetapkan sekolah, yang dibedakan berdasarkan potensi siswa dari segi kognitif, psikomotorik, afektif. Misalnya saja dalam penilaian suatu praktikum mata pelajaran biologi, siswa dinilai berdasarkan bagaimana siswa mempersiapkna alat percobaan, pengamatan, eksperimen, hasil akhir, dan sebagainya. Kemudian untuk nilai kognitif guru menilai dari tes evaluasi yang dilakukan, seperti kuis, ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Jenis soal berupa Tanya jawab lisan, essay, portofolio, dan pilihan ganda. Keaktifan siswa dan perilaku siswa pada saat kegiatan belajar mengajar juga menjadi penilaian bagi guru.
Berikut ini adalah standar ketuntasan yang diterapkan di SMA N 22 Jakarta :
Ketuntasan Belajar
Berisi tentang Kriteria dan mekanisme penetapan Ketuntasan Minimal Per Mata Pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah dg mempertimbangkan hal-hal sbb:
Ketuntasan belajar ideal untuk setiap indikator adalah 0 – 100 %, dgn batas kriteria ideal minimum 75 %.
Sekolah harus menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) per MP dg mempertimbangkan: kemampuan rata2 siswa, kompleksitas, SD pendukung.
Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah batas kriteria ideal, tetapi secara bertahap hrs dapat mencapai kriteria ketuntasan ideal.
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
NO - KKM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Pendidikan Agama :
- Islam
- Protestan
- Katholik
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika
Fisika
Biologi
Kimia
Sejarah
Geografi
Ekonomi
Sosiologi
Seni budaya
Penjas, Olahraga dan Kesehatan
Teknologi Informasi & Komunikasi
Keterampilan (Bahasa Jerman)
Kewirausahaan 63, 67
60,75
61,25
65,13
63,59
60,11
61,95
64,45
64,57
62,74
60,00
65,34
60,50
64,75
65,77
65,50
65,03
64,48
61,25
Jika hasil belajar siswa telah melampaui KKM tersebut per mata pelajaran maka siswa dinyatakan lulus kompetensi, namun jika belum melampaui maka pihak sekolah mengadakan remedial bagi siswa-siswa yang berada di bawah batas kelulusan minimal.
E. Peningkatan Kualitas Siswa
a. Akademik (meningkatkan hasil belajar siswa)
– Mengadakan Ulangan Harian minimal 4x dalam satu semester
– Mengadakan Ulangan Blok pada bulan Oktober dan Maret
– Menambah jumlah jam belajar pada siswa kelas XII
– Mengadakan Pendalaman Materi (khusus siswa kelas XII)
b. Non Akademik
– Mengefektifkan kegiatan ekskul
– Mengikuti lomba-lomba ekskul, tingkat kodya, provinsi dan nasional
F. Kendala yang dihadapi dalam manajemen kurikulum sekolah
1. Penyusunan program pembelajaran belum semua tepat waktu
2. PBM dan Evaluasi
3. Masih ada guru yang kurang maksimal (kurang efektif)
4. Supervisi yang belum sepenuhnya tercapai.
5. Ketersediaan buku pelajaran/bacaan, siswa maupun guru kurang
6. Media pembelajaran,alat peraga/praktek dan perlengkapan kelas tidak memadai.
masyarakat madani
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“MASYARAKAT MADANI”
OLEH :
NUR INDAH ANGGRAENI
PRATIWI ENDAH LESTARI
TUTI ALFIANI
MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kata Pengantar
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat Allah SWT sehingga dengan limpahan tersebut kami dapat menyelesaikan makalah yang kami beri judul “Masyarakat Madani”. Penyusunan makalah ini merupakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Ucapan terimakasih kami sampaikan untuk Ibu Efriana Lubis selaku dosen kami, kedua orang tua kami, rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya makalah ini. Kami menyadari apa yang kami hasilkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sebagai insan pembelajar kami sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca sebagai bahan pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik . Besar harapan kami makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.
Jakarta, April 2010
Penulis
Daftar Isi
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Masyarakat madani, yang merupakan kata lain dari masyarakat sipil (civil society), kata ini sangat sering disebut sejak kekuatan otoriter orde baru tumbang selang satu tahun ini. Malah cenderung terjadi sakralisasi pada kata itu seolah implementasinya mampu memberi jalan keluar untuk masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa kita. Kecenderungan sakralisasi berpotensi untuk menambah derajat kefrustasian yang lebih mendalam dalam masyarakat bila terjadi kesenjangan antara realisasi dengan harapan. Padahal kemungkinan untuk itu sangat terbuka, antara lain, kesalahan mengkonsepsi dan juga pada saat manarik parameter-parameter ketercapaian.
Masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society) dalam wacana baku ilmu sosial pada dasarnya dipahami sebagai antitesa dari “masyarakat politik” atau negara. Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci dan lain-lain. Pemikiran mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai bentuk koreksi radikal kepada eksistensi negara karena peranannya yang cenderung menjadi alat kapitalisme. Substansi pembahasannya terletak pada penggugatan hegemoni negara dalam melanggengkan kekuatan kelompok kapitalis dengan memarjinalkan peran masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kekuatan non-pemerintah yang mampu mengimbangi dan mencegah kekuatan negara untuk mengurangi tekanan-tekanan yang tidak adil kepada rakyatnya. Akan tetapi di sisi lain, mendukung peran pemerintah dalam menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat.
Masyarakat madani membutuhkan institusi sosial, non-pemerintahan, yang independen yang menjadi kekuatan penyeimbang dari negara. Posisi itu dapat ditempati organisasi masyarakat, maupun organisasi sosial politik bukan pemenang pemilu, maupun kekuatan-kekuatan terorganisir lainnya yang ada di masyarakat. Akan tetapi institusi tersebut selama orde baru relatif dikerdilkan dalam arti lebih sering berposisi sebagai corong kepentingan kekuasaan ketimbang menjadi kekuatan swadaya masyarakat. Hegemoni kekuasaan demikian kuat sehingga kekuatan ril yang ada di masyarakat demikian terpuruk. Padahal merekalah yang sebenarnya yang diharapkan menjadi lokomotif untuk mewujudkan masyarakat madani. Ada memang beberapa LSM yang secara konsisten memainkan peranan otonomnya akan tetapi jumlahnya belum signifikan dengan jumlah rakyat Indonesia yang selain berjumlah besar juga terfragmentasi secara struktural maupun kultural. Fragmentasi sosial dan ekonomi seperti itu sangat sulit mewujudkan masyarakat dengan visi kemandirian yang sama. Padahal untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi membutuhkan kesamaan visi dan kesadaran independensi yang tinggi. Dengan demikian boleh jadi masyarakat peradaban yang kita cita-citakan masih membutuhkan proses yang panjang. Dan boleh jadi hanya impian manakala pro status quo tetap berkuasa.
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani, yang merupakan kata lain dari masyarakat sipil (civil society), adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.
Dalam arti politik, civil society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi, civil society berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian global dan cengkeraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok, dalam bentuk koperasi misalnya. Oleh karena itu, prinsip civil society bukan pencapaian kekuasaan, tetapi diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi dan harus selalu menghindarkan diri dari kooptasi dari pihak penguasa (Haryatmoko, 2003: 212).
tujuan prasyarat masyarakat madani sbb:
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.
I.2 Konsep Masyarakat Madani
Untuk memahami akar pengertian masyarakat madani dapat kita perhatikan dua paradigma besar yang menjadi dasar perdebatan mengenai masyarakat madani, yaitu Demokrasi Sosial Klasik dan Neoliberalisme (lihat Giddens, 2000: 8-17).
1. Demokrasi Sosial Klasik.
Demokrasi Sosial Klasik atau Demokrasi Sosial Gaya Lama memandang pasar bebas sebagai sesuatu yang menghasilkan banyak dampak negatif. Faham ini percaya bahwa semua ini dapat diatasi lewat intervensi negara terhadap pasar. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan segala yang tidak bisa diberikan oleh pasar. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan adalah mutlak diperlukan. Kekuatan publik dalam masyarakat demokratis adalah representasi dari kehendak kolektif. Secara ringkas, Giddens (2000:8) memberikan ciri-ciri Demokrasi Sosial Klasik:
• Keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
• Negara mendominasi masyarakat madani
• Kolektivisme.
• Manajemen permintaan Keynesian dan korporatisme.
• Peran pasar yang dibatasi: ekonomi sosial atau campuran.
• Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal.
• Egalitarianisme yang kuat.
• Negara kesejahteraan (welfare state) yang komprehensif: melindungi warga negara “sejak lahir sampai mati”.
• Modernisasi linear.
• Kesadaran ekologis yang rendah.
• Internasionalisme.
• Termasuk dalam dunia dwikutub (bipolar).
2. Neoliberalisme
Neoliberalisme dikenal juga dengan Thatcherisme (Margaret Thatcher adalah mantan PM Inggris yang sangat setia mengikuti faham neoliberalisme semasa berkuasa). Apabila Demokrasi Sosial Klasik cenderung pro pemerintah, maka ciri utama Neoliberalisme adalah memusuhi pemerintah. Edmund Burke, pelopor konsevatisme di Inggris, menyatakan dengan jelas ketidaksukaannya kepada negara. Jika perluasan perannya terlalu jauh dapat mematikan kebebasan dan kemandirian. Pemerintahan Reagan dan Thatcher mendasarkan diri pada gagasan ini dan menganut skeptisisme liberal klasik mengenai peran negara. Intinya peran negara tidak dibenarkan secara ekonomis dan harus digantikan oleh superior pasar. Menuut Giddens (2000:9):Ciri-ciri Neoliberalisme adalah:
• Pemerintah minimal.
• Msyarakat madani yang otonom
• Fundamentalisme pasar.
• Otoritarianisme moral dan individualisme ekonomi yang kuat.
• Kemudahan pasar tenaga kerja.
• Penerimaan ketidaksamaan.
• Nasionalisme tradisional.
• Negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman
• Modernisasi linear.
• Kesadaran ekologis yang rendah.
• Teori realis tentang tatanan internasional.
• Termasuk dalam dunia dwikutub.
Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.”
Dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience).
Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa.
I.3 Dasar Pembentukan Masyarakat Madani
1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.
2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.”
Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.
I.4 Ciri-ciri Masyarakat Madani
Ciri-ciri utama civil society, menurut AS Hikam, ada tiga, yaitu:
(1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara;
(2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan
(3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.
(4) Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
(5). Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut :
1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (2Pers yang bebas
(3) Supremasi hukum
(4) Perguruan Tinggi
(5) Partai politik
3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
6. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :
1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
2. Masih rendahnya pendidikan politik
8. 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
“MASYARAKAT MADANI”
OLEH :
NUR INDAH ANGGRAENI
PRATIWI ENDAH LESTARI
TUTI ALFIANI
MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kata Pengantar
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat Allah SWT sehingga dengan limpahan tersebut kami dapat menyelesaikan makalah yang kami beri judul “Masyarakat Madani”. Penyusunan makalah ini merupakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Ucapan terimakasih kami sampaikan untuk Ibu Efriana Lubis selaku dosen kami, kedua orang tua kami, rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya makalah ini. Kami menyadari apa yang kami hasilkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sebagai insan pembelajar kami sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca sebagai bahan pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik . Besar harapan kami makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Terimakasih.
Jakarta, April 2010
Penulis
Daftar Isi
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Masyarakat madani, yang merupakan kata lain dari masyarakat sipil (civil society), kata ini sangat sering disebut sejak kekuatan otoriter orde baru tumbang selang satu tahun ini. Malah cenderung terjadi sakralisasi pada kata itu seolah implementasinya mampu memberi jalan keluar untuk masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa kita. Kecenderungan sakralisasi berpotensi untuk menambah derajat kefrustasian yang lebih mendalam dalam masyarakat bila terjadi kesenjangan antara realisasi dengan harapan. Padahal kemungkinan untuk itu sangat terbuka, antara lain, kesalahan mengkonsepsi dan juga pada saat manarik parameter-parameter ketercapaian.
Masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society) dalam wacana baku ilmu sosial pada dasarnya dipahami sebagai antitesa dari “masyarakat politik” atau negara. Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci dan lain-lain. Pemikiran mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai bentuk koreksi radikal kepada eksistensi negara karena peranannya yang cenderung menjadi alat kapitalisme. Substansi pembahasannya terletak pada penggugatan hegemoni negara dalam melanggengkan kekuatan kelompok kapitalis dengan memarjinalkan peran masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kekuatan non-pemerintah yang mampu mengimbangi dan mencegah kekuatan negara untuk mengurangi tekanan-tekanan yang tidak adil kepada rakyatnya. Akan tetapi di sisi lain, mendukung peran pemerintah dalam menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat.
Masyarakat madani membutuhkan institusi sosial, non-pemerintahan, yang independen yang menjadi kekuatan penyeimbang dari negara. Posisi itu dapat ditempati organisasi masyarakat, maupun organisasi sosial politik bukan pemenang pemilu, maupun kekuatan-kekuatan terorganisir lainnya yang ada di masyarakat. Akan tetapi institusi tersebut selama orde baru relatif dikerdilkan dalam arti lebih sering berposisi sebagai corong kepentingan kekuasaan ketimbang menjadi kekuatan swadaya masyarakat. Hegemoni kekuasaan demikian kuat sehingga kekuatan ril yang ada di masyarakat demikian terpuruk. Padahal merekalah yang sebenarnya yang diharapkan menjadi lokomotif untuk mewujudkan masyarakat madani. Ada memang beberapa LSM yang secara konsisten memainkan peranan otonomnya akan tetapi jumlahnya belum signifikan dengan jumlah rakyat Indonesia yang selain berjumlah besar juga terfragmentasi secara struktural maupun kultural. Fragmentasi sosial dan ekonomi seperti itu sangat sulit mewujudkan masyarakat dengan visi kemandirian yang sama. Padahal untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi membutuhkan kesamaan visi dan kesadaran independensi yang tinggi. Dengan demikian boleh jadi masyarakat peradaban yang kita cita-citakan masih membutuhkan proses yang panjang. Dan boleh jadi hanya impian manakala pro status quo tetap berkuasa.
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani, yang merupakan kata lain dari masyarakat sipil (civil society), adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.
Dalam arti politik, civil society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi, civil society berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian global dan cengkeraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok, dalam bentuk koperasi misalnya. Oleh karena itu, prinsip civil society bukan pencapaian kekuasaan, tetapi diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi dan harus selalu menghindarkan diri dari kooptasi dari pihak penguasa (Haryatmoko, 2003: 212).
tujuan prasyarat masyarakat madani sbb:
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.
I.2 Konsep Masyarakat Madani
Untuk memahami akar pengertian masyarakat madani dapat kita perhatikan dua paradigma besar yang menjadi dasar perdebatan mengenai masyarakat madani, yaitu Demokrasi Sosial Klasik dan Neoliberalisme (lihat Giddens, 2000: 8-17).
1. Demokrasi Sosial Klasik.
Demokrasi Sosial Klasik atau Demokrasi Sosial Gaya Lama memandang pasar bebas sebagai sesuatu yang menghasilkan banyak dampak negatif. Faham ini percaya bahwa semua ini dapat diatasi lewat intervensi negara terhadap pasar. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan segala yang tidak bisa diberikan oleh pasar. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan adalah mutlak diperlukan. Kekuatan publik dalam masyarakat demokratis adalah representasi dari kehendak kolektif. Secara ringkas, Giddens (2000:8) memberikan ciri-ciri Demokrasi Sosial Klasik:
• Keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
• Negara mendominasi masyarakat madani
• Kolektivisme.
• Manajemen permintaan Keynesian dan korporatisme.
• Peran pasar yang dibatasi: ekonomi sosial atau campuran.
• Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal.
• Egalitarianisme yang kuat.
• Negara kesejahteraan (welfare state) yang komprehensif: melindungi warga negara “sejak lahir sampai mati”.
• Modernisasi linear.
• Kesadaran ekologis yang rendah.
• Internasionalisme.
• Termasuk dalam dunia dwikutub (bipolar).
2. Neoliberalisme
Neoliberalisme dikenal juga dengan Thatcherisme (Margaret Thatcher adalah mantan PM Inggris yang sangat setia mengikuti faham neoliberalisme semasa berkuasa). Apabila Demokrasi Sosial Klasik cenderung pro pemerintah, maka ciri utama Neoliberalisme adalah memusuhi pemerintah. Edmund Burke, pelopor konsevatisme di Inggris, menyatakan dengan jelas ketidaksukaannya kepada negara. Jika perluasan perannya terlalu jauh dapat mematikan kebebasan dan kemandirian. Pemerintahan Reagan dan Thatcher mendasarkan diri pada gagasan ini dan menganut skeptisisme liberal klasik mengenai peran negara. Intinya peran negara tidak dibenarkan secara ekonomis dan harus digantikan oleh superior pasar. Menuut Giddens (2000:9):Ciri-ciri Neoliberalisme adalah:
• Pemerintah minimal.
• Msyarakat madani yang otonom
• Fundamentalisme pasar.
• Otoritarianisme moral dan individualisme ekonomi yang kuat.
• Kemudahan pasar tenaga kerja.
• Penerimaan ketidaksamaan.
• Nasionalisme tradisional.
• Negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman
• Modernisasi linear.
• Kesadaran ekologis yang rendah.
• Teori realis tentang tatanan internasional.
• Termasuk dalam dunia dwikutub.
Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.”
Dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience).
Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa.
I.3 Dasar Pembentukan Masyarakat Madani
1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.
2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.”
Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.
I.4 Ciri-ciri Masyarakat Madani
Ciri-ciri utama civil society, menurut AS Hikam, ada tiga, yaitu:
(1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara;
(2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan
(3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.
(4) Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
(5). Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut :
1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (2Pers yang bebas
(3) Supremasi hukum
(4) Perguruan Tinggi
(5) Partai politik
3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
6. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :
1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
2. Masih rendahnya pendidikan politik
8. 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
Langganan:
Postingan (Atom)